Kunker di Kantor Koran Baubau Post, Diskominfo Baubau Dorong Transparansi Informasi, Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkuat
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat kemitraan dengan perusahaan pers untuk meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi pembangunan dan program pemerintah kepada masyarakat. “Kunker di Kantor Koran Baubau Post, Diskominfo Baubau Dorong Transparansi Informasi, Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkuat,”
Penguatan kemitraan tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan media di Kota Baubau, termasuk Media Baubau Post, Selasa (10/11/2026). Selain mempererat silaturahmi, kunjungan itu diarahkan untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan insan pers. Kunker Diskominfo Baubau diterima langsung Pimpinan Redaksi Koran Baubau Post Ardi, S.Si Apt dan memaparkan visi dan misi SKH Baubau Post Grup yang berdiri sejak 1 Maret tahun 2011, berada dalam bendera PT Faren Grafika.
“Kami juga memaparkan dan memperlihatkan dokumen-dokumen otentik yang menjadi syarat berdirinya sebuah perusahaan pers dan juga syarat-syarat agar sebuah perusahaan pers itu terverivikasi secara administrasi dan faktual oleh dewan pers. Diakhir kunjungannya mereka juga kami perlihatkan sarana dan prasarana pendukung kerja-kerja pers, seperti news room dan juga ruang percetakan koran beserta mesin cetak koran yang dimiliki Baubau Post,” ucap Ardi.
Selain itu, Ardi juga menjelaskan bahwa Baubau Post merupakan media hybrid dimana selain menerbitkan berita dalam bentuk fisik koran, juga secara bersamaan berita itu diupload dalam portal resmi Baubau Post yaitu www.baubaupost.com dan www.durasitimes.com, “Jadi satu berita itu bisa disebarluarkan melalui 8 kanal sekaligus yaitu melalui produk fisik koran, versi online, versi E-paper atau koran online, serta di akun-akun media sosial yang dimiliki Baubau Post yaitu facebook, isntagram, TikTok, dan Youtube,” ungkapnya.
Kepala Diskominfo Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Muhammad Said Idu, SP, mengatakan media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurut Said, keberadaan media membantu pemerintah daerah menjangkau publik melalui pemberitaan mengenai berbagai kebijakan, program strategis daerah, hingga agenda pembangunan nasional.
Ia menilai Baubau Post selama ini turut memberikan kontribusi dalam menyebarluaskan informasi pemerintah daerah. Karena itu, hubungan kerja sama yang telah terbangun diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi dengan media yang ada di Kota Baubau. Kami berharap kolaborasi yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penyebarluasan informasi program pemerintah kepada masyarakat,” ujar Said.
Di sisi lain, Diskominfo Baubau menekankan bahwa kemitraan pemerintah dengan perusahaan pers perlu dibangun berdasarkan profesionalitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah legalitas perusahaan pers serta status verifikasi oleh Dewan Pers.
Menurut Said, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut penting untuk mendukung ekosistem pers yang profesional sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“Kami juga mengingatkan agar perusahaan media tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk verifikasi Dewan Pers. Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kemitraan yang profesional dan sesuai aturan,” jelasnya.
Selain memperkuat kerja sama pemberitaan, Diskominfo juga membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan awak media, terutama ketika muncul informasi yang dinilai tidak tepat atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Melalui komunikasi tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan klarifikasi terhadap informasi yang perlu diluruskan. Langkah ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar serta mencegah penyebaran kabar keliru.
“Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, Diskominfo dapat menyampaikan klarifikasi apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terpengaruh berita yang keliru,” ungkapnya.
baca juga:
- Bermodal 13 Medali Porprov 2022, IPSI Baubau Optimistis Rebut Juara Umum 2026, KONI Diharap Dukung Anggaran TC
- Siswi SMAN 1 Baubau Aisa Nur Aqila Tembus O2SN Nasional, Siswi Baubau Bidik Juara Pertama …
Said berharap hubungan kemitraan antara Diskominfo Kota Baubau dan Baubau Post semakin berkembang. Sinergi pemerintah dan perusahaan pers dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyebarluasan informasi pembangunan yang efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(*)
baca berita lainnya:
Lanal Baubau Diresmikan, Pengawasan Laut Kepulauan Buton Diperkuat TNI AL, Tujuh Wilayah Maritim Sultra Masuk Cakupan Kerja Lanal Baubau Kodaeral VI
BAUBAU, DURASITIMES.COM – Pengamanan kawasan maritim Sulawesi Tenggara memasuki babak baru setelah TNI Angkatan Laut (TNI AL) meresmikan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Baubau Komando Daerah TNI Angkatan Laut VI (Kodaeral VI), di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Sabtu (7/11/2026). Pangkalan tersebut akan membawahi tujuh wilayah kerja maritim, meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Muna, dan Muna Barat. Cakupan wilayah ini menempatkan Baubau sebagai salah satu titik penting dalam penguatan pengawasan perairan dan pengamanan jalur pelayaran di kawasan Kepulauan Buton. “Lanal Baubau Diresmikan, Pengawasan Laut Kepulauan Buton Diperkuat TNI AL, Tujuh Wilayah Maritim Sultra Masuk Cakupan Kerja Lanal Baubau Kodaeral VI,”
Peresmian dipimpin Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI), Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Komandan Kodaeral VI, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka serta sejumlah pejabat TNI AL dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kesempatan yang sama, Mayor Laut (P) Virnando Nevi A. S., S.S.T.Han., dikukuhkan sebagai Komandan Lanal Baubau Kodaeral VI untuk memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pangkalan tersebut.
Kehadiran Lanal Baubau memiliki arti strategis jika ditarik dalam perjalanan sejarah kemaritiman Indonesia. Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengumumkan Deklarasi Djuanda yang menegaskan bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah nasional. Deklarasi tersebut menjadi tonggak perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan, sekaligus mengubah cara pandang terhadap laut yang sebelumnya memisahkan pulau menjadi ruang pemersatu Nusantara.
Perjuangan tersebut kemudian memperoleh pengakuan internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut itu mengakui konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia dan menjadi landasan hukum internasional dalam pengaturan wilayah laut, hak, serta kewajiban negara. Dalam konteks tersebut, penguatan pangkalan TNI AL di Baubau merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut luas dan jalur pelayaran strategis.
Secara historis, penguatan pertahanan laut juga merupakan bagian dari perjalanan panjang TNI AL sejak pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut pada 10 September 1945, tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan. Organisasi tersebut menjadi cikal bakal TNI AL dalam membangun kekuatan pertahanan maritim nasional. Seiring perkembangan organisasi dan tantangan keamanan laut, penguatan pangkalan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung kesiapan armada, pengawasan wilayah perairan, serta perlindungan kepentingan nasional. Pembentukan Lanal Baubau merupakan implementasi kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam menata dan memperkuat gelar pangkalan TNI AL di wilayah strategis Indonesia.
Pangkoarmada RI dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan Lanal Baubau tidak sekadar menambah fasilitas militer, tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam menjaga keamanan laut dan mendukung pembangunan kawasan pesisir. “Peresmian Lanal Baubau menjadi langkah penting untuk memperkokoh pertahanan laut sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunan di kawasan pesisir,” tegasnya. Pangkalan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesiapan operasional TNI AL melalui dukungan logistik, bekal ulang, pemeliharaan, serta administrasi bagi unsur-unsur TNI AL yang bertugas di Sulawesi Tenggara.
Selain mendukung kebutuhan operasional armada, Lanal Baubau diharapkan mempercepat respons terhadap berbagai potensi ancaman keamanan laut, termasuk gangguan terhadap jalur pelayaran dan aktivitas kemaritiman. Posisi geografis Kepulauan Buton yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan menjadikan pengawasan maritim sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan jangkauan tujuh wilayah kerja, pangkalan ini diharapkan memperkuat koordinasi pengamanan laut bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, serta instansi terkait.
baca juga:
- Taklukkan Seleksi 17 Daerah, Siswi SMAN 1 Baubau Aisa Nur Aqila Wakili Sultra di O2SN Nasional
- PASGARDA SMA Negeri 1 Baubau Tampil Gemilang, Rebut Lima Penghargaan di Surabaya
Peresmian Lanal Baubau turut dihadiri pejabat utama Kodaeral VI, Komandan Lanal Kendari, Komandan Lanal Palu, Komandan Lanal Mamuju, Danrem 143/Haluoleo, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, unsur TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan, instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, perbankan, perusahaan pelayaran dan kepelabuhanan, akademisi, tokoh adat La Ode Muhamad Arsal, S.Sos., M.Si., tokoh masyarakat Drs. La Ode Hadia, M.Si., tokoh agama lintas agama, serta organisasi kemasyarakatan. Dengan beroperasinya pangkalan tersebut, penguatan pertahanan maritim Sulawesi Tenggara diharapkan tidak hanya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir dan pelaku aktivitas kelautan.(*)
