BAUBAU, DURASITIMES.COM — Kota Baubau memasuki tahap krusial dalam penilaian kinerja kepala daerah tingkat nasional setelah tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melakukan verifikasi lapangan, Senin (8/4/2026). Tahap ini menjadi penentu akhir atas capaian daerah dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan angka kemiskinan. “Kota Baubau Optimistis Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran, BSKDN Kemendagri Mulai Verifikasi Kinerja,”

Verifikasi tersebut dilakukan menyusul keberhasilan Baubau melewati tahapan presentasi awal dan wawancara daring bersama Wakil Wali Kota. Dari seluruh wilayah Sulawesi, hanya tiga daerah yang lolos ke tahap ini, yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Kolaka, dan Kota Baubau.

Analis SDMA Ahli Pertama BSKDN, Raheldin Rosrith Fraidy Aiyal, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan validitas data yang telah disampaikan pemerintah daerah sebelumnya.

“Kami memastikan apakah dokumen yang dipaparkan sesuai dengan fakta di lapangan. Ini tahap penting sebelum penilaian akhir,” ujar Raheldin.

Ia menambahkan, hasil sementara menunjukkan capaian Baubau cukup menonjol dibandingkan daerah lain, khususnya dalam menekan angka pengangguran secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara historis, data nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia sempat meningkat tajam pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga menyentuh lebih dari 7 persen, sebelum berangsur turun pada tahun-tahun berikutnya. Tren penurunan ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Baubau.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Baubau mencatat penurunan TPT dari sekitar 8 persen pada 2022 menjadi 6 persen pada 2025. Capaian tersebut dinilai sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan penguatan sektor ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Baubau, Amalia, menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor.

“Penurunan pengangguran tidak hanya bertumpu pada satu OPD, tetapi melibatkan banyak pihak, mulai dari pelatihan UMKM hingga dukungan sektor perikanan,” kata Amalia.

Ia menjelaskan, sejumlah organisasi perangkat daerah turut berperan aktif, di antaranya dinas yang menangani UMKM, perikanan, serta sektor teknis lainnya yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim verifikator adalah aplikasi Layanan Konseling Karier Tenaga Kerja (LAKORETE). Aplikasi ini mempermudah pencari kerja dalam mengakses layanan dan mempercepat proses administrasi ketenagakerjaan.

“Melalui inovasi ini, masyarakat dapat melapor secara mandiri dan proses penerbitan kartu kerja menjadi lebih cepat dan efisien,” ujar Raheldin.

Di tingkat global, Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization mencatat bahwa pemulihan pasar tenaga kerja pascapandemi menjadi tantangan banyak negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Upaya yang dilakukan Baubau dinilai sejalan dengan tren global tersebut.

Selain inovasi, dukungan anggaran juga menjadi faktor penting. Pemerintah Kota Baubau mengalokasikan sekitar 1,7 persen dari total APBD untuk program yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.

baca juga:

1. Pesan Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah di Kande-Kandea Tampuna, Pembangunan Harus Menjangkau Semua Wilayah Hingga Dipinngiran
2. Dari Kande-kandea Tampuna, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Soroti Harga Pangan dan…

Amalia menambahkan, capaian ini semakin membanggakan karena Baubau mampu bersaing dan mengungguli kota-kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Kendari, Bitung, dan Palopo dalam tahap seleksi regional.

“Alhamdulillah, Baubau keluar sebagai daerah terbaik kategori kota di regional Sulawesi,” ujarnya.

Dengan hasil verifikasi yang menunjukkan kesesuaian data dan implementasi di lapangan, Pemerintah Kota Baubau optimistis dapat meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri.

Tahapan ini menjadi penentu akhir sebelum pengumuman resmi oleh Kemendagri, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam mengelola isu ketenagakerjaan secara berkelanjutan.(*)