SDN 1 Masiri Buton Selatan Hadapi Kekurangan Ruang, Sistem Belajar Disesuaikan
BUTON SELATAN – Ketimpangan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton Selatan mendorong sejumlah sekolah dasar menerapkan kebijakan sistem pembelajaran yang berbeda, mulai dari lima hingga enam hari sekolah, sebagai bentuk penyesuaian kondisi di lapangan. “SDN 1 Masiri Buton Selatan Hadapi Kekurangan Ruang, Sistem Belajar Disesuaikan,”
Kondisi ini terlihat di SDN 1 Masiri yang masih mempertahankan sistem enam hari sekolah. Sekolah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga tersebut memilih tidak mengubah jadwal belajar lantaran adanya penolakan dari orang tua siswa.
Kepala SDN 1 Masiri, Jalaluddin, S.Pd, mengatakan bahwa rencana penerapan lima hari sekolah sempat dipertimbangkan sebelumnya. Namun, aspirasi orang tua menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
“Awalnya kami ingin menerapkan lima hari sekolah menyesuaikan program MBG, tetapi karena adanya komplain dari orang tua, akhirnya tetap enam hari,” ujar Jalaluddin, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, pembelajaran tatap muka penuh masih menjadi pilihan utama karena dinilai lebih efektif dibandingkan sistem daring. Menurutnya, keterbatasan perangkat teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan belajar dari rumah.
“Belajar dari rumah kurang efektif karena tidak semua orang tua memiliki ponsel pintar, dan siswa cenderung kurang fokus,” katanya.
Di sisi lain, beberapa sekolah seperti SDN 1 Bangun dan SDN 1 Pogalampa telah lebih dahulu menerapkan sistem lima hari sekolah. Kebijakan tersebut diambil melalui kesepakatan antara pihak sekolah, orang tua murid, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan Buton Selatan.
Dalam sistem lima hari sekolah, kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih panjang, dimulai pukul 07.30 hingga 16.00 WITA, yang kemudian diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler pada siang hingga sore hari.
Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh program MBG. Hingga kini, distribusi makanan bergizi gratis masih terbatas pada wilayah tertentu.
Dapur umum MBG di Batauga baru menjangkau Desa Masiri untuk dapur pertama, serta wilayah Desa Lawela hingga Laompo untuk dapur kedua. Sementara daerah lain seperti Majapahit hingga Pogalampa belum tersentuh program tersebut.
Ketimpangan ini menyebabkan tidak semua sekolah dapat menerapkan sistem yang sama, terutama karena MBG menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengaturan waktu belajar siswa di sekolah.
Selain kendala distribusi, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan. SDN 1 Masiri saat ini memiliki 10 ruang kelas dengan total 12 rombongan belajar, sehingga membutuhkan tambahan ruang untuk menunjang proses pembelajaran.
“Kami berharap ada penambahan bangunan karena jumlah rombel tidak sebanding dengan ruang kelas yang tersedia,” ujar Jalaluddin.
Pihak sekolah juga mulai menyiapkan fasilitas pendukung MBG, termasuk rencana pemanfaatan kantin sebagai tempat distribusi makanan, mengingat belum adanya dapur khusus di lingkungan sekolah.
Secara historis, kebijakan lima hari sekolah di Indonesia bukan hal baru. Wacana ini telah mengemuka sejak 2017 melalui program penguatan pendidikan karakter oleh pemerintah pusat, yang mendorong sekolah menerapkan pembelajaran lebih intensif dalam lima hari kerja.
Di tingkat global, sistem lima hari sekolah juga telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Finlandia dan Jepang, yang menekankan keseimbangan antara akademik dan pengembangan karakter siswa melalui kegiatan nonformal.
Namun, implementasi kebijakan tersebut di Indonesia, khususnya di daerah, seringkali menghadapi tantangan berupa kesenjangan fasilitas, akses, dan dukungan program pendukung seperti penyediaan gizi siswa.
baca juga:
- Pemerintah Batalkan Sekolah Daring April 2026, Tatap Muka Tetap Jalan
- Pesantren Kilat hingga Bagi Sedekah, SDN 3 Baubau Hidupkan Ramadhan 1447 H
Di Buton Selatan, program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan kualitas gizi dan konsentrasi belajar siswa, masih dalam tahap distribusi terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh sekolah secara merata.
Jalaluddin menegaskan, jika kebijakan belajar dari rumah atau Work From Home (WFH) diberlakukan, maka program MBG sebaiknya dihentikan sementara.
“Kalau siswa tidak berada di sekolah, tentu penyaluran MBG tidak bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Ke depan, pihak sekolah berharap adanya pemerataan program MBG serta peningkatan infrastruktur pendidikan agar kebijakan sistem pembelajaran dapat diterapkan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Buton Selatan.(*)
baca berita lainnya:
Gubernur Sultra ASR Dorong Fasilitas Sekolah Layak dan Modern Dengan Genjot Pendidikan Lewat Infrastruktur dan Bantuan di Buton Tengah
BUTON TENGAH, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, dengan fokus pada revitalisasi sekolah dan bantuan seragam gratis bagi siswa. Langkah ini ditegaskan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat kunjungan kerja di Kabupaten Buton Tengah, Sabtu (15/3/2026). “Gubernur Sultra ASR Dorong Fasilitas Sekolah Layak dan Modern Dengan Genjot Pendidikan Lewat Infrastruktur dan Bantuan,”
Kunjungan yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan tersebut menjadi momentum untuk meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi sekaligus memastikan program pendidikan berjalan efektif di daerah.
Dalam kesempatan itu, gubernur menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. “Pendidikan adalah investasi masa depan yang menentukan kemajuan daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran revitalisasi sejumlah SMA di Buton Tengah pada tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar lebih layak dan modern.
Rincian anggaran meliputi SMA 3 Mawasangka sebesar Rp1,3 miliar, SMA 2 Mawasangka Rp1,2 miliar, SMA 2 Mawasangka Tengah Rp1,1 miliar, serta SMA 1 Sangia Wambulu sebesar Rp1,1 miliar.
Selain itu, SMA 2 Lakudo mendapatkan alokasi Rp738 juta dan SMA 3 Gu sebesar Rp86 juta. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan belajar siswa secara signifikan.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian langsung kepada siswa melalui program bantuan seragam sekolah gratis yang disalurkan melalui Yayasan ASR.
Bantuan tersebut diberikan kepada siswa Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Muna, siswa di Muna Barat, serta siswa di Buton Tengah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua.
“Pembagian seragam sekolah ini merupakan bentuk kepedulian agar anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya tambahan,” kata gubernur.
Dalam kunjungan tersebut, gubernur juga meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dirancang sebagai pusat pembelajaran modern dan inklusif.
Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing. “Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas yang setara dengan daerah lain,” tambahnya.
Secara historis, perhatian terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah pada era 1980-an hingga diperluas menjadi wajib belajar 12 tahun pada dekade 2010-an. Upaya tersebut terus diperkuat melalui peningkatan anggaran pendidikan yang secara konstitusional mencapai minimal 20 persen dari APBN.
Di tingkat global, investasi pendidikan juga menjadi prioritas sebagaimana tercermin dalam agenda United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization melalui program Education for All yang menekankan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan.
Sejalan dengan itu, langkah yang dilakukan Pemprov Sultra dinilai sebagai bagian dari upaya mempercepat peningkatan kualitas SDM di daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
baca juga:
- Bupati Buteng Dr Azhari Tekankan Persaudaraan dan Dukungan Pembangunan Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
- Dari Mawasangka, Bupati Buteng Dr Azhari Serukan Persatuan di Hari Raya Idulfitri 1447 H
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. “Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sekaligus membentuk kepribadian anak,” ujarnya.
Melalui kombinasi revitalisasi infrastruktur dan bantuan langsung kepada siswa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di Buton Tengah, tetapi juga memberikan dampak luas bagi kemajuan daerah secara keseluruhan.(*)
