Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah
BUTON TENGAH – Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, mendorong agar program pelayanan kesehatan gratis diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Harapan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Sunatan Massal dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Sabtu (20/6/2026), yang diikuti ratusan warga. “Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah,”
Menurut Azhari, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran pemerintah akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui layanan yang mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh terhambat oleh hal-hal yang bersifat seremonial,” ujar Azhari dalam sambutannya di hadapan peserta kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengusulkan agar kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya dilaksanakan di satu desa, tetapi dapat dirancang melibatkan beberapa desa sekaligus. Langkah itu diyakini mampu memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus menghadirkan program-program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. “Kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah dijangkau, dan memberikan dampak nyata bagi warga,” katanya.
Kegiatan sosial tersebut menghadirkan berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, hingga sunatan massal tanpa dipungut biaya. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah peserta yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan panitia.
Bupati Azhari turut memberikan apresiasi kepada dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, dedikasi para tenaga medis menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Penghargaan juga disampaikan kepada TP-PKK, PMI, Yayasan Haji Kalla, serta seluruh panitia dan pihak yang telah bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. “Kolaborasi berbagai pihak seperti ini perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas,” ungkapnya.
Selain membahas pelayanan kesehatan, Azhari mengingatkan pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menilai data yang akurat menjadi syarat utama agar berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Validitas data harus terus dijaga sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Secara historis, penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Indonesia telah menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan dasar, terutama setelah reformasi sistem jaminan kesehatan nasional yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Berbagai daerah juga rutin menggelar bakti sosial kesehatan sebagai pelengkap layanan kesehatan formal untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan.
Dalam konteks internasional, organisasi kesehatan dunia selama bertahun-tahun mendorong negara-negara untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan preventif sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan layanan medis berbasis komunitas dinilai efektif dalam mendukung deteksi dini penyakit serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok rentan.
baca juga:
- Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui
- Penguatan SDM dan Sarana Laboratorium Jadi Fokus Kunjungan Kepala BB Labkesmas …
Kegiatan di Desa Wadiabero turut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari, staf ahli PKK Kartini Adam Basan, sejumlah anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala desa se-Kecamatan Gu, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan bersama terhadap penguatan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah.
baca berita lainnya:
Kemenkes Minta Sengketa RSUP Jayapura Diselesaikan Tanpa Mengganggu Pelayanan Pasien
DURASITIMES.COM – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam aksi pemalangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas di atas segala bentuk kepentingan lainnya. “Kemenkes Minta Sengketa RSUP Jayapura Diselesaikan Tanpa Mengganggu Pelayanan Pasien,”
Di tengah berlangsungnya aksi tersebut, manajemen RSUP Jayapura memastikan seluruh layanan medis tetap beroperasi dengan melakukan pengalihan akses melalui pintu kedua. Langkah itu ditempuh agar pelayanan kepada pasien tidak terhenti meskipun pintu utama rumah sakit dipalang.
Berdasarkan laporan terbaru, Instalasi Gawat Darurat (IGD), layanan Rawat Jalan, dan Rawat Inap masih berfungsi sebagaimana mestinya. Sebanyak dua pasien dirawat di IGD, 33 pasien menjalani perawatan inap, dan enam pasien berada di ruang perawatan intensif, sementara tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas sesuai jadwal.
Untuk menjaga stabilitas situasi, pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, serta Rektorat Universitas Cenderawasih. Selain itu, manajemen telah mengeluarkan edaran kesiapsiagaan kepada seluruh pegawai dan terus memberikan informasi perkembangan kepada masyarakat melalui media sosial resmi.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya, menyampaikan keprihatinannya atas aksi yang dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar dr. Azhar Jaya dalam siaran pers, Jumat (19/6).
Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan merupakan infrastruktur publik yang harus tetap dapat diakses kapan pun, terutama bagi pasien yang membutuhkan pertolongan darurat.
“Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” tegasnya.
Menurut Kementerian Kesehatan, penutupan akses menuju rumah sakit dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pasien. Keterlambatan penanganan medis pada kondisi kegawatdaruratan berpotensi meningkatkan angka komplikasi hingga kematian yang sebenarnya dapat dicegah apabila akses pelayanan tetap terbuka.
“Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” kata dr. Azhar Jaya.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat adat setempat mengenai kejelasan status lahan yang digunakan dalam pembangunan RSUP Jayapura. Pemerintah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas dr. Azhar Jaya.
Secara historis, sengketa lahan yang berdampak pada fasilitas publik bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur nasional selama dua dekade terakhir, pemerintah kerap mengedepankan pendekatan dialog, mediasi, dan penyelesaian berbasis hukum untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hak masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
baca juga:
- PMB Hafizah Baubau Hadirkan Pendampingan Ibu dan Bayi dari Hamil hingga Nifas, Fasilitas Lengkap dan Humanis
- BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua …
Di tingkat internasional, berbagai organisasi kesehatan dunia juga menempatkan akses terhadap pelayanan medis sebagai kepentingan yang harus dilindungi dalam berbagai situasi. Prinsip menjaga operasional rumah sakit di tengah konflik sosial maupun bencana telah menjadi bagian dari praktik kemanusiaan global guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan.
Dengan kondisi yang masih berkembang di Jayapura, Kementerian Kesehatan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Penyelesaian melalui komunikasi yang konstruktif diyakini menjadi jalan terbaik agar pelayanan kesehatan tetap berlangsung sekaligus membuka ruang penyelesaian sengketa secara adil dan damai.(*)
