KORAN ONLINE

Koran Online Baubau Post Edisi 10 September 2026

Koran Online Baubau Post Edisi 10 September 2026

BACA Koran Online Baubau Post Edisi 10 September 2026 Versi PDF

 

 

baca Koran Online Baubau Post Edisi 10 September 2026

01 4

02 3 03 3 04 3 05 3 06 3 07 4 08 3

baca juga Koran Online Baubau Post Edisi lainnya:

  1. Koran Online Baubau Post Edisi 09 September 2026
  2. Epaper Koran Harian Baubau Post Edisi 08 September 2026

baca berita lainnya:

Dana Kelurahan dan CSR Jadi Andalan Baubau Percepat Eliminasi AIDS, TB, Malaria

BAUBAU, DURASITIMES.COM  –  Pemerintah Kota Baubau memperluas strategi penanggulangan  AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria (ATM) dengan mengandalkan pembiayaan kolaboratif di luar APBD. Dana Kelurahan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan didorong menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penemuan kasus, hingga pendampingan pengobatan masyarakat. “Dana Kelurahan dan CSR Jadi Andalan Baubau Percepat Eliminasi AIDS, TB, Malaria,”

Dana Kelurahan dan CSR Jadi Andalan Baubau Percepat Eliminasi AIDS, TB, Malaria
Dana Kelurahan dan CSR Jadi Andalan Baubau Percepat Eliminasi AIDS, TB, Malaria
Dukung Kampanye Sosial

Langkah tersebut mengemuka dalam Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (PP ATM) di Baubau, Selasa (8/9/2026). Pertemuan dibuka Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., dan melibatkan Bapperida, BPKAD, Dinas  Kesehatan, camat, lurah, kepala puskesmas, direktur rumah sakit, serta perwakilan ADINKES Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut La Ode Darus Salam, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD untuk mengejar target eliminasi penyakit ATM. Karena itu, keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan, dunia usaha, dan berbagai sektor lain perlu diperkuat.

 

 

 

“Tantangan eliminasi ATM bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan tanggung jawab kita bersama,” kata La Ode Darus Salam.

Ia meminta Dana Kelurahan tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen pembangunan fisik. Sebagian dukungan anggaran dapat diarahkan untuk kegiatan nonfisik yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, seperti edukasi, pelacakan kasus, serta pemantauan kepatuhan penderita dalam menjalani pengobatan.

 

 

 

 

Pendekatan berbasis masyarakat tersebut menjadi penting karena penanggulangan penyakit menular membutuhkan kesinambungan layanan setelah pasien ditemukan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan koordinasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat berjalan hingga tingkat lingkungan.

 

 

 

Secara global, agenda tersebut memiliki pijakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui target 3.3, yang menargetkan berakhirnya epidemi AIDS, TB, dan malaria pada 2030. Strategi global WHO untuk malaria juga menetapkan sasaran pengurangan sedikitnya 90 persen angka kejadian dan kematian akibat malaria pada 2030.

Konsultasi Dokter Spesialis

 

 

 

Upaya pengendalian ketiga penyakit itu memiliki sejarah panjang. Di Indonesia, program pemberantasan malaria secara formal telah dimulai sejak peluncuran Malaria Eradication Command (KOPEM) pada 12 November 1959. Program tersebut kemudian berkembang menjadi program pengendalian dan eliminasi malaria yang terintegrasi dengan sistem kesehatan.

 

 

 

Sementara itu, agenda global mengakhiri epidemi TB diperkuat melalui End TB Strategy yang disepakati negara-negara anggota WHO pada 2014. Strategi tersebut menargetkan penurunan insiden TB sebesar 80 persen dan kematian akibat TB sebesar 90 persen pada 2030 dibandingkan 2015. Indonesia sendiri terus menghadapi beban TB yang tinggi; WHO memperkirakan sekitar 1,09 juta kasus terjadi pada 2023.

 

Dalam forum di Baubau, pemerintah daerah kemudian merumuskan empat komitmen yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan. Pertama, memasukkan penanggulangan ATM sebagai isu prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kedua, menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur. Ketiga, menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan prioritas kesehatan. Keempat, memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program lebih efektif di lapangan.

 

baca juga:

 

    1. APBD Perubahan Baubau 2026 Disepakati Antar Banggar DPRD dan Pemkot, Pajak Daerah Ditarget Rp52,479 Miliar
    2. 500 Kali Salawat Menggema di MIN 1 Baubau pada Peringatan Maulid Nabi
 

“Optimalisasi pendanaan kolaboratif seperti Dana Kelurahan dan penguatan CSR perusahaan menjadi sebuah keharusan,” ujar La Ode Darus Salam. Melalui pola tersebut, Pemkot Baubau berharap upaya penanggulangan ATM tidak berhenti pada program sektoral, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, fasilitas kesehatan, dan dunia usaha.(*)

Visited 6 times, 6 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *