Qodari Tegaskan Dialog Jadi Pilar Utama Demokrasi Indonesia
DURASITIMES.COM – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa dialog merupakan fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden pembubaran diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam. “Qodari Tegaskan Dialog Jadi Pilar Utama Demokrasi Indonesia,”
Menurut Qodari, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawal dan menyempurnakan berbagai program prioritas nasional. Ia menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi harus disalurkan melalui mekanisme dialog, bukan penghentian forum diskusi.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya,” kata Qodari pada Rabu (17/6). Ia menambahkan, “Itu namanya semau gue, maunya dia saja.”
Insiden tersebut terjadi saat diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tengah berlangsung. Sejumlah mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk penolakan sehingga kegiatan berakhir sebelum seluruh agenda selesai.
Qodari menilai peristiwa itu sebagai anomali karena pada awalnya diskusi berjalan tertib dan diketahui oleh otoritas kampus. “Saya kira dialog itu dijawab dengan dialog yang lain. Itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara demokrasi,” ujarnya.
Terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan program tersebut merupakan bagian dari mandat politik Presiden Prabowo Subianto yang diperoleh melalui pemilihan umum. Menurutnya, masyarakat memberikan dukungan terhadap visi dan program kerja yang disampaikan selama masa kampanye.
“Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, tidak bisa diberhentikan,” tegas Qodari. Namun demikian, ia membuka ruang evaluasi terhadap aspek teknokratis pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
Secara historis, praktik demokrasi deliberatif yang mengedepankan dialog telah menjadi prinsip penting di berbagai negara. Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam tradisi musyawarah sejak era reformasi 1998 yang membuka ruang kebebasan berpendapat. Secara internasional, konsep demokrasi deliberatif juga berkembang di berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat yang menempatkan dialog publik sebagai instrumen utama penyelesaian konflik kebijakan.
baca juga:
- DPR Pertanyakan Wacana Bahasa Prancis di Sekolah yang Diusulkan Prabowo
- Proses Balik Nama Tanah Orang Tua ke Anak, ATR/BPN Ungkap Prosedur Tahapan dan Biayanya
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari 81 persen, mencerminkan kuatnya legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai kritik publik tetap penting, namun perlu disampaikan melalui saluran demokratis yang menjaga ruang dialog dan pertukaran gagasan secara konstruktif.(*)
baca berita lainnya:
Prabowo Pimpin Upacara Harla Pancasila 2026, Jokowi Tidak Tampak di Gedung Pancasila, Megawati dan JK Hadir
DURASITIMES.COM— Mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tidak menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Ketidakhadiran Jokowi dalam agenda kenegaraan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menjadi perhatian publik karena sejumlah tokoh nasional lainnya tampak hadir dalam acara tersebut. “Prabowo Pimpin Upacara Harla Pancasila 2026, Jokowi Tidak Tampak di Gedung Pancasila, Megawati dan JK Hadir,”
Upacara yang digelar setiap 1 Juni untuk memperingati lahirnya dasar negara Indonesia itu dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Dari unsur pertahanan dan keamanan, hadir Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, juga mengikuti jalannya upacara.
Di tengah kehadiran para pejabat negara tersebut, Jokowi tidak terlihat di lokasi acara. Pihak mantan presiden kemudian menjelaskan bahwa hingga hari pelaksanaan upacara, belum ada undangan yang diterima untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Ajudan Jokowi, Syarif Fitriansyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan resmi maupun bentuk komunikasi lain terkait undangan acara. “Hingga pagi hari ini kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya,” ujar Syarif dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, “Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut.” Menurutnya, ketidakhadiran Jokowi murni disebabkan tidak adanya undangan yang diterima menjelang pelaksanaan upacara kenegaraan tersebut.
baca juga:
- Reses DPRD Baubau H Masri Janji Kawal Aspirasi Warga Kokalukuna Untuk Perbaikan Infrastruktur dan Validitas Data Bansos
- Labkesda Baubau Perkuat Laboratorium Lingkungan dan Klinik Untuk Layani Masyarakat di …
Peringatan Hari Lahir Pancasila memiliki makna historis penting bagi Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Presiden pertama RI Soekarno menyampaikan pidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian dikenal sebagai lahirnya konsep Pancasila. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan diperingati secara nasional setiap tahun.
Secara internasional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kerap disejajarkan dengan prinsip-prinsip universal yang dianut berbagai negara demokratis, seperti penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan kehidupan berbangsa yang inklusif. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya memiliki arti historis, tetapi juga menjadi momentum penguatan komitmen kebangsaan di tengah dinamika global.
Meski alasan ketidakhadiran Jokowi telah disampaikan oleh pihak ajudan, absennya mantan kepala negara yang memimpin Indonesia selama dua periode itu tetap menjadi sorotan publik dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang dihadiri sejumlah tokoh penting nasional.(*)
