Meski Sudah Dicopot Jadi Sekda Busel Oleh Ridwan Badallah, La Ode Budiman Tetap Pimpin Apel Pagi Sebagai Sekda, DPRD Duga Pelantikan Birokrasi Termasuk Plh Sekda Jaudin Tak Prosedural
BATAUGA—Dinamika pencopotan Sekda La Ode Budiman dan sejumlah pejabat di Buton Selatan oleh Pj Bupati Ridwan Badalah (RB) dua hari menjelang akhir masa jabatanya kembali memanas. Saling klaim jabatan terlihat pada apel pagi Senin (24/2/2025). “Meski Sudah Dicopot Jadi Sekda Busel Oleh Ridwan Badallah, La Ode Budiman Tetap Pimpin Apel Pagi Sebagai Sekda, DPRD Duga Pelantikan Birokrasi Termasuk Plh Sekda Jaudin Tak Prosedural”
Mantan Sekda La Ode Budiman yang dicopot RB tetap memimpin apel pagi senin. Awalnya Plh Sekda Jaudin pada awalnya memimpin apel Senin tiba-tiba diakhir apel itu kehadiran La Ode Budiman yang mengambil alih apel pagi.
Begitupun posisi kursi ruang kerja. Dua pejabat itu juga bersitegang. Mantan dua tahun Pj Busel yang juga Sekda Busel La Ode Budiman tetap bertahan di kursi jendral ASN Busel. Sedangkan Pj Sekda Busel Jaudin masih tetap di ruang kerja Asisten 3 Setda Busel.
Ketegangan pun muncul. Dua birokrasi itu saling klaim. Mempertontonkan dualisme Sekda birokrasi di pemerintah era baru pemerintahan Bupati H Muhammad Adios- Wabub La Ode Risawal.
Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.
“Kita sangat sayangkan terjadi seperti ini. Kami tidak ingin Busel ini ada kegaduhan seperti ini terus. Kami akan rekomendasikan kepada Bapak Bupati (baru) agar mengevaluasi kembali pelantikan sebelumnya,” ujarnya saat menerima aspirasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa (Gema) Busel.
Dikatakan, pihaknya juga mendapatkan informasi persetujuan teknis (Pertek) dan izin yang diterbitkan Kemendagri terkait pelantikan pejabat di Busel hanya 13 orang. Tapi yang dilantik justru lebih dari jumlah itu.
“Ini jelas ada yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis belum ada jawaban resmi atau keterangan dari Bupati Busel H Muhammad Adios maupun Wabub Busel La Ode Risawal untuk konflik birokrasi yang diciptakan Pj Bupati Ridwan Badalah. Bupati Adios masih mengikuti Retret di Akademi Militer di Magelang sejak 21 hingga 28 Februari ini.
Ini juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) 100 hari kerja Bupati-Wabub Busel periode 2025-2030 diawal pemerintahanya. Konflik birokrasi di Busel tak ada ujungnya. Era sebelumnya juga pernah terjadi pelantikan birokrasi yang diduga juga tak prosedural.
baca juga:
- Ridwan Badallah Siap Wujudkan Makan Siang Gratis Untuk Anak Sekolah, Lansia dan Ibu Hamil di Busel Tiap Jumat
- Wisuda Balita Posyandu Desa Bangun di Buton Selatan Jadi Percontohan
Kini publik menanti solusi tegas Bupati dan Wabub Busel yang baru. Pun juga menanti program gebrakan solutif berkaitan dengan sejumlah persoalan krusial dan membudaya di Busel.(hafis)
Baca Berita Lainnya:
Soal Kekerasan Terhadap Mahasiswa, Gempar Sultra Desak Pj Bupati Busel Mundur, Ridwan Badalla: Kalau Terbukti Saya Siap Mundur Tanpa Diminta
BUSEL, DT– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) Sultra menggelar unjuk rasa, Senin (20/1/2025). “Soal Kekerasan Terhadap Mahasiswa, Gempar Sultra Desak Pj Bupati Busel Mundur, Ridwan Badalla: Kalau Terbukti Saya Siap Mundur Tanpa Diminta.”
Mereka menyoal dugaan Pj. Bupati Busel Ridwan Badalla melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap salah satu mahasiswa Sultra Irsan Aprianto Ridham di Jakarta Timur. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur.
Dalam tuntutan massa mendesak Pj. Bupati Buton Selatan untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pj Bupati Buton Selatan.
Meminta DPRD Busel untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada Mendagri RI untuk mencopot jabatan Pj. Bupati Busel. Karena diduga sudah melanggar kode etik ASN yaitu melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap salah satu mahasiswa Sultra di Jakarta Timur.
Meminta DPRD Kab Busel untuk mengawal kasus yang melibatkan Pj. Bupati Buton Selatan sampai tuntas.
Massa aksi langsung ditemui Pj Bupati Busel Ridwan Badallah, sejumlah kepala OPD Wakil Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD Busel. Mereka melakukan rapat dengar pendapat di aula kantor DPRD Busel.
La Ode Yufandi Korlap aksi, meminta klarifikasi terhadap PJ Bupati Busel dugaan keterlibatan terhadap kasus tersebut
Ia juga meminta anggota DPRD Busel untuk tegak lurus dengan DPRD tingkat Sultra yang telah membuat surat rekomendasi Kemendagri terkait pencopotan Pj. Bupati Buton Selatan.
Pj Bupati Busel Ridwan Badallah menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa hadir di tempat ini. Karena beberapa hari ada perjalanan dinas di Jakarta terkait pembangunan Buton Selatan.
Ridwan membenarkan dilaporkan pihak tertentu kepolisi yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa. Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima surat panggilan untuk memberikan keterangan di Polres Jakarta Timur.
Melalui forum ini lanjut dia, pihaknya menyampaikan bahwa tidak pernah melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap salah satu mahasiswa Sultra. Apalagi sampai pada penculikan.
Kadis Kominfo Sultra ini menjelaskan, kasus ini sudah di tangani oleh pihak kepolisian. Apabila terbukti melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan maka saya akan mengundurkan diri sebagai PJ. Bupati Buton Selatan.
“Saya orang sprotif demi Allah kalau saya terbukti melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan hari ini saya ditetapkan tersangka maka saya langsung mengundurkan diri tanpa diminta pun,” tegasnya.
Ridwan juga membenarkan memang ada pertemuan bersama pelapor dan teman-temannya di salah satu warung kopi di Jakarta dengan pelapor. Untuk mendiskusikan terkait persoalan pemerasan pelapor terhadap dirinya. Setengah jam pertemuan itu tidak ada pemukulan apalagi intimidasi maupun penculikan.
“Kalau saya pukul kena giginya pasti tangan saya ada bekas, luka-luka ini tidak ada. Malahan dengar kabar sorenya pelapor giginya patah bibirnya luka,” ujarnya.
Persoalan dirinya dengan pelapor bukan soal di Busel tapi jauh hari sebelum menjabat Pj Bupati Busel.
“Saya berkomitmen untuk menjaga marwah Kabupaten Buton Selatan ini, saya punya bukti saya sudah transfer Rp 5 juta kepada mereka tapi masih minta mau copot Bupati, sudah sejak September, hak-hak pribadi saya diinjak-injak,” ujarnya dengan berapi-api.
Salah satu anggota DPRD Busel La Ode Asmin menyayangkan kasus itu terjadi dan menjadi populer satu minggu belakangan ini. Kata dia, pada prinsipnya para mahasiswa ini menyampaikan aspirasi atas dasar dugaan. Namun yang terbawa-bawa nama Busel. Sebab Busel ini terlalu tramatis persoalan yang mendramatisir. Sehingga menjadi fokus perhatian berbagai pihak hingga luar Busel.
baca juga:
- Ridwan Badallah Siap Wujudkan Makan Siang Gratis Untuk Anak Sekolah, Lansia dan Ibu Hamil di Busel Tiap Jumat
- Wisuda Balita Posyandu Desa Bangun di Buton Selatan Jadi Percontohan
“Nama Busel yang terbawa-bawa kalau persoalan pemerasan ini terjadi sebelum jadi Pj maka selesaikan sebelum datang ke sini, kita ini sudah terlalu traumatis sudah banyak Pj di Busel ini. Olehnya itu ini masukan pak Pj jangan terlalu over aktif menyikapi persoalan, ” ujar mantan Ketum HMI Baubau ini.
Wakil Ketua 1 DPRD Busel, Hasriadi, menyatakan anggota DPRD Busel siap mengawal kasus ini sampai tuntas.
Namun demikian terkait rekomendasi yang di buat oleh DPRD Provinsi. Sultra terkait pencopotan PJ. Bupati Busel. DPRD Busel belum menyetujui rekomendasi tersebut. Karena DPRD Busel masih menunggu proses penegak Hukum. Apabila terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap maka DPRD Busel akan mengeluarkan proses mekanisme tahapan penerbitan surat rekomendasi pencopotan Pj. Bupati Busel.(*)
