Menkes Dorong Buruh Rutin Periksa Kesehatan untuk Tekan Risiko Penyakit Kronis
JAKARTA – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh, memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran CKG di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri dan kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80 di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri, Jakarta, Selasa (23/6). “Menkes Dorong Buruh Rutin Periksa Kesehatan untuk Tekan Risiko Penyakit Kronis,”
Pada kesempatan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Bakti Kesehatan Polri Tahun 2026 telah berlangsung secara serentak sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026 di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 5.354 tenaga kesehatan dan telah memberikan lebih dari 664 ribu layanan kesehatan kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum dan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, donor darah, pemeriksaan laboratorium, skrining stunting, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pelayanan tuberkulosis (TB).
Dalam rangkaian kegiatan itu, Polri juga meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh yang ditujukan untuk memudahkan pekerja memperoleh akses layanan kesehatan melalui jaringan rumah sakit Polri di berbagai daerah. “Kartu ini diharapkan dapat mempermudah rekan-rekan buruh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan Polri di seluruh Indonesia,” kata Listyo Sigit Prabowo.
Menkes Budi menegaskan bahwa penyakit seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurut dia, program CKG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Penyakit seperti stroke, jantung, dan ginjal sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dari Presiden Prabowo harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Ia menjelaskan terdapat empat indikator kesehatan yang perlu menjadi perhatian masyarakat, yakni tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan obesitas. Menurut Menkes, tekanan darah ideal berada di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah tidak melebihi 200 mg/dL, serta kolesterol harus dijaga di bawah 200 mg/dL. “Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas normal, jangan dianggap enteng meskipun merasa sehat. Segera datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan,” katanya.
baca juga:
- Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah
- PMB Hafizah Baubau Kembangkan Layanan Persalinan Modern dan Berorientasi Pasien, Fasilitas …
Secara historis, penyakit tidak menular terus mendominasi penyebab kematian di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan stroke dan penyakit jantung konsisten menjadi penyebab kematian tertinggi, seiring meningkatnya prevalensi hipertensi, diabetes, dan obesitas. Tren serupa juga terjadi secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 74 persen kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit tidak menular, terutama penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambut positif kolaborasi antara Polri dan serikat pekerja dalam menghadirkan program kesehatan bagi buruh. Menurutnya, dukungan layanan kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi pekerja dan keluarganya, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peluncuran Cek Kesehatan Gratis di FKTP Polri bersama Bakti Kesehatan Polri menandai penguatan upaya promotif dan preventif pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan. Melalui deteksi dini dan pemeriksaan berkala, pemerintah berharap angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kronis dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.(*)
baca berita lainnya:
BPOM Percepat Legalitas UMKM Pangan Melalui Program GASPOL SI JEMPOL
SURABAYA, DURASITIMES.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan rangkaian Bulan Keamanan Pangan 2026 sekaligus mempercepat proses legalitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Gerakan Sosialisasi dan Pendampingan Registrasi Produk dan Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan (GASPOL SI JEMPOL) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day/WFSD) 2026. “BPOM Percepat Legalitas UMKM Pangan Melalui Program GASPOL SI JEMPOL,”
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penguatan keamanan pangan harus menjadi agenda bersama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, produktivitas nasional, dan daya saing industri pangan Indonesia. Melalui pendekatan jemput bola, BPOM memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM agar proses registrasi produk dan sertifikasi sarana produksi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Pangan yang aman merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” kata Taruna Ikrar saat membuka kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu, BPOM menyerahkan secara simbolis enam Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan, satu Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMKM susu pasteurisasi pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta satu Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) proaktif bagi pelaku usaha pangan olahan non-risiko tinggi.
Selain mendukung pelaku usaha di dalam negeri, BPOM juga memperkuat akses produk pangan Indonesia ke pasar internasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan sertifikat bebas kontaminasi cesium-137 sebagai syarat ekspor rempah ke Amerika Serikat. Kewenangan tersebut diperoleh setelah BPOM ditunjuk oleh United States Food and Drug Administration (US FDA) sebagai Certifying Entity untuk rempah pada 31 Oktober 2025.
“Penunjukan tersebut menjadi pengakuan internasional atas kapasitas dan kredibilitas sistem pengawasan pangan Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap mutu dan keamanan produk pangan nasional di pasar global,” ujar Taruna Ikrar.
Dalam acara yang sama, BPOM menyerahkan tiga Shipment Specific Certificate (SSC) kepada perusahaan eksportir rempah. Penyerahan itu sekaligus menandai penerbitan SSC ke-500 sejak BPOM mendapatkan mandat sebagai lembaga sertifikasi ekspor rempah untuk pasar Amerika Serikat.
Tema WFSD 2026, yakni “From Burden to Solutions–Safe Food Everywhere” atau “Dari Beban Menjadi Solusi–Pangan Aman di Mana Saja”, menegaskan bahwa keamanan pangan masih menjadi tantangan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 600 juta orang di dunia jatuh sakit setiap tahun akibat pangan yang terkontaminasi, sementara sekitar 420 ribu orang meninggal karena penyakit bawaan pangan (foodborne diseases).
Di Indonesia, penguatan sistem keamanan pangan terus menjadi prioritas pemerintah. Sejak WFSD pertama kali diperingati secara global pada 2019 atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berbagai program edukasi, pengawasan, dan sertifikasi pangan terus diperluas guna meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk nasional.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku usaha, melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pangan, mulai dari produsen, distributor, akademisi, media, hingga masyarakat sebagai konsumen.
“Melalui kolaborasi yang kuat, penerapan praktik keamanan pangan yang baik, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mewujudkan pangan yang aman di setiap tahap rantai pangan,” katanya.
baca juga:
- Kemenkes Minta Sengketa RSUP Jayapura Diselesaikan Tanpa Mengganggu Pelayanan Pasien
- Bupati Buton Tengah Azhari Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Lebih Banyak Desa
Melalui Bulan Keamanan Pangan 2026 yang mengusung semangat “Pangan Berkualitas, Pasar Tanpa Batas”, BPOM berharap semakin banyak UMKM pangan olahan yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun global serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.
“Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem pangan yang aman, bermutu, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Taruna Ikrar.(*)
