Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Temui BPJN Sultra Bahas Integrasi Jalan Nasional untuk Dorong Ekonomi, Konektivitas Jadi Kunci
SULTRA, DURASITIMES.COM– Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) bersama Pemerintah Kota Baubau memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mendorong pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi, sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Temui BPJN Sultra Bahas Integrasi Jalan Nasional untuk Dorong Ekonomi, Konektivitas Jadi Kunci,”
Langkah tersebut ditandai melalui audiensi Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA, yang didampingi Sekretaris Daerah La Ode Harwanto bersama Wali Kota Baubau Yusran Fahim dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang berlangsung di Kantor BPJN Sultra, Selasa (31/3/2026).
Dalam pertemuan itu, pembahasan utama difokuskan pada penyelarasan program pembangunan jalan nasional dengan kebutuhan daerah, khususnya untuk membuka akses antarwilayah di kawasan kepulauan Buton yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Bupati Buton Selatan menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian masyarakat.
“Jalan adalah urat nadi ekonomi. Tanpa konektivitas yang baik, distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi akan terhambat,” ujar H. Muhammad Adios dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, keterpaduan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan proyek infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Selain itu, kolaborasi antara Kabupaten Buton Selatan dan Kota Baubau juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Kedua wilayah dinilai memiliki keterkaitan strategis dalam aktivitas perdagangan, jasa, serta pelayanan publik.
Menurut Adios, konektivitas jalan yang baik akan memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
“Integrasi infrastruktur akan memperlancar mobilitas barang dan jasa serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” tambahnya.
Secara historis, pembangunan infrastruktur jalan telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Di Indonesia, sejak era pembangunan nasional pada masa Orde Baru hingga program percepatan infrastruktur dalam satu dekade terakhir, pemerintah terus menempatkan sektor jalan sebagai prioritas utama.
Program pembangunan jalan nasional yang masif dalam beberapa tahun terakhir juga sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk di kawasan timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan geografis.
Secara global, Bank Dunia mencatat bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat menurunkan biaya logistik hingga 20 persen dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Negara-negara kepulauan seperti Filipina dan Jepang juga menjadikan konektivitas sebagai kunci pemerataan pembangunan.
Kondisi ini relevan dengan wilayah Buton Selatan yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, sehingga membutuhkan jaringan jalan yang terintegrasi untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.
Dalam audiensi tersebut, BPJN Sultra diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan daerah dengan memasukkan sejumlah ruas jalan strategis ke dalam prioritas pembangunan nasional.
baca juga:
- Dugaan Pungli Dibantah, Kepala BKPSDM Buton Selatan Ahmad Jamaluddin Beberkan Mekanisme Pelantikan ASN, Pastikan Pelantikan 105 ASN Sesuai Aturan Sistim BKN
- Apel dan Halalbihalal, Wali Kota H Yusran Fahim Baubau Dorong Akselerasi Kinerja di Tengah…
Pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat guna memastikan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah ini, diharapkan konektivitas antara Kabupaten Buton Selatan dan Kota Baubau semakin kuat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Sulawesi Tenggara.(*)
baca berita lainnya:
SDN 1 Masiri Buton Selatan Hadapi Kekurangan Ruang, Sistem Belajar Disesuaikan
BUTON SELATAN – Ketimpangan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton Selatan mendorong sejumlah sekolah dasar menerapkan kebijakan sistem pembelajaran yang berbeda, mulai dari lima hingga enam hari sekolah, sebagai bentuk penyesuaian kondisi di lapangan. “SDN 1 Masiri Buton Selatan Hadapi Kekurangan Ruang, Sistem Belajar Disesuaikan,”
Kondisi ini terlihat di SDN 1 Masiri yang masih mempertahankan sistem enam hari sekolah. Sekolah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga tersebut memilih tidak mengubah jadwal belajar lantaran adanya penolakan dari orang tua siswa.
Kepala SDN 1 Masiri, Jalaluddin, S.Pd, mengatakan bahwa rencana penerapan lima hari sekolah sempat dipertimbangkan sebelumnya. Namun, aspirasi orang tua menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
“Awalnya kami ingin menerapkan lima hari sekolah menyesuaikan program MBG, tetapi karena adanya komplain dari orang tua, akhirnya tetap enam hari,” ujar Jalaluddin, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, pembelajaran tatap muka penuh masih menjadi pilihan utama karena dinilai lebih efektif dibandingkan sistem daring. Menurutnya, keterbatasan perangkat teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan belajar dari rumah.
“Belajar dari rumah kurang efektif karena tidak semua orang tua memiliki ponsel pintar, dan siswa cenderung kurang fokus,” katanya.
Di sisi lain, beberapa sekolah seperti SDN 1 Bangun dan SDN 1 Pogalampa telah lebih dahulu menerapkan sistem lima hari sekolah. Kebijakan tersebut diambil melalui kesepakatan antara pihak sekolah, orang tua murid, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan Buton Selatan.
Dalam sistem lima hari sekolah, kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih panjang, dimulai pukul 07.30 hingga 16.00 WITA, yang kemudian diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler pada siang hingga sore hari.
Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh program MBG. Hingga kini, distribusi makanan bergizi gratis masih terbatas pada wilayah tertentu.
Dapur umum MBG di Batauga baru menjangkau Desa Masiri untuk dapur pertama, serta wilayah Desa Lawela hingga Laompo untuk dapur kedua. Sementara daerah lain seperti Majapahit hingga Pogalampa belum tersentuh program tersebut.
Ketimpangan ini menyebabkan tidak semua sekolah dapat menerapkan sistem yang sama, terutama karena MBG menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengaturan waktu belajar siswa di sekolah.
Selain kendala distribusi, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan. SDN 1 Masiri saat ini memiliki 10 ruang kelas dengan total 12 rombongan belajar, sehingga membutuhkan tambahan ruang untuk menunjang proses pembelajaran.
“Kami berharap ada penambahan bangunan karena jumlah rombel tidak sebanding dengan ruang kelas yang tersedia,” ujar Jalaluddin.
Pihak sekolah juga mulai menyiapkan fasilitas pendukung MBG, termasuk rencana pemanfaatan kantin sebagai tempat distribusi makanan, mengingat belum adanya dapur khusus di lingkungan sekolah.
Secara historis, kebijakan lima hari sekolah di Indonesia bukan hal baru. Wacana ini telah mengemuka sejak 2017 melalui program penguatan pendidikan karakter oleh pemerintah pusat, yang mendorong sekolah menerapkan pembelajaran lebih intensif dalam lima hari kerja.
Di tingkat global, sistem lima hari sekolah juga telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Finlandia dan Jepang, yang menekankan keseimbangan antara akademik dan pengembangan karakter siswa melalui kegiatan nonformal.
Namun, implementasi kebijakan tersebut di Indonesia, khususnya di daerah, seringkali menghadapi tantangan berupa kesenjangan fasilitas, akses, dan dukungan program pendukung seperti penyediaan gizi siswa.
baca juga:
- Pemerintah Batalkan Sekolah Daring April 2026, Tatap Muka Tetap Jalan
- Pesantren Kilat hingga Bagi Sedekah, SDN 3 Baubau Hidupkan Ramadhan 1447 H
Di Buton Selatan, program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan kualitas gizi dan konsentrasi belajar siswa, masih dalam tahap distribusi terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh sekolah secara merata.
Jalaluddin menegaskan, jika kebijakan belajar dari rumah atau Work From Home (WFH) diberlakukan, maka program MBG sebaiknya dihentikan sementara.
“Kalau siswa tidak berada di sekolah, tentu penyaluran MBG tidak bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Ke depan, pihak sekolah berharap adanya pemerataan program MBG serta peningkatan infrastruktur pendidikan agar kebijakan sistem pembelajaran dapat diterapkan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Buton Selatan.(*)
