Kemenkes Minta Sengketa RSUP Jayapura Diselesaikan Tanpa Mengganggu Pelayanan Pasien
DURASITIMES.COM – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam aksi pemalangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas di atas segala bentuk kepentingan lainnya. “Kemenkes Minta Sengketa RSUP Jayapura Diselesaikan Tanpa Mengganggu Pelayanan Pasien,”
Di tengah berlangsungnya aksi tersebut, manajemen RSUP Jayapura memastikan seluruh layanan medis tetap beroperasi dengan melakukan pengalihan akses melalui pintu kedua. Langkah itu ditempuh agar pelayanan kepada pasien tidak terhenti meskipun pintu utama rumah sakit dipalang.
Berdasarkan laporan terbaru, Instalasi Gawat Darurat (IGD), layanan Rawat Jalan, dan Rawat Inap masih berfungsi sebagaimana mestinya. Sebanyak dua pasien dirawat di IGD, 33 pasien menjalani perawatan inap, dan enam pasien berada di ruang perawatan intensif, sementara tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas sesuai jadwal.
Untuk menjaga stabilitas situasi, pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, serta Rektorat Universitas Cenderawasih. Selain itu, manajemen telah mengeluarkan edaran kesiapsiagaan kepada seluruh pegawai dan terus memberikan informasi perkembangan kepada masyarakat melalui media sosial resmi.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya, menyampaikan keprihatinannya atas aksi yang dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar dr. Azhar Jaya dalam siaran pers, Jumat (19/6).
Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan merupakan infrastruktur publik yang harus tetap dapat diakses kapan pun, terutama bagi pasien yang membutuhkan pertolongan darurat.
“Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” tegasnya.
Menurut Kementerian Kesehatan, penutupan akses menuju rumah sakit dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pasien. Keterlambatan penanganan medis pada kondisi kegawatdaruratan berpotensi meningkatkan angka komplikasi hingga kematian yang sebenarnya dapat dicegah apabila akses pelayanan tetap terbuka.
“Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” kata dr. Azhar Jaya.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat adat setempat mengenai kejelasan status lahan yang digunakan dalam pembangunan RSUP Jayapura. Pemerintah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas dr. Azhar Jaya.
Secara historis, sengketa lahan yang berdampak pada fasilitas publik bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur nasional selama dua dekade terakhir, pemerintah kerap mengedepankan pendekatan dialog, mediasi, dan penyelesaian berbasis hukum untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hak masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
baca juga:
- PMB Hafizah Baubau Hadirkan Pendampingan Ibu dan Bayi dari Hamil hingga Nifas, Fasilitas Lengkap dan Humanis
- BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua …
Di tingkat internasional, berbagai organisasi kesehatan dunia juga menempatkan akses terhadap pelayanan medis sebagai kepentingan yang harus dilindungi dalam berbagai situasi. Prinsip menjaga operasional rumah sakit di tengah konflik sosial maupun bencana telah menjadi bagian dari praktik kemanusiaan global guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan.
Dengan kondisi yang masih berkembang di Jayapura, Kementerian Kesehatan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Penyelesaian melalui komunikasi yang konstruktif diyakini menjadi jalan terbaik agar pelayanan kesehatan tetap berlangsung sekaligus membuka ruang penyelesaian sengketa secara adil dan damai.(*)
baca berita lainnya:
Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui
DURASITIMES.COM – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan RI menegaskan tidak terdapat penggelembungan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut adanya mark up anggaran dalam program pengadaan tersebut. “Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui,”
Isu tersebut mencuat setelah publik menyoroti angka pengadaan yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah dan dikaitkan secara keliru hanya dengan layanan HD di rumah sakit daerah tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sebuah kesempatan bersama Presiden RI menegaskan bahwa angka tersebut bukan diperuntukkan secara khusus untuk layanan hemodialisis, melainkan bagian dari penguatan fasilitas kesehatan secara menyeluruh.
Dalam agenda peresmian RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung, bersama Presiden RI Prabowo Subianto, dijelaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari program nasional peningkatan layanan kesehatan daerah.
Program tersebut berada dalam skema Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN) SIHREN, yang bertujuan memperkuat sistem rujukan kesehatan nasional di berbagai rumah sakit daerah.
Melalui program itu, pemerintah menargetkan 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win untuk mendapatkan dukungan alat kesehatan canggih.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa nilai pengadaan yang beredar tidak bisa dipersempit hanya untuk satu layanan.
“Masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program SIHREN. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD,” ujar Aji.
Ia menambahkan bahwa pengadaan tersebut mencakup berbagai alat kesehatan modern seperti cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, dan mammography yang mendukung layanan diagnostik dan terapi secara luas.
Selain peralatan canggih, RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat juga menerima dukungan alat kesehatan dasar untuk penguatan layanan medis.
Dukungan alat kesehatan dasar tersebut mencakup bed pasien, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor ICU, syringe pump, USG, hingga ventilator untuk berbagai kelompok pasien.
“Kami berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar seolah-olah ada penggelembungan harga dalam pengadaan ini,” kata Aji Muhawarman menanggapi isu yang berkembang di ruang publik.
Total dukungan yang diterima RSUD Krui dalam program tersebut mencapai sekitar Rp31,7 miliar untuk alat kesehatan canggih dan sekitar Rp25 miliar untuk penguatan alat dasar pada periode anggaran 2025–2026.
Dengan demikian, total investasi fasilitas kesehatan untuk RSUD tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp56,7 miliar yang mencakup peningkatan layanan gawat darurat, operasi, hingga diagnostik modern.
Secara historis, penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi seperti CT scan dan cathlab telah menjadi bagian penting transformasi sistem kesehatan global sejak akhir abad ke-20, terutama dalam menurunkan angka kematian penyakit jantung dan stroke.
Di Indonesia, perluasan akses alat kesehatan modern semakin dipercepat sejak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, sehingga kebutuhan fasilitas rujukan di daerah terus meningkat.
baca juga:
- IDAMAN Resmi Diluncurkan, BPOM Perangi Jamu Ilegal Ber-BKO …
- BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua …
Kebijakan penguatan RSUD melalui SIHREN dinilai sejalan dengan upaya global World Health Organization (WHO) dalam memperkuat sistem rujukan kesehatan agar layanan tidak terpusat di kota besar.
Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan RSUD Krui diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah Pesisir Barat sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan medis lanjutan.(*)
