Prabowo Pimpin Upacara Harla Pancasila 2026, Jokowi Tidak Tampak di Gedung Pancasila, Megawati dan JK Hadir
DURASITIMES.COM— Mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tidak menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Ketidakhadiran Jokowi dalam agenda kenegaraan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menjadi perhatian publik karena sejumlah tokoh nasional lainnya tampak hadir dalam acara tersebut. “Prabowo Pimpin Upacara Harla Pancasila 2026, Jokowi Tidak Tampak di Gedung Pancasila, Megawati dan JK Hadir,”
Upacara yang digelar setiap 1 Juni untuk memperingati lahirnya dasar negara Indonesia itu dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Dari unsur pertahanan dan keamanan, hadir Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, juga mengikuti jalannya upacara.
Di tengah kehadiran para pejabat negara tersebut, Jokowi tidak terlihat di lokasi acara. Pihak mantan presiden kemudian menjelaskan bahwa hingga hari pelaksanaan upacara, belum ada undangan yang diterima untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Ajudan Jokowi, Syarif Fitriansyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan resmi maupun bentuk komunikasi lain terkait undangan acara. “Hingga pagi hari ini kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya,” ujar Syarif dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, “Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut.” Menurutnya, ketidakhadiran Jokowi murni disebabkan tidak adanya undangan yang diterima menjelang pelaksanaan upacara kenegaraan tersebut.
baca juga:
- Reses DPRD Baubau H Masri Janji Kawal Aspirasi Warga Kokalukuna Untuk Perbaikan Infrastruktur dan Validitas Data Bansos
- Labkesda Baubau Perkuat Laboratorium Lingkungan dan Klinik Untuk Layani Masyarakat di …
Peringatan Hari Lahir Pancasila memiliki makna historis penting bagi Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Presiden pertama RI Soekarno menyampaikan pidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian dikenal sebagai lahirnya konsep Pancasila. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan diperingati secara nasional setiap tahun.
Secara internasional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kerap disejajarkan dengan prinsip-prinsip universal yang dianut berbagai negara demokratis, seperti penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan kehidupan berbangsa yang inklusif. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya memiliki arti historis, tetapi juga menjadi momentum penguatan komitmen kebangsaan di tengah dinamika global.
Meski alasan ketidakhadiran Jokowi telah disampaikan oleh pihak ajudan, absennya mantan kepala negara yang memimpin Indonesia selama dua periode itu tetap menjadi sorotan publik dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang dihadiri sejumlah tokoh penting nasional.(*)
baca bertita lainnya:
DPR Pertanyakan Wacana Bahasa Prancis di Sekolah yang Diusulkan Prabowo
DURASITIMES.COM – Komisi X DPR RI berencana meminta penjelasan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. DPR menilai gagasan tersebut perlu dibarengi dengan perencanaan yang matang, termasuk kesiapan kurikulum, tenaga pengajar, dan regulasi pendukung. “DPR Pertanyakan Wacana Bahasa Prancis di Sekolah yang Diusulkan Prabowo,”
Rencana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo menyampaikan arahan mengenai pengajaran Bahasa Prancis saat kunjungan kenegaraan di Paris, Prancis, Kamis (28/5). Dalam pidatonya di Istana Elysee, Prabowo menyatakan bahwa penguasaan Bahasa Prancis penting untuk menghadapi perkembangan global dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis.
“Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo dalam pidatonya di Paris.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Kemendikdasmen dalam rapat kerja mendatang. Menurut dia, DPR perlu mengetahui arah kebijakan, tahapan implementasi, serta kesiapan pemerintah jika rencana tersebut akan dijalankan secara nasional.
“Kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada rapat kerja dengan kami nanti,” ujar Lalu Hadrian, Jumat (29/5). Ia menilai kebijakan pendidikan harus memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya muncul sebagai respons terhadap momentum diplomatik.
Lalu mengingatkan bahwa sebelumnya Presiden Prabowo juga pernah menyampaikan wacana pengajaran Bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia saat menerima kunjungan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Jakarta pada 23 Oktober 2026. Namun hingga kini, DPR belum melihat adanya tindak lanjut berupa roadmap, regulasi, maupun program implementasi yang jelas.
Menurut Lalu, penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan nasional, kesiapan tenaga pendidik, serta manfaat langsung bagi peserta didik.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” katanya. Ia menambahkan bahwa jika kesiapan nasional belum merata, pengajaran Bahasa Prancis dapat diterapkan secara bertahap melalui mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu.
Dalam pidatonya di Paris, Prabowo juga menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada fase yang sangat baik. Ia menyebut kedua negara memiliki peluang memperluas kerja sama di bidang pendidikan, sains, dan teknologi, sekaligus berperan dalam mendorong perdamaian dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
“Indonesia akan selalu mendorong segala usaha untuk memelihara perdamaian,” ujar Prabowo. Sebelum menjalani agenda kenegaraan tersebut, Presiden diketahui melaksanakan Salat Iduladha bersama diaspora Indonesia di Paris pada Rabu (27/5).
Secara historis, Bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa diplomasi internasional yang dominan sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Hingga kini, Bahasa Prancis masih menjadi bahasa resmi atau bahasa kerja di berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Organisasi Internasional Francophonie, dan Komite Olimpiade Internasional. Di kawasan Asia Tenggara, sejumlah negara seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja juga memiliki jejak historis penggunaan Bahasa Prancis akibat pengaruh kolonial Prancis pada masa lalu.
baca juga:
- Terima Rekomendasi DPRD, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Tekankan Perbaikan Kinerja
- Tabungan Kurban Personel Brimob Hasilkan 28 Ekor Sapi, Daging Dibagikan ke Masyarakat
Di Indonesia, pengajaran Bahasa Prancis sebenarnya telah berlangsung selama beberapa dekade, terutama di sejumlah SMA dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun cakupannya masih terbatas dibandingkan Bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan Jerman. Pada era Orde Baru hingga Reformasi, Bahasa Prancis lebih banyak diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah tertentu serta program studi bahasa dan sastra di perguruan tinggi.
Sementara itu, berdasarkan kebijakan Kemendikdasmen, Bahasa Inggris masih menjadi bahasa asing utama dalam kurikulum nasional. Mata pelajaran tersebut wajib diajarkan di tingkat SMP hingga SMA/SMK dan mulai tahun ajaran 2027/2028 akan diperluas menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SD. Kebijakan tersebut sebelumnya ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Konferensi Internasional TEFLIN ke-71 di Universitas Brawijaya, Malang. Dengan kondisi tersebut, DPR menilai setiap penambahan bahasa asing dalam kurikulum nasional harus melalui kajian komprehensif agar dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.(*)
