Belanja Rp576,9 Miliar, DPRD dam Pemkab Busel Mulai Bahas Perubahan APBD 2026

BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – DPRD Kabupaten Buton Selatan mulai membahas Ranperda Perubahan APBD 2026 dengan postur belanja daerah yang diproyeksikan

Baca Lebih Lanjut

APBD Perubahan Baubau 2026 Disepakati Antar Banggar DPRD dan Pemkot, Pajak Daerah Ditarget Rp52,479 Miliar

KOTA BAUBAU LEGISLATIF PEMERINTAHAN SULTRA

7 September 2026 Firman 135 Lihat 0 Komentar #APBD2026, #APBDPerubahan, #DPRD, #EkonomiIndonesia, #FiscalPolicy, #GlobalEconomy, #Indonesia, #IndonesiaEconomy, #KeuanganDaerah, #KUAPPAS, #LocalGovernment, #PAD, #PajakDaerah, #PembangunanDaerah, #PemkotBaubau, #PublicFinance, #RegionalDevelopment, #RetribusiDaerah, #SulawesiTenggara, BAUBAU 7 menit baca

APBD Perubahan Baubau 2026 Disepakati Antar Banggar DPRD dan Pemkot, Pajak Daerah Ditarget Rp52,479 Miliar

BAUBAU, DURASITIMES.COM – Target penerimaan pajak daerah Kota Baubau dalam Perubahan APBD 2026 naik sekitar Rp1,029 miliar setelah Badan Anggaran

Baca Lebih Lanjut

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Buton Tengah Capai Target Positif Semester 1 Tahun 2026, Didominasi PBB dan Opsen Pajak Kendaraan, Digitalisasi Pajak Siap Diterapkan Mulai Tahun Depan

Kabupaten Buton Tengah SULTRA

4 Agustus 2026 Firman 108 Lihat 0 Komentar #BBNKB, #ButonTengah, #DesentralisasiFiskal, #DigitalisasiPajak, #EkonomiDaerah, #FiscalPolicy, #Global, #Indonesia, #KemandirianFiskal, #LocalGovernment, #OECD, #PAD, #PajakDaerah, #PBBP2, #PemerintahDaerah, #PendapatanAsliDaerah, #PKB, #PublicFinance, #RegionalRevenue, #SulawesiTenggara 7 menit baca

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Buton Tengah Capai Target Positif Semester 1 Tahun 2026, Didominasi PBB dan Opsen Pajak Kendaraan, Digitalisasi Pajak Siap Diterapkan Mulai Tahun Depan

BUTON TENGAH, DURASITIMES.COM – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah hingga awal Agustus 2026 menunjukkan tren yang positif.

Baca Lebih Lanjut

Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan dr La Ode Achmad Achmad Amanah Maulana

Kabupaten Buton Selatan KESEHATAN SULTRA

30 Juni 2026 Ardi Toris 586 Lihat 0 Komentar #Accountability, #AkuntabilitasPublik, #AntiCorruption, #Antikorupsi, #ButonSelatan, #DAKNonfisik, #DinasKesehatan, #DPRD, #GlobalGovernance, #GoodGovernance, #Governance, #Indonesia, #Integrity, #Kejaksaan, #KKN, #PanduPTM, #PelayananKesehatan, #PublicFinance, #PublicHealth, #SulawesiTenggara, #TransparansiAnggaran, #Transparency, #UNCAC, BAUBAU 8 menit baca

IKRAR Kepton Soroti Kegiatan Dinkes Buton Selatan di Hotel Mira Baubau, Plt Kadis dr Achmad Maulana Bantah Terjadi Pemborosan Anggaran

BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Polemik pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pelatihan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten

Baca Lebih Lanjut

DPRD Kendari Mulai Evaluasi APBD 2025, Pendapatan Daerah Terealisasi Rp1,57 Triliun

KOTA KENDARI SULTRA

27 Juni 2026 Andina Latief 135 Lihat 0 Komentar #AkuntabilitasPublik, #APBD2025, #DPRDKendari, #FiscalPolicy, #GlobalEconomy, #GoodGovernance, #IMF, #Indonesia, #KeuanganDaerah, #LocalGovernment, #OECD, #PublicFinance, #SulawesiTenggara, #TransparansiAnggaran, KENDARI 7 menit baca

DPRD Kendari Mulai Evaluasi APBD 2025, Pendapatan Daerah Terealisasi Rp1,57 Triliun

KENDARI, DURASITIMES.COM– DPRD Kota Kendari mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat

Baca Lebih Lanjut

"Paripurna DPRD Buton Tengah Terima Penjelasan Bupati Azhari soal APBD 2025,"

Kabupaten Buton Tengah SULTRA

25 Juni 2026 Ardi Toris 164 Lihat 0 Komentar #AkuntabilitasPublik, #APBD2025, #BPKRI, #ButonTengah, #DPRD, #EconomicDevelopment, #FiscalAccountability, #Global, #GlobalGovernance, #GoodGovernance, #Indonesia, #INTOSAI, #IPSAS, #LocalGovernment, #PemerintahanDaerah, #PublicFinance, #PublicSector, #RPJMD, #TransparansiKeuangan, #WTP 7 menit baca

Paripurna DPRD Buton Tengah Terima Penjelasan Bupati Azhari soal APBD 2025

BUTON TENGAH, DURASITIMES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban

Baca Lebih Lanjut