Dari 59 Berkas, Pansel Tetapkan 57 ASN Lolos Seleksi Administrasi JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan Strategis, Ini Dia Formasi dan Nama-namanya
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi pengisian jabatan tahun 2026. Pengumuman yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd. itu menetapkan 57 aparatur sipil negara (ASN) memenuhi syarat untuk melaju ke tahapan assessment atau penilaian kompetensi dari 59 berkas yang diproses Panitia Seleksi (Pansel). “Dari 59 Berkas, Pansel Tetapkan 57 ASN Lolos Seleksi Administrasi JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan Strategis, Ini Dia Formasi dan Nama-namanya,”
Ketua Panitia Seleksi La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd. menegaskan bahwa peserta yang lolos administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Peserta yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti assessment sebagai bagian dari seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” demikian bunyi pengumuman resmi panitia.
Berikut ini nama-nama yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan dinas yang akan diisi jabatannya. Pada formasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi yakni La Bariu, S.Pd., Wa Liyana, S.E., La Ode Muhammad Alauddin, S.Sos., M.Si., dan La Ode Firman Hamzah, S.Pd., M.Si.
Untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, panitia meloloskan Yerti, SKM., M.Si., dr. La Ode Achmad Amanah Maulana, S.Ked., Bakri Abdullah, SKM., M.MKes., serta Ira Yusnita, S.Si.T., M.Kes.
Sementara pada formasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, peserta yang lolos administrasi adalah Julan Satriah, S.T., M.Si., Iwan Mulyawan, S.T., M.Si., dan Akhmad, S.IP., M.Si. dan Darmin SPd. MMkes
Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu Abdul Rahman Maini, S.E., La Ode Hasri, S.Sos., M.Si., Herniati Antji, S.P., La Ode Suharji, S.Kom., La Ode Muhammad Ilmayang Amli, S.H.,
Persaingan paling banyak terlihat pada jabatan formasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, peserta yang lolos terdiri atas La Ode Muhammad Saidiman, S.STP., M.Si., Rusman Alam Purnama, S.STP., Drs. Aston Zalim, La Ode Muhamad Asdar, S.E., La Ode Risawal, S.Sos., M.Si., dan Muliadin, S.Pd., M.Kes, Megawati, S.E., M.Si., Diki Hermanto, S.E., dan La Ode Miru, S.Pd., M.Si.
Adapun untuk Kepala Dinas Perikanan, panitia menetapkan Madina Hasmar, S.Pi., Muhammad Dafis Kasri, S.Pi., Dudi Masrun, S.P., dan Syamsul, SKM., M.Si. sebagai peserta yang memenuhi syarat administrasi.
Selanjutnya, peminat terbanyak juga terlihat pada formasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, nama-nama yang lolos administrasi meliputi Muhammad Basri, S.STP., La Ode Nur Alim Mbay, S.Sos., Ahmad Rizal, S.Pi., M.Si., Muhamad Al Ichsan A., S.Pd., M.Si., La Juhia, S.Sos., Sadidi, S.Sos., M.Si., serta La Ode Mastatar Mas’ud, SKM., M.Si. Musri, S.Pd., Muh. Hasan Mukhtar Munzilu, S.T., dan La Amiruddin, S.Pd., M.Si.
Untuk jabatan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, peserta yang dinyatakan lolos administrasi yakni Moh. Taufan Bachtiar, S.T., M.T., Nafiruddin, S.E., La Ode Muhammad Musnawir, S.T., M.Si., La Ode Muhamad Hidayat, S.T., M. Wahyuddin, S.T., M.Si., La Ode Daniel, S.E.
Pada seleksi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, jumlah pelamar yang memenuhi syarat juga cukup banyak, yaitu , Hasmin Joko, S.E., M.Si., La Ode Muhammad Mustari, S.P., M.Si., Hariyati Kanang, SKM., M.Kes., dan La Ode Muhuni, S.Sos., M.Si.
Sementara itu, pada formasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi terdiri atas La Ode Agusalim Arwin, SKM., M.Si., Wa Ode Asrina Azizah Tasrif, S.Kom., M.Si., Nuhrul Mufida, S.Psi., M.Si., Mudin, S.Pd., M.Pd., La Ode Aris Hardian, S.T., M.Si., Sukman Efendi, S.STP., dan Haida, S.Pt.
“Peserta yang tidak mengikuti assessment sesuai jadwal akan dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya,” demikian penegasan Panitia Seleksi dalam pengumuman resmi tersebut. Assessment dijadwalkan berlangsung pada 24–25 Juni 2026 di Assessment Center Polda Sulawesi Tenggara di Kendari.
Seleksi terbuka JPT Pratama merupakan implementasi sistem merit yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak lahirnya reformasi manajemen aparatur sipil negara melalui Undang-Undang ASN. Mekanisme ini menempatkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak sebagai dasar utama promosi pejabat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
Secara global, sistem seleksi berbasis merit juga menjadi standar dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara. Organisasi internasional seperti OECD mendorong pemerintah menerapkan proses rekrutmen dan promosi yang transparan, kompetitif, serta bebas intervensi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
baca juga:
- Buton Selatan Buka Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk 10 OPD Strategis, Pendaftar Tembus 59 Orang, Minus Dukcapil dan Pol PP
- Serapan APBD Buton Selatan Baru 32,80 Persen Hingga Pekan Kedua Juni 2026, Kepala BKAD Hasmin …
Dengan diumumkannya hasil seleksi administrasi tersebut, puluhan ASN dari berbagai instansi di Buton Selatan maupun daerah lain kini bersiap menghadapi tahapan penilaian kompetensi. Hasil assessment nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam penentuan calon pejabat yang akan menduduki sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (*)
baca berita lainnya:
Buton Selatan Peringkat Keempat Inflasi Tertinggi Non-IHK di Sultra pada Juni 2026, Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar
BUTON SELATAN, BP Kabupaten Buton Selatan menempati peringkat keempat tertinggi Indeks Perkembangan Harga (IPH) di antara 13 kabupaten non-Indeks Harga Konsumen (non-IHK) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu Ketiga (M-III) Juni 2026. Nilai IPH daerah tersebut mencapai 2,91 persen, menandakan adanya tekanan harga yang cukup signifikan dan mendorong perlunya langkah pengendalian yang lebih intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). “Buton Selatan Peringkat Keempat Inflasi Tertinggi Non-IHK di Sultra pada Juni 2026, Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar,”
Data tersebut menunjukkan bahwa Buton Selatan berada di bawah Kabupaten Muna yang mencatat IPH 4,23 persen, Kabupaten Konawe Selatan 4,16 persen, dan Kabupaten Buton Utara 3,75 persen. Sementara itu, secara regional Provinsi Sulawesi Tenggara membukukan IPH sebesar 2,12 persen dengan seluruh 13 kabupaten non-IHK mengalami inflasi.
Komoditas beras menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Buton Selatan dengan andil 1,217, disusul bawang merah sebesar 0,6022 dan minyak goreng sebesar 0,4193. Ketiga komoditas tersebut dinilai memiliki pengaruh dominan terhadap pembentukan inflasi daerah karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari.
“Pemantauan stok dan kelancaran distribusi beras, bawang merah, serta minyak goreng perlu terus diperkuat agar gejolak harga dapat dikendalikan,” demikian rekomendasi yang disampaikan dalam laporan evaluasi sebagai tindak lanjut pengendalian inflasi di Kabupaten Buton Selatan.
Selain memperketat pengawasan distribusi, TPID juga didorong untuk menggelar Operasi Pasar maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) yang difokuskan pada komoditas penyumbang utama inflasi. “Intervensi pasar menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” demikian salah satu poin rekomendasi dalam laporan tersebut.
Secara historis, beras hampir selalu menjadi komoditas strategis yang memengaruhi laju inflasi di Indonesia, terutama ketika pasokan terganggu akibat faktor musim, distribusi, maupun perubahan biaya produksi. Di tingkat nasional, pemerintah secara berkala memanfaatkan cadangan pangan dan operasi pasar sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Dalam konteks global, fluktuasi harga pangan juga menjadi perhatian banyak negara sejak beberapa tahun terakhir akibat gangguan rantai pasok internasional, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi perdagangan komoditas. Kondisi tersebut menjadikan penguatan ketahanan pangan lokal dan distribusi yang efisien sebagai strategi penting untuk meredam tekanan inflasi.
baca juga:
- Kepala BKAD Hasmin Joko Ungkap Penyebab Serapan APBD Buton Selatan Masih 32,80 Persen Hingga Pekan Kedua Juni 2026, Optimis Pembangunan Kantor Bupati Bisa Dongkrak Diatas 50 Persen Pada Bulan Juli
- Bersama Hugua, Bupati H Muh Adios Lakukan Groundbreaking Kantor Bupati Buton Selatan …
Adapun peringkat IPH kabupaten non-IHK di Sulawesi Tenggara pada periode tersebut menempatkan Kabupaten Muna di posisi pertama dengan 4,23 persen, diikuti Konawe Selatan 4,16 persen, Buton Utara 3,75 persen, Buton Selatan 2,91 persen, Buton 2,40 persen, Konawe Kepulauan 2,12 persen, Wakatobi 1,57 persen, Buton Tengah dan Bombana masing-masing 1,49 persen, Kolaka Timur 0,63 persen, Konawe Utara 0,26 persen, Kolaka Utara 0,23 persen, serta Muna Barat 0,14 persen.
Dengan posisi tersebut, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan di Buton Selatan menjadi langkah yang dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga pangan. “Sinergi lintas sektor diperlukan agar stabilitas harga tetap terjaga dan tekanan inflasi tidak semakin meningkat,” demikian penegasan dalam rekomendasi evaluasi yang ditujukan kepada instansi terkait.(*)
