HUKUM

Pengacara Roni Muhtar Ultimatum Pemkot Baubau 1X24 Jam Agar Berikan Kunci Ruangan Sekda

BAUBAU, BP – Pengacara Dr Roni Muhtar Mpd, La Ode Abdul Faris SH memberikan waktu 1 X24 jam kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau atau yang menegang kunci kantor Sekretaris Daerah (Sekda) agar memberikan kepada Roni Muhtar. Pasalnya, Dr Roni Muhtar telah memenangkan telah memenangkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) KDI pada, Jumat (18/08/2023). “Pengacara Roni Muhtar Ultimatum Pemkot Baubau 1X24 Jam Agar Berikan Kunci Ruangan Sekda”

“Saya selaku Kuasa hukum bapak Dr Roni Muhtar Mpd mengawal untuk menjalankan tugas sebagai Sekda dan bapak Dr Roni Muhtar Mpd adalah Sekda yang sah sesuai konstitusi,” kata La Ode Abdul Faris SH ketika ditemui sejumlah awak media di kantor Wali Kota Baubau, Senin (04/09/2023).

Dijelaskan, dalam amar putusan, pertama dalam permohonan penundaan telah menguatkan penetapan No. 30/Pen/2023/PTUN.KDI, tangggal 26 Juni 2023. Kedua, dalam eksepsi disebutkan menolak seluruh eksepsi dari tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

F01.1
Roni Muhtar dikawal pengacaranya mendatangi kantor walikota Baubau dan mengunjungi staf sekertariat daerah, Pengacara Roni Muhtar Ultimatum Pemkot Baubau 1X24 Jam Agar Berikan Kunci Ruangan Sekda

“Menyatakan batal Keputusan Walikota Baubau Nomor : 101/I/2023, tentang pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar M.Pd;” katanya.

kata dia, mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Baubau Nomor : 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar M.Pd.

Mewajibkan tergugat untuk Merehabilitasi/Mengembalikan hak-hak penggugat pada jabatan semula yaitu Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau. Hal ini sesuai putusan PTUN pada persidangan perkara Perdata Nomor: 30/G/2023/PTUN.KDI antara Dr Roni Muhtar MPd sebagai Penggugat melawan Walikota Baubau sebagai Tergugat, Jumat 18 Agustus 2023 dalam.

Meski kuasa hukum Wali Kota Baubau, La Ode Dermawan telah melakukan upaya hukum, banding sehingga dianggap belum incrah atau final, Menurutnya, Dr Roni Muhtar adalah Sekda Baubau sesuai aturan sehingga tidak alasan menghalangi tidak dipersilakan masuk di kantor wali kota Baubau.

“Wali Kota melalui kuasa hukumnya, dalam putusan tersebut, ada upaya hukum yang dilakukan, dalam hal ini adalah banding, yang menerangkan bawah hal tersebut belum incrah, Ini perlu diluruskan, Cara pandang berfikir hukum, Hal yang perlu dicermati hukum pokok perkara, dalam putusan telah diuraikan menguatkan penetapan, pengadilan PTUN KDI, nomor 30/G/2023/PTUN.KDI. jadi tidak ada alasan Roni muthar

Dalam perintah surat eksekusi sudah jelas, lanjutnya, menimbang hal tersebut dengan mengangkat pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, karena posisi pemohon (Roni Muhtar-Red) untuk secara hukum harus dikembalikan ke posisi semula Sekda Baubau.

“Ini telah final dan mengikat akhir dalam perjalanan. Jadi tidak ada lagi aasan, Kalau kemudian pak Dr Roni Muhtar Mpd tidak dipersilakan masuk di kantor wali kota, Karena perintah ekskusi sudah jelas diterangkan,” katanya

Disamping itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Wali Kota Baubau untuk melaksanakan terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Tak hanya itu, Surat KASN merekomendasikan agar menghentikan sementara proses Seleksi Terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau.

Rekomendasi tersebut merupakan balasan dari surat Wali Kota Baubau yang diajukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 800/3914/SETDA tanggal 14 Juli 2023 di Jakarta, perihal Permohonan Pertimbangan Tindak Lanjut Seleksi Terbuka Pengisian JPTP Sekda Kota Baubau.

“Kadatangan kami hari ini, berharap Pemkot baubau, legowo atau koperatif.
terhadap isi surat KASN. Berangkat dari putusan, yang telah menguatkan penetapan. Harusnya pemerintah menyerahkan kunci ruang Sekda kepada Roni Muhtar untuk melaksanakan aktifitas kerja, dan Kami akan menunggu, baik di kantor walikota maupun di kediaman roni Muhtar,” tegasnya.

“Kami meminta kepada siapa saja yang menegang kunci kantor, ruangan Sekda,
Amanat undang undang, 1X24 jam, kalau Roni Muhtar tidak diberikan kunci kantor Sekda, Maka kami akan lakukan langkah langkah upaya hukum, Baik pidana maupun perdata.” katanya.

Menurutnya, Siapapun yang menyuruh menyembunyikan kunci, menyimpan, menyuruh dan melakukan. Pihaknya akan melakukan langkah langkah proses hukum dengan melaporkan di Polda Sultra.

“Roni Muhtar bukanlah orang yang haus dan gila jabatan, Ini proses ke adilan, Untuk menjawab kebenaran itu, Ruangan bukan hal kursial perdebatan, tapi ruangannya pada proses hukum, ranahnya itu pengadilan,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, La Ode dermawan mengatakan, kehadiran Dr Roni Muhtar di kantor wali kota Baubau yang ingin memaksakan diri masuk ruangan merupakan hal yang keliru.

“Saya pikir ini adalah hal yang keliru, yang pertama proses hukum sementara berjalan, Kita hargai dulu proses hukum yang sementara berjalan,” katanya

Wali Kota Baubau sementara mengajukan upaya hukum banding. La Ode dermawan menyampaikan agar pihak penggugat menunggu hasil banding sebab dalam aturan undang-undang ASN juga tidak mengatur itu, begitupun dalam hukum acara perdata.

“Terkait Deadline waktu yang diberikan, inikan membuat aturan sendiri, Tidak ada aturan yang mengatur 1X24 jam harus masuk dalam ruang, aturan mana?

baca juga:

Kepala Inspektorat Ungkap BPK RI Temukan Ada Kekurangan Volume Pembangunan Jalan Lingkar Baubau, Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Ia pun menilai, pihak penggugat salah mendengarkan keterangan dari kuasa hukumnya dan kuasa hukumnya tidak memberikan keterangan yang pasti terkait hukum yang sementara berjalan. Ini harus dipahami.

“Karena kalau membuataturan sendiri merupakan hal keliru dan salah,
menyalahi semua aturan, memaksakan kehendak, Seharusnya kita harus menunggu dulu proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya menghargai putusan PTUN KDI, namun ia menilai putusan tersebut belum incrah. Dan pemerintah Kota Baubau tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan pihak penggugat, tetapi pihak penggugat diharapkan dapat menahan diri.

“Ada upaya hukum yang dilakukan pihak tergugat dalam hal ini banding, Kita tunggu dulu hasilnya, sehingga kita ambil langkah langkah selanjutnya.” tandasnya.

Semantara itu, Kuasa hukum wali kota Baubau, Sirlan SH MH menambahkan, Pihaknya meminta kuasa hukum Roni Muhtar agar saling menghargai sebab proses hukum sementara berlangsung di pengadilan.

“Marilah kita sama sama menghargai proses pengadilan yang sementara berjalan, Artinya, Kuasa hukum Roni Muhtar agar menunggu hasil banding di pengadilan.”¬†tutup.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *