Tiga Gedung Medis Baru Dibangun Tahun 2026, RSUD Buton Selatan Siapkan Layanan Jantung dan Kanker, Alat Medisnya Tiba Tahun 2027
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Warga Kabupaten Buton Selatan diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan lanjutan tanpa harus menjalani rujukan ke Baubau dalam dua tahun mendatang. Harapan itu menyusul pembangunan tiga gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Selatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026. “Tiga Gedung Medis Baru Dibangun Tahun 2026, RSUD Buton Selatan Siapkan Layanan Jantung dan Kanker, Alat Medisnya Tiba Tahun 2027,”
Kepala RSUD Buton Selatan, dr. Dendri Bramanti, mengatakan fasilitas yang dibangun meliputi gedung CT Scan untuk pelayanan radiologi, gedung CAT Lab untuk penanganan penyakit jantung dan saraf, termasuk stroke, serta gedung Sitotoksik untuk pengelolaan obat penanganan kanker. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk memperluas kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien di daerah sendiri.
Pembangunan ketiga gedung dimulai setelah kontrak ditandatangani pada akhir Juli 2026 dan pekerjaan fisik berjalan sejak awal Agustus. Gedung CT Scan dan Sitotoksik dijadwalkan selesai pada 20–30 November 2026, sedangkan gedung CAT Lab ditargetkan rampung pada 18 Desember 2026. Peralatan medis untuk ketiga fasilitas itu direncanakan dikirim langsung dari pemerintah pusat pada 2027, dengan jaminan pemeliharaan selama tujuh tahun.
“Harapan kami dalam dua tahun ke depan, gedung, alat, dan tenaga medis sudah siap semua. Saat itu tiba, kita tidak perlu lagi mengirim pasien ke luar daerah. Semua bisa ditangani di sini,” ujar Dendri kepada Baubau Post, Selasa (6/10/2026).
Namun, kesiapan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti ketersediaan dokter spesialis. Sejumlah dokter berstatus pegawai negeri sipil masih menempuh pendidikan spesialis, sebagian berada di semester lima dan enam, dengan perkiraan kelulusan paling cepat pada akhir 2027 hingga awal 2028. Untuk menjaga pelayanan, RSUD telah bekerja sama dengan dokter spesialis saraf berstatus kontrak, sedangkan dokter spesialis jantung masih dalam proses pencarian. “Dokter spesialis saraf sudah ada yang berkontrak. Untuk dokter jantung sedang kami cari,” kata Dendri.
Selama ini, keterbatasan gedung, peralatan, dan tenaga ahli membuat pasien dengan kebutuhan penanganan tertentu harus dirujuk ke Baubau. Jarak perjalanan tersebut dapat menambah beban pasien dan keluarga, terutama ketika membutuhkan layanan lanjutan. Karena itu, pembangunan fasilitas baru perlu diikuti kesiapan tenaga medis, operasional peralatan, serta sistem pelayanan yang memadai agar target pengurangan rujukan dapat tercapai.
Upaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan kesehatan dunia. Pada 1978, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Pelayanan Kesehatan Primer di Alma-Ata, yang menegaskan pentingnya akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen itu diperbarui melalui Deklarasi Astana pada 2018. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menerbitkan pedoman penetapan rumah sakit rujukan nasional pada 2014. Sejarah kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya keterhubungan layanan kesehatan, mulai dari fasilitas dasar hingga rumah sakit dengan kemampuan penanganan yang lebih kompleks.
baca juga:
- Kepala BKAD Buton Selatan Hasmin Joko Ungkap APBD Perubahan Busel Tercepat, Tinggal Menunggu SK Gubernur Sultra, Anggaran Disiapkan untuk Dukung Visi Bupati Wujudkan Program Listrik Kepulauan
- Kepala Subbagian Tata Usaha Rina Adriana Pimpin Apel Kantor Pertanahan Busel Dorong ….
Selain menyelesaikan tiga gedung tersebut, RSUD Buton Selatan merencanakan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang diharapkan terealisasi pada 2028. Rencana ini menjadi bagian dari pengembangan fasilitas kesehatan daerah, sementara keberhasilan peningkatan layanan tetap bergantung pada penyelesaian pembangunan, ketersediaan alat, pemenuhan dokter spesialis, dan kesiapan operasional rumah sakit.(*)
baca berita lainnya:
Buton selatan, Baubau, dan Buton Bersinergi Stabilkan Harga Komoditas Pangan untuk Kendalikan Inflasi
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM— Pemerintah Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan menyatukan langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui kerja sama antardaerah. Kesepakatan yang ditandatangani Senin (5/10/2026) itu diarahkan untuk memperlancar pasokan, memperluas distribusi, dan menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, terutama hortikultura. “Buton selatan, Baubau, dan Buton Bersinergi Stabilkan Harga Komoditas Pangan untuk Kendalikan Inflasi,”
Kerja sama tersebut ditandatangani Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios. Ketiga pemerintah daerah melihat perlunya mekanisme distribusi lintas wilayah karena terdapat daerah yang mengalami kelebihan pasokan komoditas tertentu, sementara wilayah lain menghadapi kekurangan.
Yusran mengatakan stabilitas pangan tidak dapat ditangani sendiri-sendiri karena rantai pasok komoditas bergerak melampaui batas administratif. “Kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan tertulis, tetapi langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Yusran.
Melalui kesepakatan itu, pemerintah daerah akan melakukan pemantauan harga secara bersama, bertukar data stok dan perkembangan harga, serta memperluas distribusi komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. Pemerintah juga akan memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan harga pangan agar informasi yang beredar lebih terbuka.
Fokus kerja sama terutama diarahkan pada komoditas hortikultura berdasarkan pemetaan kelebihan dan kekurangan pasokan di Baubau, Buton, dan Buton Selatan. Pelaksanaannya akan melibatkan sumber daya masing-masing daerah dan dapat diperkuat dengan peran badan usaha milik daerah, koperasi, serta pelaku usaha melalui Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara teknis.
Kesepakatan tersebut berlaku selama dua tahun sejak penandatanganan dan dievaluasi setiap tahun. Pembiayaannya bersumber dari anggaran masing-masing pemerintah daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Apabila muncul perbedaan pandangan dalam pelaksanaan, ketiga daerah sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah.
Kerja sama pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian penting sejak periode gejolak harga komoditas dan krisis ekonomi 1997–1998. Secara global, lonjakan harga pangan kembali menjadi persoalan besar setelah pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasok dunia, yang kemudian diperburuk oleh konflik geopolitik serta kenaikan harga energi dan pangan internasional.
baca juga:
- Hari Jadi Kota Baubau ke-25 Sebagai Darah Otonom, Dinkes Perkuat Edukasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis Pada 80 Pelajar SMAN 1
- Porprov XV Sultra 2026 di Kendari, Buton Selatan Andalkan Silat untuk Raih Prestasi, Dukungan Anggaran …
Karena itu, kerja sama Baubau, Buton, dan Buton Selatan menempatkan kelancaran pasokan sebagai salah satu instrumen untuk meredam tekanan harga dari sisi distribusi. Ketiga daerah berharap koordinasi data, pemetaan surplus-defisit, dan keterlibatan pelaku usaha dapat membuat pergerakan pangan lebih efisien sekaligus menjaga daya beli masyarakat.(*)
