Kepala Kantah Asnani Pimpin Rapat Internal, Kantor Pertanahan Buton Selatan Bidik Kinerja 2027
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan mulai mempersiapkan strategi pelaksanaan program kerja 2027 melalui evaluasi kinerja dan penguatan koordinasi internal. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Kepala Kantah Buton Selatan, Asnani, S.P., M.M., bersama para pejabat pengawas di lingkungan kantor tersebut, Selasa (10/11/2026). “Kepala Kantah Asnani Pimpin Rapat Internal, Kantor Pertanahan Buton Selatan Bidik Kinerja 2027,”
Pertemuan itu diarahkan untuk meninjau pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap bidang memiliki gambaran mengenai capaian pekerjaan, kendala pelaksanaan, serta kebutuhan program pada tahun berikutnya.
Dalam rapat tersebut, Asnani bersama jajaran pejabat pengawas juga membahas penyusunan strategi kegiatan 2027. Koordinasi antarbagiannya diperlukan agar perencanaan program lebih terarah, pembagian tugas berjalan jelas, dan pelaksanaan kegiatan dapat diselaraskan dengan target organisasi.
baca juga:
- Sinkronisasi Penyusuanan RTRW Buton Selatan Ditargetkan Rampung 2027, Kepala Pertanahan Busel Asnani Terus Bergerak untuk Kepastian dan Kualitas Layanan Pertanahan
- Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Tekankan Aspek Pertanahan dalam Pembahasan KA-ANDAL …
Melalui evaluasi dan perencanaan lebih awal, Kantah Buton Selatan berupaya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 2027 secara lebih terukur dan terkoordinasi. Hasil pembahasan internal tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh jajaran dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan mendukung pelayanan pertanahan kepada masyarakat. (*)
baca berita lainnya:
Data Aset Tanah Pemda Buton Selatan Ditertibkan, Kepala BPN Busel Asnani dan Kepala BPKAD Bersinergi
Koordinasi tersebut dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Asnani, S.P., M.M., bersama Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Alfonsus Bima Samudra, S.T., dengan Kepala BPKAD Busel Hasmin Joko beserta jajaran, Senin (5/10/2026). Pembahasan mencakup aset tanah yang telah terdaftar atau bersertipikat serta tanah pemerintah daerah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertipikat.
“Identifikasi ini menjadi bagian dari upaya menertibkan administrasi aset tanah pemerintah daerah sekaligus memudahkan inventarisasi pendaftaran tanah,” demikian substansi koordinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan.
Data yang bersumber dari KIB menjadi salah satu pijakan untuk menelusuri keberadaan dan status aset tanah pemerintah daerah. Melalui pencocokan data tersebut, Kantor Pertanahan dapat mengetahui aset mana yang telah memiliki kepastian administrasi pertanahan dan mana yang masih memerlukan proses pendaftaran.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pengamanan aset pemerintah. Aset tanah yang terdata secara tertib dan didukung dokumen pertanahan yang memadai akan lebih mudah ditelusuri statusnya sehingga dapat mengurangi potensi persoalan administrasi maupun penguasaan aset di kemudian hari.
“Koordinasi ini juga memudahkan Kantor Pertanahan dalam menginventarisasi pendaftaran tanah dan mendukung pengamanan aset daerah,” menjadi bagian penting dari tujuan kegiatan tersebut.
Penataan administrasi aset tanah pemerintah bukan hanya menjadi kebutuhan daerah. Secara nasional, pemerintah telah lama mendorong sertipikasi dan penertiban aset tanah negara serta pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola barang milik negara/daerah. Secara historis, pengelolaan administrasi pertanahan modern juga berkembang dari kebutuhan negara untuk memberikan kepastian mengenai kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah.
baca juga:
- Kantor Pertanahan Buton Selatan Ikuti Rapat Validasi Blanko Sertifikat Analog, ATR/BPN Sultra Perkuat
- ATR/BPN dan pemda Busel Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat di Buton Selatan Sekaligus Perkuat Hak Komunal Masyarakat Adat
Dalam konteks Kabupaten Buton Selatan, koordinasi BPN dan BPKAD menjadi langkah administratif untuk membangun basis data aset tanah yang lebih terintegrasi. Hasil identifikasi selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menentukan aset yang perlu ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran dan sertipikasi, sehingga pencatatan aset daerah semakin tertib, terukur, dan mudah diawasi.(*)
