Bupati Buteng Dr Azhari Tekankan Persaudaraan dan Dukungan Pembangunan Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
BUTENG, DURASITIMES.COM -Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk memperkuat pesan persatuan di tengah masyarakat. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., mengajak warga menjadikan Idulfitri sebagai titik balik mempererat kebersamaan dan mendukung pembangunan daerah. “Bupati Buteng Dr Azhari Tekankan Persaudaraan dan Dukungan Pembangunan Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah,”
Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan sebelum pelaksanaan Salat Idulfitri yang dipusatkan di Lapangan Lembah Hijau, Mawasangka, Sabtu (21/03/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kebersamaan dan dukungan seluruh warga,” ujar Dr. Azhari.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan program sosial pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah di masa depan.
Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan ruas jalan di wilayah Mawasangka serta jalur strategis Labungkari–Lakudo.
Program tersebut diharapkan mampu membuka akses ekonomi masyarakat serta mempercepat konektivitas antarwilayah di Buton Tengah.
Di sisi lain, Bupati turut menyinggung pentingnya pembinaan generasi muda sebagai bagian dari investasi sosial jangka panjang.
“Ini bagian dari ikhtiar kita menjaga generasi agar tetap berada pada jalur yang positif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap aktivitas tertentu bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan langkah preventif untuk menjaga nilai sosial dan moral di tengah masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, Bupati mengingatkan bahwa Idulfitri memiliki makna historis sebagai momentum rekonsiliasi dan penguatan solidaritas. Secara nasional, tradisi mudik dan Salat Id berjamaah telah menjadi simbol kuat persatuan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan.
Bahkan, dalam catatan sejarah, perayaan Idulfitri di Indonesia kerap menjadi ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat, memperkuat identitas kebangsaan yang majemuk.
Secara global, Idulfitri juga dikenal sebagai momen persatuan umat Islam di seluruh dunia, yang dirayakan secara serentak setelah berakhirnya Ramadan, memperlihatkan nilai universal tentang perdamaian dan solidaritas lintas negara.
Dalam sambutannya, Dr. Azhari juga menekankan makna simbolik pelaksanaan Salat Id di satu lokasi terbuka yang diikuti masyarakat secara bersama-sama.
“Lapangan ini adalah milik bersama. Di sinilah kita bersatu tanpa sekat,” ujarnya.
baca juga:
- Sekda Armin Pimpin Rapat Evaluasi APBD 2025, Pemkab Buteng Fokus Perbaikan Tata Kelola Anggaran
- Bupati Buton Tengah Azhari Terbitkan Edaran Pembatasan Aktivitas di Bulan Ramadhan 1447 H
Ia menambahkan bahwa tradisi berkumpul di ruang publik saat Idulfitri harus terus dijaga sebagai warisan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.
Pelaksanaan Salat Id di Lapangan Lembah Hijau Mawasangka sendiri diikuti ratusan warga yang datang dari berbagai wilayah, mencerminkan antusiasme dan semangat kebersamaan masyarakat Buton Tengah.
Di akhir sambutannya, Bupati kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Idulfitri sebagai momentum memperbaiki hubungan sosial sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun daerah.
“Idulfitri adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan dan kembali bersatu,” tuturnya.
Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap masyarakat dapat terus menjaga persatuan, mempererat solidaritas, serta berperan aktif dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Bupati Buton Tengah Azhari Tegaskan Tak Ada Dana Siluman di Dapur Sekolah Rakyat
BUTON TENGAH, DT — Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan bahwa pembangunan dapur pada Sekolah Rakyat telah melalui mekanisme anggaran yang sah, menyusul merebaknya tuduhan adanya “dana siluman” dalam proyek tersebut. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Bupati Azhari dalam kegiatan dialog publik yang digelar oleh HIPPMMAS Raya KDI. “Bupati Buton Tengah Azhari Tegaskan Tak Ada Dana Siluman di Dapur Sekolah Rakyat,”
Kontroversi soal dugaan dana siluman mencuat setelah pembentukan panitia khusus (pansus) di tubuh DPRD Buton Tengah. Pemerintah daerah menilai tudingan tersebut tidak sejalan dengan fakta penganggaran yang telah dibahas secara terbuka bersama legislatif.
Dalam forum dialog tersebut, Azhari menyinggung bahwa penggunaan istilah “siluman” tidak berdasar. “Siluman itu sesuatu yang tidak terlihat. Sementara anggaran Sekolah Rakyat jelas dibahas di DPRD,” kata Azhari di hadapan peserta. Ia menilai istilah tersebut menyesatkan dan dapat merusak persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Penjelasan disampaikan setelah muncul pertanyaan mengenai alasan pembangunan dapur Sekolah Rakyat dilakukan lebih awal dari pengesahan perubahan anggaran. Menurut Azhari, kondisi mendesak menjadi pertimbangan utama. “Kalau menunggu perubahan anggaran, kita tidak dapat alokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Azhari menegaskan bahwa pemerintah memutuskan menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat realisasi pembangunan agar sekolah dapat menerima siswa tepat waktu pada akhir Juli. Ia kembali menekankan, “Dipakai BTT itu bisa, sepanjang ada kebutuhan mendesak yang menyangkut pelayanan publik.”
Pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan sebelum perubahan anggaran yang biasanya disahkan pada Oktober. Pemerintah menganggap penundaan pembangunan berpotensi menghambat persiapan jasa pendidikan bagi masyarakat. Kondisi itu, menurut Azhari, memenuhi syarat penggunaan BTT sesuai regulasi keuangan daerah.
Dinamika penggunaan dana BTT bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan, baik di Indonesia maupun negara lain. Secara historis, pemerintah pusat maupun daerah kerap mengandalkan BTT untuk penanganan kebutuhan tak terduga, seperti bencana, keterlambatan anggaran, maupun pelayanan mendesak. Di tingkat global, sejumlah negara bahkan memiliki emergency fund yang dapat segera dicairkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat tanpa harus menunggu persetujuan politik yang memakan waktu.
Dalam konteks nasional, penggunaan dana darurat untuk program mendesak tercatat pada beberapa kebijakan, seperti percepatan pembangunan sekolah pascabencana di Aceh tahun 2005 serta pembangunan fasilitas pendidikan sementara di Lombok pada 2018. Sejumlah negara seperti Jepang dan Selandia Baru juga menerapkan sistem serupa dengan memanfaatkan dana cadangan untuk pemulihan cepat layanan publik.
Azhari menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepentingan selain memastikan proses belajar mengajar tidak terhambat. Ia menyebut pembangunan dapur Sekolah Rakyat merupakan kebutuhan yang bersifat operasional, bukan proyek yang bisa ditunda. “Kita harus segera siapkan fasilitasnya karena ini menyangkut kesiapan sekolah menerima siswa,” jelasnya.
baca juga:
- Sinergi Lintas Sektor Diperkuat, Pemda Buton Tengah Optimalkan Program MBG Berbasis Pangan Lokal
- Diskusi Bupati Buteng Azhari–Gubernur Sultra ASR Bahas Arah Pembangunan Buteng
Ia menambahkan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD, namun berharap kritik yang berkembang tetap berlandaskan data. Menurutnya, tudingan yang tidak berdasar dapat memunculkan kegaduhan di masyarakat dan mengganggu fokus pembangunan.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan persepsi publik sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat tetap berada dalam jalur konstitusional dan mengikuti prosedur keuangan daerah.
Dengan penjelasan resmi tersebut, pemerintah berharap ke depan seluruh polemik dapat diselesaikan dengan dialog terbuka dan fakta anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.(*)
