KOTA BAUBAUSULTRA

Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat, DPMPTSP Baubau Bidik Usaha Pangan Tertib

BAUBAU, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kota Baubau mendorong pelaku usaha pengolahan dan penyediaan makanan dan minuman untuk segera memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini diarahkan bukan sekadar memenuhi kewajiban perizinan, melainkan memastikan keamanan pangan, melindungi kesehatan konsumen, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. “Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat, DPMPTSP Baubau Bidik Usaha Pangan Tertib,”

Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat, DPMPTSP Baubau Bidik Usaha Pangan Tertib

Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat, DPMPTSP Baubau Bidik Usaha Pangan Tertib

Dorongan tersebut disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Baubau melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tema SLHS. Kegiatan berlangsung di Perpustakaan Kota Baubau, Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Kepala DPMPTSP Kota Baubau, Fanti Frida Yanti, S.S., M.A., melalui La Ode Nasrun, S.T., M.T., menjelaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan bagian dari upaya membangun kegiatan usaha yang tertib, legal, dan memenuhi standar kesehatan. Sertifikat tersebut juga menjadi instrumen perlindungan masyarakat dari risiko penyakit akibat pangan yang tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

Menurut Nasrun, kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko kini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi yang ditetapkan pada 5 Juni 2025 itu menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 sekaligus memperkuat kepastian hukum, kualitas pelayanan, dan mekanisme pengawasan kegiatan usaha.

“Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha,” jelasnya.

Melalui pendekatan berbasis risiko, persyaratan perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko setiap kegiatan usaha. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memulai usaha, tetapi tetap mewajibkan pemenuhan standar dan kewajiban sesuai karakteristik bidang usaha masing-masing. Karena itu, penerbitan dokumen perizinan harus berjalan beriringan dengan pengawasan kepatuhan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Baubau, Yuslina, S.KM., M.Si., menekankan bahwa keberhasilan program SLHS tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Hal terpenting ialah memastikan tempat pengolahan pangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, mulai dari kebersihan lingkungan, peralatan, bahan baku hingga proses penyajian.

“Harapan kami bukan hanya sertifikatnya yang terbit, tetapi seluruh tempat pengolahan pangan di Kota Baubau benar-benar aman dan layak dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Perhatian terhadap keamanan pangan memiliki landasan panjang. Di Indonesia, pengaturan higiene sanitasi jasaboga telah diperkuat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715 Tahun 2003, kemudian diperbarui melalui Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011. Dalam perkembangannya, regulasi kesehatan lingkungan juga mengalami pembaruan melalui Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Sementara secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015 memperkirakan sekitar 600 juta orang jatuh sakit dan 420.000 orang meninggal setiap tahun akibat mengonsumsi pangan yang terkontaminasi.

Data tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan persoalan kesehatan publik yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Yuslina meminta peserta bimtek tidak berhenti pada pemahaman materi, tetapi segera membenahi tempat pengolahan pangan hingga memenuhi persyaratan penerbitan SLHS.

Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Labkesda untuk memberikan pendampingan, pemeriksaan, serta informasi teknis kepada pelaku usaha. Pelayanan perizinan juga difasilitasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga proses pengurusan dapat berlangsung lebih terintegrasi.

Nasrun menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi kepatuhan pelaku usaha terhadap standar operasional, kewajiban pelaporan, serta pengawasan. Ketentuan itu juga perlu diperhatikan oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bergerak dalam penyediaan makanan.

baca juga:

  1. UHO Siapkan Peluang Kuliah S2–S3 di Baubau, Pemkot Bidik Peningkatan SDM ASN
  2. Gelar Pasar Murah di Baubau, Sediakan Berbagai Bahan Pokok, Pemprov Sultra Jaga Stabilitas …

 

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Baubau membuka ruang konsultasi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala perizinan maupun pemenuhan standar kesehatan. Pemerintah berharap peningkatan kepatuhan terhadap SLHS dapat membangun iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menjadikan usaha pangan di Baubau lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan.(*)

baca berita lainnya:

Pemkot Baubau Integrasikan Wameo-Kotamara-Kamali, Akses Pelabuhan Ikut Dibenahi

BAUBAU, DURASITIMES.COM — Pemerintah Kota Baubau menyiapkan penataan terpadu kawasan Pasar Wameo, Kotamara, hingga Pantai Kamali untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Rencana tersebut mencakup pembukaan akses jalan alternatif menuju Bone-Bone, Jalan Erlangga, hingga bandara, serta pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat aktivitas perdagangan dan kuliner. “Pemkot Baubau Integrasikan Wameo-Kotamara-Kamali, Akses Pelabuhan Ikut Dibenahi,”

Pemkot Baubau Integrasikan Wameo-Kotamara-Kamali, Akses Pelabuhan Ikut Dibenahi
Pemkot Baubau Integrasikan Wameo-Kotamara-Kamali, Akses Pelabuhan Ikut Dibenahi

Tenaga Ahli Wali Kota Baubau Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Dr. Ir. Sunaryo Mulyo, MT, dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026), mengatakan penataan itu merupakan bagian dari konsep pembangunan kawasan yang saling terhubung. Pengembangan Pasar Wameo tidak lagi dipandang sebagai proyek tersendiri, melainkan menjadi bagian dari integrasi sejumlah kawasan strategis kota.

 

Menurut Sunaryo, salah satu persoalan yang hendak diselesaikan ialah bercampurnya kendaraan pengunjung pasar dengan kendaraan yang hanya melintasi kawasan tersebut. Kondisi itu selama ini memicu kepadatan dan membuat pergerakan kendaraan di sekitar pasar kurang tertata.

 

 

Melalui konsep yang disiapkan Wali Kota Baubau, jalur di sisi pantai Wameo direncanakan menjadi akses penghubung dari Kotamara menuju Bone-Bone dan Jalan Erlangga, kemudian mengarah ke bandara. Dengan demikian, kendaraan yang tidak berkepentingan ke pasar dapat melewati jalur alternatif tanpa memasuki pusat aktivitas perdagangan.

 

 

“Pengembangan Pasar Wameo itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan perencanaan yang holistik dan menyatu dalam suatu kawasan,” ujar Sunaryo.

 

 

Adapun kendaraan masyarakat yang hendak berbelanja akan diarahkan masuk melalui jalur menuju pasar dan memanfaatkan area parkir yang disediakan. Pemisahan arus tersebut diharapkan membuat aktivitas perdagangan lebih nyaman sekaligus mengurangi potensi kemacetan.

 

 

Penataan juga menyasar kawasan pelabuhan yang kerap mengalami peningkatan kepadatan ketika kapal Pelni maupun kapal dari arah Kendari bersandar. Keterbatasan ruang parkir dan akses untuk menaikkan serta menurunkan penumpang maupun barang sering menghambat kelancaran kendaraan di sekitar pelabuhan.

 

 

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah kota merancang pembukaan akses menuju Pantai Kamali. Area di depan kawasan itu dinilai dapat dimanfaatkan sebagai ruang parkir kendaraan penjemput, tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, serta aktivitas barang tanpa mengganggu arus lalu lintas utama.

 

 

Di sisi lain, penataan kawasan Kamali, termasuk area di depan Hotel Kalista, diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pada siang hari. Pemerintah berharap tumbuh usaha kuliner dan kegiatan perdagangan yang dapat memperluas peluang usaha masyarakat.

 

 

Secara historis, pengembangan kawasan perdagangan dan transportasi yang terintegrasi merupakan bagian penting dari perkembangan kota-kota pelabuhan. Di Indonesia, penataan kawasan pesisir dan pusat perdagangan juga menjadi perhatian dalam pembangunan perkotaan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menekankan keterpaduan pemanfaatan ruang, fungsi kawasan, dan keberlanjutan pembangunan.

 

 

 

Pada tingkat internasional, konsep kota terintegrasi sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Agenda yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 itu mendorong pembangunan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

 

 

baca juga:

  1. Redam Inflasi dan Lindungi Daya Beli di Baubau, Pemprov Sultra Perkuat Intervensi Pangan dengan Gelar GPM 2 Hari
  2. Ranperda Investasi Baubau Hampir Rampung, Pemkot Bidik Pertumbuhan Ekonomi Baru …

Rencana penataan Wameo hingga Kamali diharapkan memperkuat konektivitas kawasan perdagangan, pelabuhan, pariwisata, dan akses transportasi di Baubau. Namun, realisasi konsep tersebut tetap memerlukan perencanaan teknis, pengaturan lalu lintas, serta pelaksanaan bertahap agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.(*)

 

Visited 5 times, 8 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *