Kemenkes dan Lancet Susun Arah Baru Sistem Kesehatan Indonesia Menuju 2045
JAKARTA , DURASiTIMES.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendukung peluncuran The Lancet Regional Health – Western Pacific Commission on Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045 di Auditorium J. Leimena, Jakarta, sebagai langkah strategis menyusun arah transformasi kesehatan nasional berbasis bukti ilmiah menuju satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Komisi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan jangka panjang guna menjawab tantangan kesehatan nasional di masa mendatang. “Kemenkes dan Lancet Susun Arah Baru Sistem Kesehatan Indonesia Menuju 2045,”
Peluncuran ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya sebuah komisi di bawah naungan The Lancet, salah satu jurnal medis paling berpengaruh di dunia yang terbit sejak 1823, dipimpin bersama (co-chaired) oleh ilmuwan dan pakar kesehatan asal Indonesia. Kehadiran komisi tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan riset kesehatan global.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan kesehatan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Menurutnya, bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncak pada 2030–2035 harus dimanfaatkan melalui kebijakan yang tepat dan berbasis data.
“Kita patut bangga bahwa Indonesia kini melahirkan komisi jurnal Lancet pertama yang dipimpin putra-putri bangsa. Ini menunjukkan kematangan ekosistem riset kita,” ujar Budi. Ia menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan para peneliti untuk menyediakan bukti ilmiah dalam mengevaluasi berbagai program kesehatan yang sedang dijalankan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup menjadi 76 tahun dan harapan hidup sehat menjadi 65 tahun. Sasaran tersebut akan dicapai melalui penguatan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini menjadi agenda utama Kemenkes.
Founding Co-Chair Komisi Lancet Regional Health–Western Pacific, Dr. Sandersan Onie, menegaskan bahwa komisi ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan kelompok rentan dapat terdokumentasi dalam kajian ilmiah yang diakui dunia. “Komisi ini pada akhirnya tentang satu hal, memastikan masyarakat termiskin, terpencil, dan paling terpinggirkan dapat menjangkau layanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat pada 2045,” katanya.
Dukungan juga disampaikan Editor-in-Chief The Lancet Regional Health – Western Pacific, Dr. Jie Cai. Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang memperoleh pengakuan internasional karena mampu memimpin langsung komisi Lancet. “Komisi ini akan menggabungkan keahlian nasional dan internasional untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang melahirkan kebijakan berkeadilan,” ujar Jie Cai.
baca juga:
- BPOM Percepat Legalitas UMKM Pangan Melalui Program GASPOL SI JEMPOL
- BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua …
Secara historis, Indonesia telah menjalankan berbagai reformasi kesehatan sejak penguatan sistem pelayanan primer melalui Puskesmas pada era 1970-an hingga peluncuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang kini menjadi salah satu program asuransi kesehatan terbesar di dunia. Di tingkat global, kolaborasi antara pemerintah dan jurnal ilmiah internasional seperti The Lancet telah banyak digunakan untuk merumuskan kebijakan kesehatan di berbagai negara, termasuk Inggris, Australia, dan Tiongkok.
Kemenkes berharap rekomendasi yang dihasilkan komisi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan sistem kesehatan masa depan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan hingga menjangkau wilayah terluar Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas internasional itu diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (*)
baca berita lainnya:
Menkes Dorong Buruh Rutin Periksa Kesehatan untuk Tekan Risiko Penyakit Kronis
JAKARTA – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh, memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran CKG di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri dan kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80 di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri, Jakarta, Selasa (23/6). “Menkes Dorong Buruh Rutin Periksa Kesehatan untuk Tekan Risiko Penyakit Kronis,”
Pada kesempatan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Bakti Kesehatan Polri Tahun 2026 telah berlangsung secara serentak sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026 di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 5.354 tenaga kesehatan dan telah memberikan lebih dari 664 ribu layanan kesehatan kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum dan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, donor darah, pemeriksaan laboratorium, skrining stunting, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pelayanan tuberkulosis (TB).
Dalam rangkaian kegiatan itu, Polri juga meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh yang ditujukan untuk memudahkan pekerja memperoleh akses layanan kesehatan melalui jaringan rumah sakit Polri di berbagai daerah. “Kartu ini diharapkan dapat mempermudah rekan-rekan buruh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan Polri di seluruh Indonesia,” kata Listyo Sigit Prabowo.
Menkes Budi menegaskan bahwa penyakit seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurut dia, program CKG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Penyakit seperti stroke, jantung, dan ginjal sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dari Presiden Prabowo harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Ia menjelaskan terdapat empat indikator kesehatan yang perlu menjadi perhatian masyarakat, yakni tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan obesitas. Menurut Menkes, tekanan darah ideal berada di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah tidak melebihi 200 mg/dL, serta kolesterol harus dijaga di bawah 200 mg/dL. “Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas normal, jangan dianggap enteng meskipun merasa sehat. Segera datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan,” katanya.
baca juga:
- Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah
- PMB Hafizah Baubau Kembangkan Layanan Persalinan Modern dan Berorientasi Pasien, Fasilitas …
Secara historis, penyakit tidak menular terus mendominasi penyebab kematian di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan stroke dan penyakit jantung konsisten menjadi penyebab kematian tertinggi, seiring meningkatnya prevalensi hipertensi, diabetes, dan obesitas. Tren serupa juga terjadi secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 74 persen kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit tidak menular, terutama penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambut positif kolaborasi antara Polri dan serikat pekerja dalam menghadirkan program kesehatan bagi buruh. Menurutnya, dukungan layanan kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi pekerja dan keluarganya, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peluncuran Cek Kesehatan Gratis di FKTP Polri bersama Bakti Kesehatan Polri menandai penguatan upaya promotif dan preventif pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan. Melalui deteksi dini dan pemeriksaan berkala, pemerintah berharap angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kronis dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.(*)
