284,3 Juta Penduduk Terlindungi JKN, BPJS Dorong Layanan Berbasis Nilai
JAKARTA, DURASITIMES.COM – Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini memasuki fase ketika ukuran keberhasilan tidak lagi semata-mata dilihat dari banyaknya penduduk yang terlindungi. Per 1 September 2026, sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia telah tercakup JKN. BPJS Kesehatan pun mendorong fasilitas kesehatan memastikan perluasan akses tersebut diikuti pelayanan yang bermutu dan memberikan hasil kesehatan yang optimal. “284,3 Juta Penduduk Terlindungi JKN, BPJS Dorong Layanan Berbasis Nilai,”
Dorongan itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Menurut Prihati, cakupan yang hampir menyeluruh membuat tanggung jawab penyelenggara dan fasilitas kesehatan semakin besar, terutama dalam memastikan peserta memperoleh layanan ketika membutuhkan pengobatan.
“Per 1 September 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia,” kata Prihati.
Jaringan pelayanan yang menopang program tersebut juga telah meluas. Hingga 1 September 2026, BPJS Kesehatan mencatat kerja sama dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 7.180 sarana penunjang. Pertumbuhan jaringan itu sekaligus menjadi tantangan agar penambahan kapasitas tidak berhenti pada kuantitas pelayanan.
Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong perubahan orientasi dari volume menuju value. Pendekatan value-based care diarahkan agar peserta mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, pada waktu yang tepat, serta menghasilkan manfaat kesehatan yang lebih baik. “Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” ujar Prihati.
Dorongan terhadap mutu juga berkaitan dengan besarnya pembiayaan yang telah dialokasikan untuk pelayanan peserta. Sepanjang 2014–2025, BPJS Kesehatan mencatat pembayaran lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan. Pembiayaan tersebut antara lain menopang pelayanan bagi peserta dengan penyakit berbiaya mahal dan kebutuhan perawatan jangka panjang.
Secara historis, JKN mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 sebagai bagian dari reformasi sistem jaminan sosial kesehatan Indonesia. Pada awal pelaksanaannya, target kepesertaan diproyeksikan sekitar 121,6 juta orang. Jumlah aktual pada Desember 2014 telah mencapai sekitar 138 juta peserta.
Dalam perkembangannya, JKN menjadi instrumen utama Indonesia menuju cakupan kesehatan semesta. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat jumlah peserta telah melampaui 260 juta orang atau lebih dari 95 persen populasi pada Desember 2023. WHO juga mencatat bahwa pada 2014, perlindungan finansial kesehatan di Indonesia masih mencakup kurang dari separuh penduduk dan pengeluaran langsung masyarakat (out-of-pocket) mencapai 45 persen dari belanja kesehatan saat itu.
Agenda memperluas kepesertaan sekaligus meningkatkan mutu tersebut sejalan dengan konsep UHC yang berkembang secara global. WHO menempatkan UHC bukan sekadar perluasan jumlah orang yang tercakup, tetapi juga perluasan layanan kesehatan yang dibutuhkan dan pengurangan beban pembayaran langsung masyarakat. Komitmen menuju UHC sendiri telah menjadi agenda global negara-negara anggota WHO sejak 2005.
Di tingkat layanan, BPJS Kesehatan memberikan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang menunjukkan komitmen dan kinerja pelayanan JKN. Penghargaan itu diarahkan sebagai pemicu pertukaran praktik baik, inovasi, dan penguatan akuntabilitas. “Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN,” kata Prihati.
baca juga:
- Teror Video Pribadi Tak Pantas Mantan Kekasih Disebar ke Ibu dan Teman Lewat Whatsapp, Pria Baubau Diamankan Polisi
- Reses Anggota DPRD Baubau Naslia Alu Serap Aspirasi Warga Waruruma, Desil Bansos Jadi …
Penguatan pengalaman peserta juga dilakukan melalui peluncuran wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu. Di sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), sehingga peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan melalui koordinasi pembiayaan. Dengan cakupan peserta yang telah mendekati seluruh populasi, tantangan berikutnya adalah memastikan kepesertaan tersebut benar-benar berujung pada akses layanan yang bermutu dan perlindungan finansial ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.(*)
baca berita lainnya:
Pendidikan, Jalan dan PJU Jadi Aspirasi Warga Waliabuku dalam Reses Anogota DPRD Baubau Aswan Syaifudin
BAUBAU, DURASITIMES.COM – Kebutuhan pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan penerangan jalan umum (PJU) menjadi aspirasi utama warga Waliabuku saat mengikuti reses Anggota DPRD Kota Baubau, Aswan Syaifudin, S.Si., Jumat (11/9/2026). Sejumlah usulan lain, termasuk pengadaan seragam majelis taklim, turut disampaikan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah. “Pendidikan, Jalan dan PJU Jadi Aspirasi Warga Waliabuku dalam Reses Anngota DRPD Baubau Aswan Syaifudin,”
Aspirasi tersebut disampaikan warga karena sejumlah kebutuhan pembangunan dinilai belum terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Aswan yang merupakan anggota DPRD Kota Baubau dari Partai PPP mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat sekaligus menghimpun usulan yang belum masuk dalam agenda pembangunan.
“Ini untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak terlaksana di Musrenbang kemarin. Jadi tugas kami langsung turun ke lapangan untuk menampung aspirasi masyarakat,” kata Aswan.
Dalam pertemuan itu, pendidikan dan infrastruktur, terutama jalan, menjadi perhatian warga. Kebutuhan PJU dan kesehatan juga masuk dalam daftar aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurut Aswan, berbagai usulan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan sehari-hari warga sehingga perlu disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dipertimbangkan dalam program pembangunan.
Secara historis, reses merupakan bagian dari mekanisme hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat. Dalam sistem parlemen Indonesia, kegiatan reses digunakan untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan. DPR RI menjelaskan bahwa reses juga berkaitan dengan pelaksanaan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Aswan mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutif yang menjalankan langsung seluruh program pembangunan. Peran DPRD adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk menyampaikan serta mengawal aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. “Kami ini bukan eksekutif. Kami adalah menampung aspirasi masyarakat melalui kami untuk disampaikan ke pemerintah,” ujarnya.
Selain bidang pembangunan, ibu-ibu majelis taklim Waliabuku menyampaikan aspirasi keagamaan berupa permintaan pengadaan seragam. Aswan menyatakan usulan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah daerah, khususnya melalui bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Namun, ia belum dapat memastikan kapan seluruh aspirasi akan direalisasikan karena pelaksanaannya bergantung pada proses perencanaan, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan anggaran.
baca juga:
- Ibu Rumah Tangga Waruruma Keluhkan Perubahan Desil Penerima Bansos Saat Anggota DPRD Baubau Naslia Alu Lakukan Reses
- CX126 Jadi Strategi BPJS Kesehatan Meratakan Standar Pelayanan JKN Nasional
“Kewajiban kami itu menyampaikan kepada pemerintah dan mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami,” kata Aswan. Ia berharap berbagai kebutuhan yang disampaikan dalam reses tersebut dapat segera memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.(*)
