Gibran Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Pemerintah Terbuka
DURASITIMES.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah, sementara Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog dan menerima kritik publik. “Gibran Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Pemerintah Terbuka,”
Pertemuan yang diunggah melalui akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden itu berlangsung beberapa hari setelah aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aspirasi yang disampaikan mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan kebijakan.
Dalam dialog tersebut, Gibran mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kritik dan evaluasi dari masyarakat, khususnya mahasiswa, merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujar Gibran saat menerima perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden.
Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan publik. “Saya sadar bahwa masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, dan ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran. Ia pun menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan mahasiswa.
Salah seorang perwakilan mahasiswa mengungkapkan apresiasinya terhadap sikap terbuka Wapres. Menurutnya, seluruh tuntutan dicatat dan dijanjikan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka,” ujar mahasiswa tersebut.
Secara historis, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik telah menjadi bagian penting perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan mahasiswa 1966 berperan dalam transisi politik Orde Lama, sementara aksi Reformasi 1998 menjadi tonggak perubahan politik nasional yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Tradisi kritik mahasiswa juga terus hadir dalam berbagai isu kebangsaan hingga saat ini.
baca juga:
Prabowo Pimpin Upacara Harla Pancasila 2026, Jokowi Tidak Tampak di Gedung Pancasila, Megawati dan JK Hadir
Bupati Buton Alvin Akakwijaya Perkuat Mitigasi Kemarau Lewat Rakornas Kementan
Di tingkat internasional, gerakan mahasiswa memiliki catatan panjang dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Demonstrasi mahasiswa di Paris pada 1968, gerakan pro-demokrasi di Korea Selatan pada 1980-an, hingga aksi mahasiswa Hong Kong beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kampus kerap menjadi ruang lahirnya kritik dan partisipasi warga negara dalam demokrasi.
Pertemuan antara Wapres dan mahasiswa ini mencerminkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil. Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, ruang komunikasi yang terbuka dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai aspirasi masyarakat.(*)
baca berita lainnya:
Qodari Tegaskan Dialog Jadi Pilar Utama Demokrasi Indonesia
19 Views0 Comments#DemocraticDialogue,#Demokrasi,#DialogPublik,#GlobalDemocracy,#Indonesia,#Pemerintahan,#PolitikIndonesia,#PrabowoSubianto,#PublicPolicy,#UGM5 min readSunting
DURASITIMES.COM – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa dialog merupakan fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden pembubaran diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam. “Qodari Tegaskan Dialog Jadi Pilar Utama Demokrasi Indonesia,”
Menurut Qodari, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawal dan menyempurnakan berbagai program prioritas nasional. Ia menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi harus disalurkan melalui mekanisme dialog, bukan penghentian forum diskusi.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya,” kata Qodari pada Rabu (17/6). Ia menambahkan, “Itu namanya semau gue, maunya dia saja.”
Insiden tersebut terjadi saat diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tengah berlangsung. Sejumlah mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk penolakan sehingga kegiatan berakhir sebelum seluruh agenda selesai.
Qodari menilai peristiwa itu sebagai anomali karena pada awalnya diskusi berjalan tertib dan diketahui oleh otoritas kampus. “Saya kira dialog itu dijawab dengan dialog yang lain. Itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara demokrasi,” ujarnya.
Terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan program tersebut merupakan bagian dari mandat politik Presiden Prabowo Subianto yang diperoleh melalui pemilihan umum. Menurutnya, masyarakat memberikan dukungan terhadap visi dan program kerja yang disampaikan selama masa kampanye.
“Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, tidak bisa diberhentikan,” tegas Qodari. Namun demikian, ia membuka ruang evaluasi terhadap aspek teknokratis pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
Secara historis, praktik demokrasi deliberatif yang mengedepankan dialog telah menjadi prinsip penting di berbagai negara. Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam tradisi musyawarah sejak era reformasi 1998 yang membuka ruang kebebasan berpendapat. Secara internasional, konsep demokrasi deliberatif juga berkembang di berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat yang menempatkan dialog publik sebagai instrumen utama penyelesaian konflik kebijakan.
baca juga:
- DPR Pertanyakan Wacana Bahasa Prancis di Sekolah yang Diusulkan Prabowo
- Proses Balik Nama Tanah Orang Tua ke Anak, ATR/BPN Ungkap Prosedur Tahapan dan Biayanya
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari 81 persen, mencerminkan kuatnya legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai kritik publik tetap penting, namun perlu disampaikan melalui saluran demokratis yang menjaga ruang dialog dan pertukaran gagasan secara konstruktif.(*)
