Dinkes Buton Selatan Siapkan Pemeriksaan HPV DNA dalam Rangkaian HKN ke-62 Tahun 2026
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Kabupaten Buton Selatan tidak hanya diisi kegiatan seremonial dan hiburan. Dinas Kesehatan setempat menyiapkan pemeriksaan HPV DNA, simulasi kegawatdaruratan, jalan santai, hingga bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperluas edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. “Dinkes Buton Selatan Siapkan Pemeriksaan HPV DNA dalam Rangkaian HKN ke-62 Tahun 2026,”
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut direncanakan dipusatkan di Lapangan Lakarada, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga. Sementara itu, pemeriksaan HPV DNA dijadwalkan berlangsung di Puskesmas Batauga. Pemeriksaan ini menjadi salah satu agenda penting karena berkaitan dengan upaya deteksi dini infeksi human papillomavirus (HPV), yang merupakan faktor utama penyebab kanker serviks.
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Buton Selatan, Sri Novianti, mengatakan kegiatan HKN tahun ini dirancang untuk menjangkau masyarakat melalui pendekatan edukasi, pelayanan kesehatan, dan partisipasi publik. Selain pemeriksaan HPV DNA, simulasi kegawatdaruratan juga disiapkan untuk memperkenalkan penanganan awal ketika menghadapi kondisi darurat. “Salah satu agenda yang disiapkan adalah pemeriksaan kesehatan berupa HPV DNA yang akan dilaksanakan di Puskesmas Batauga. Selain itu, terdapat simulasi kegawatdaruratan sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penanganan kondisi darurat,” kata Sri kepada Baubau Post, Kamis (5/11/2026).
Agenda tersebut juga dilengkapi jalan santai dan sejumlah perlombaan yang melibatkan berbagai kalangan. Panitia menyiapkan lomba sambung lagu, estafet balon, estafet sarung, benar atau salah, serta lomba konsentrasi memindahkan air di atas kain. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus membangun suasana peringatan HKN yang lebih partisipatif.
Dari sisi pemberdayaan ekonomi, Dinas Kesehatan juga merencanakan bazar UMKM. Kehadiran pelaku usaha lokal diharapkan membuka kesempatan promosi produk dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, peringatan HKN tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor sosial dan ekonomi.
Secara historis, peringatan HKN di Indonesia berakar dari keberhasilan pemerintah mengendalikan wabah malaria melalui program pemberantasan yang ditandai dengan penyemprotan insektisida secara simbolis oleh Presiden Soekarno pada 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional dan diperingati pertama kali pada 12 November 1964. Dalam konteks global, perhatian terhadap kanker serviks juga semakin menguat setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan strategi eliminasi kanker serviks pada 2020, dengan target 90 persen anak perempuan mendapatkan vaksinasi HPV, 70 persen perempuan menjalani skrining, dan 90 persen perempuan dengan penyakit serviks memperoleh penanganan.
Meski persiapan kegiatan telah dimatangkan, Dinas Kesehatan Buton Selatan belum menetapkan tanggal pelaksanaan peringatan tingkat kabupaten. Sri Novianti menjelaskan, penentuan jadwal masih menunggu penyelesaian rangkaian kegiatan HKN di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun ini, HKN ke-62 mengusung tema “Sehat untuk Semua”, sebagaimana ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
baca juga:
- Bupati H Muh Adios Perkuat Koordinasi dengan PLN, Dorong Listrik 24 Jam di Buton Selatan, PLTS Diusulkan untuk Siompu dan Kadatua
- Buton Selatan Gelar Pangan Murah, Beras SPHP 5 Kilogram Dijual Rp57 Ribu
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Buton Selatan berharap HKN menjadi momentum memperkuat kesadaran bahwa pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mengambil peran aktif dalam membangun lingkungan yang sehat serta mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.(*)
baca berita lainnya:
Konektivitas Siompu-Kadatua Diperkuat Sebagai Respon Bupati Buton Selatan H Muh Adios Jawab Keluhan Warga, KMP Prima Satu Tunggu Persiapan Teknis
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan pengoperasian KMP Prima Satu untuk mengatasi keterbatasan armada penyeberangan yang selama ini menyebabkan penumpang dan kendaraan tertahan di pelabuhan. Kapal berukuran gross tonnage (GT) lebih besar itu diproyeksikan memperkuat konektivitas Pulau Siompu dan Kadatua, sekaligus memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat. “Konektivitas Siompu-Kadatua Diperkuat Sebagai Respon Bupati Buton Selatan H Muh Adios Jawab Keluhan Warga, KMP Prima Satu Tunggu Persiapan Teknis,”
Kepala Dinas Perhubungan Buton Selatan, La Ode Muhammad Ilmayang Amli, S.H., mengatakan, penambahan kapal merupakan respons Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios terhadap keluhan masyarakat mengenai terbatasnya layanan penyeberangan. Dalam kondisi tertentu, penumpang bahkan harus bermalam di pelabuhan, sementara kendaraan menunggu hingga tersedia ruang angkut pada keberangkatan berikutnya.
“Harus ada tambahan kapal untuk melayani Siompu dan Kadatua. Dengan adanya penambahan kapal, diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Buton Selatan,” kata Ilmayang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026).
Meski demikian, KMP Prima Satu belum dapat langsung beroperasi karena masih memerlukan persiapan teknis dan administratif bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tahapan tersebut meliputi pembahasan subsidi, survei lintasan, dan pemeriksaan kesiapan fasilitas pelabuhan, termasuk pembersihan kolam labuh di Pelabuhan Bandar Batauga agar kapal dapat bersandar dengan aman.
Menurut Ilmayang, pembagian tugas dua kapal yang akan melayani rute penyeberangan antarpulau masih dimatangkan bersama instansi terkait. Kapal dengan ukuran GT lebih besar direncanakan melayani rute Siompu karena permintaan jasa penyeberangan di wilayah tersebut relatif lebih tinggi. Pemerintah daerah berharap pengaturan ini dapat mengurangi antrean penumpang dan kendaraan sekaligus meningkatkan kepastian layanan.
Keterbatasan penyeberangan juga berpotensi mengganggu pasokan barang dan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di Siompu dan Kadatua, yang pada akhirnya dapat memengaruhi inflasi daerah. Dalam konteks nasional, konektivitas antarpulau merupakan bagian penting dari pembangunan negara kepulauan. Indonesia mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang memperkuat landasan hukum Indonesia sebagai negara kepulauan.
Di sisi pendapatan daerah, Ilmayang menyebutkan, kontribusi sektor penyeberangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp50 juta per tahun menjadi Rp125 juta, kemudian mencapai Rp150 juta pada 2026. Pemerintah daerah menargetkan penerimaan tersebut naik menjadi Rp175 juta pada tahun berikutnya. Namun, angka Rp125 juta perlu dikonfirmasi kembali untuk memastikan kesesuaian data penerimaan yang disampaikan.
baca juga:
- Festival Burangasi 2026, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Ajak Warga Jaga Warisan Budaya
- Buton Selatan Angkat Tari Pangibi dan Manggaru, Festival Burangasi Bidik Agenda Nasional 2026 …
Dishub Buton Selatan juga merencanakan penambahan satu armada kapal pada tahun mendatang untuk melayani rute menuju Pulau Batuatas. Ilmayang berharap penambahan armada secara bertahap dapat memperluas akses transportasi laut, memperlancar pergerakan masyarakat dan barang, serta mengurangi hambatan mobilitas antarpulau. “Harapannya, dengan adanya tambahan kapal KMP Prima Satu, konektivitas antarwilayah di Buton Selatan, khususnya Pulau Siompu dan Kadatua, semakin lancar. Tidak ada lagi batas waktu dan tidak ada sekat lagi,” ujarnya. (*)
