Kepala BKAD Hasmin Joko Ungkap Penyebab Serapan APBD Buton Selatan Masih 32,80 Persen Hingga Pekan Kedua Juni 2026, Optimis Pembangunan Kantor Bupati Bisa Dongkrak Diatas 50 Persen Pada Bulan Juli
BUTON SELATAN, DURASITIMES.C OM – Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan hingga pertengahan Juni 2026 masih berada di angka 32,80 persen. Meski belum mencapai target ideal menjelang berakhirnya semester pertama, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan optimistis realisasi belanja daerah akan meningkat signifikan dalam beberapa pekan ke depan. “Kepala BKAD Hasmin Joko Ungkap Penyebab Serapan APBD Buton Selatan Masih 32,80 Persen Hingga Pekan Kedua Juni 2026, Optimis Pembangunan Kantor Bupati Bisa Dongkrak Diatas 50 Persen Pada Bulan Juli,”
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buton Selatan, Hasmin Joko, mengatakan rendahnya serapan anggaran saat ini bukan disebabkan minimnya aktivitas belanja daerah, melainkan karena sebagian besar dana transfer dari pemerintah pusat belum tersalurkan.
“Kalau posisi per 12 Juni 2026 sudah mencapai 32,80 persen. Sebelumnya pada akhir Mei masih berada di angka 31,22 persen. Idealnya memang menjelang akhir semester pertama sudah mendekati 50 persen, namun kondisi ini dipengaruhi oleh belum turunnya sejumlah dana transfer dari pusat,” ujar Hasmin saat diwawancara diruang kerjanya Senin (15/6/2026).
Menurutnya, hingga saat ini dana transfer yang rutin masuk ke daerah baru Dana Alokasi Umum Block Grant (DAU BG) yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Sementara Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan masih menunggu proses penyaluran.
Hasmin menjelaskan, pemerintah pusat baru saja melakukan pembaruan sistem pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk mengakomodasi mekanisme penyaluran DAU SG. Saat ini BKAD bersama OPD terkait sedang melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan pencairan.
“DAU SG ini ada dua sektor, yakni pendidikan dan kesehatan. Kami sementara menyelesaikan seluruh syarat salur. Kalau semua dokumen sudah lengkap dan diverifikasi, dana tersebut akan langsung direalisasikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Selain DAU SG, Dana Bagi Hasil (DBH) juga belum sepenuhnya diterima daerah. Hingga kini baru sebagian kecil DBH sektor sumber daya alam yang telah disalurkan, sedangkan DBH pajak dan komponen lainnya masih menunggu proses transfer dari pemerintah pusat.
Hasmin mengakui ketergantungan Kabupaten Buton Selatan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Dari total struktur pendapatan daerah, sekitar 37 persen masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.
“Kondisi ini hampir dialami seluruh daerah. Dana sebenarnya tersedia, hanya mekanisme penyalurannya sekarang mengalami perubahan sehingga membutuhkan tahapan administrasi yang lebih detail,” jelasnya.
Di sisi lain, sejumlah OPD pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan. Beberapa sektor yang memberikan kontribusi antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Namun demikian, sebagian pendapatan tersebut belum seluruhnya tercatat dalam sistem elektronik karena masih dalam proses penginputan data oleh masing-masing OPD.
“Secara manual sudah ada penerimaan. Tetapi karena menggunakan sistem terintegrasi, seluruh transaksi harus diinput terlebih dahulu agar dapat terbaca sebagai realisasi resmi,” ujarnya.
Untuk sektor perizinan, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah menunjukkan progres cukup baik. Dari target Rp60 juta tahun ini, realisasi sementara telah mencapai sekitar Rp15 juta.
Sementara itu, proyek pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan yang menjadi salah satu kegiatan fisik terbesar tahun ini juga terus berjalan sesuai jadwal. Peletakan batu pertama direncanakan dilakukan pada pekan keempat Bulan Juni 2026.
Menurut Hasmin, proyek tersebut akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan serapan anggaran daerah karena nilai kegiatannya cukup signifikan.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Buka Wonderful Siompu Island 2026, Dorong Ekonomi Kreatif dan Pelestarian Budaya, Diharapkan Jadi Agenda Wisata Tahunan
- Apel Siaga dan Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di BPS Buton Selatan, Petugas SE 2026 Mulai …
“Kalau pembangunan Kantor Bupati sudah mulai berjalan dan DAU SG sudah turun, maka serapan anggaran akan meningkat cukup tajam. Karena itu kami masih sangat optimistis pada Juli nanti realisasi APBD bisa mencapai bahkan melampaui 50 persen,” katanya.
Ia juga mengimbau seluruh OPD agar terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga target serapan anggaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan.
“Intinya optimalkan belanja dan percepat realisasi pendapatan. Kalau seluruh OPD bergerak maksimal, serapan anggaran akan meningkat dengan sendirinya,” pungkasnya.(*)
baca berita lainnya:
Bupati H Muh Adios Lakukan Groundbreaking Kantor Bupati Buton Selatan Dilahan 12 Hektar, Proyek Bernilai Rp49,7 Miliar Ditarget Selesai 2 Maret 2028
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi memulai pembangunan Kantor Bupati yang baru melalui prosesi peletakan batu pertama di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Jumat (19/6/2026). Proyek bernilai Rp49,728 miliar tersebut ditargetkan selesai pada 2 Maret 2028 dan diharapkan menjadi tonggak peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. “Bupati H Muh Adios Lakukan Groundbreaking Kantor Bupati Buton Selatan Dilahan 12 Hektar, Proyek Bernilai Rp49,7 Miliar Ditarget Selesai 2 Maret 2028,”
Pembangunan gedung tersebut menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multi years) dengan masa pelaksanaan selama 630 hari kalender. Berdasarkan papan proyek, pekerjaan dimulai pada 12 Juni 2026 melalui Nomor Kontrak 01/Kontrak-KTR Bupati/PUPR/VI/2026 dan dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Prosesi groundbreaking dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. H. Hugua, M.Ling. Kehadiran keduanya menandai dimulainya salah satu proyek infrastruktur pemerintahan terbesar di Kabupaten Buton Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan bahwa pembangunan kantor baru bukan hanya menghadirkan gedung administrasi, tetapi juga menjadi simbol transformasi birokrasi di daerah.
“Pembangunan Kantor Bupati ini bukan sekadar pembangunan fisik gedung semata, melainkan simbol kemajuan, pemersatu, dan semangat baru bagi tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Muhammad Adios.
Ia menjelaskan, kantor tersebut nantinya dirancang sebagai pusat pelayanan masyarakat, rumah aspirasi, sekaligus pusat koordinasi pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan nyaman sehingga mampu mendukung peningkatan efektivitas birokrasi.
Menurut Bupati, lokasi pembangunan berada di atas lahan sekitar 12 hektare di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Pembiayaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembiayaan Kantor Bupati dengan Pelaksanaan Tahun Jamak untuk periode anggaran 2026–2028.
“Gedung ini diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Bupati.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek pelaksanaan proyek. Kepada dinas teknis dan kontraktor, Bupati meminta seluruh pekerjaan dilaksanakan secara profesional, transparan, tepat waktu, serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
“Kami berharap pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai spesifikasi teknis agar menghasilkan bangunan yang kokoh dan berumur panjang,” tegasnya.
Bupati turut mengajak seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan terhadap proyek tersebut. Menurutnya, partisipasi publik dan pengawasan bersama akan menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan lancar dan selesai sesuai target.
Acara peletakan batu pertama dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, antara lain Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Anggota DPD RI Waode Rabia Aladawia, Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan beserta anggota, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Pasarwajo, organisasi perangkat daerah, para camat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Berdasarkan informasi proyek, pengawasan pembangunan dilakukan oleh PT Arihta Tekhnik Persada, sedangkan pelaksana konstruksi merupakan kerja sama operasi (KSO) BPK–MKI JO yang terdiri atas PT Bumi Permata Kendari Cabang Baubau dan PT Murni Konstruksi Indonesia.
Secara historis, pembangunan pusat pemerintahan baru merupakan tahapan yang lazim dilakukan oleh daerah otonom untuk memperkuat fungsi administrasi dan pelayanan publik. Di Indonesia, berbagai daerah hasil pemekaran dalam dua dekade terakhir juga membangun kompleks perkantoran pemerintahan secara bertahap sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat.
baca juga:
- Apel Siaga dan Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di BPS Buton Selatan, SE Dimulai, Data Akurat Jadi Target Utama
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dukung Merger BPR Bahteramas Demi Perkuat Ekonomi
Dalam konteks internasional, pembangunan gedung pemerintahan modern juga menjadi tren di banyak negara sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien. Konsep tersebut menitikberatkan pada penyediaan fasilitas yang mendukung koordinasi antarlembaga, akses masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan target penyelesaian pada awal 2028, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap kantor baru tersebut dapat menjadi pusat administrasi yang representatif sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.(*)
