Walikota Baubau H Yusran Fahim Matangkan Rencana Pasar Sulaa dan Tata Wilayah Pesisir Sebagai Pusat Ekonomi Baru untuk Kurangi Beban Warga
BAUBAU, DT — Pemerintah Kota Baubau meninjau rencana pembangunan sejumlah fasilitas publik di Kelurahan Sulaa sebagai upaya meningkatkan pelayanan infrastruktur dan akses ekonomi masyarakat. Salah satu program prioritas yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah rencana pembangunan Pasar Sulaa sebagai pusat ekonomi baru. “Walikota Baubau H Yusran Fahim Matangkan Rencana Pasar Sulaa dan Tata Wilayah Pesisir Sebagai Pusat Ekonomi Baru untuk Kurangi Beban Warga,”
Dalam agenda kunjungan itu, pemerintah daerah juga mengevaluasi potensi reklamasi lahan guna memenuhi kebutuhan ruang bagi lokasi pasar yang direncanakan. Pertimbangan ini muncul setelah dilakukan kajian awal mengenai kondisi kawasan yang akan digunakan sebagai pusat perdagangan.
Walikota Baubau, Yusran Fahim, menjelaskan bahwa meski pembangunan pasar belum tergolong mendesak, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Pernyataan itu disampaikan saat melakukan peninjauan langsung pada Kamis, 26 Februari 2026.
Menurutnya, pemerintah telah menentukan lokasi pembangunan, namun perhitungan anggaran sementara menunjukkan kebutuhan dana masih belum mencukupi. Karena itu, pembangunan Pasar Sulaa akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan pembiayaan daerah.
Wali kota menyebutkan bahwa pasar dengan ukuran sekitar 100 x 100 meter tersebut membutuhkan persiapan lahan yang cukup luas, sehingga opsi reklamasi menjadi salah satu alternatif. Ia berharap kehadiran pasar baru mampu mengurangi kepadatan di Pasar Wameo serta mendekatkan akses belanja warga dari wilayah Kadatua, Batauga, Sampolawa, dan daerah sekitar lainnya.
Selain pembangunan pasar, pemerintah juga menyiapkan rencana penataan kawasan pesisir, termasuk fasilitas tambatan kapal dan perahu nelayan. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan aktivitas bongkar muat yang lebih tertib dan efisien.
Sementara itu, Lurah Sulaa, Yusri Syarifudin, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan pasar muncul dari aspirasi kuat masyarakat. Keluhan tersebut telah disampaikan warga sejak awal masa kepemimpinan wali kota setelah kunjungan lapangan sebelum pemilihan kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama warga adalah tingginya biaya transportasi menuju pasar yang saat ini berada cukup jauh dari permukiman. Dengan uang belanja sekitar Rp50 ribu, sebagian besar warga harus menghabiskan hingga Rp40 ribu hanya untuk ongkos ojek pulang–pergi.
Kondisi itu membuat masyarakat hanya dapat membeli kebutuhan pokok dalam jumlah terbatas. Karena itu, kehadiran pasar baru dianggap sangat penting untuk menekan beban biaya hidup warga.
Lokasi pembangunan pasar direncanakan berada di kawasan yang dikenal masyarakat sebagai Topa Pantai, tepatnya di wilayah RT 001 RW 002 Kelurahan Sulaa. Kawasan tersebut dinilai strategis karena berada di jalur penghubung utama antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan.
baca juga:
- Penataan Pasar dan Infrastruktur Masuk Prioritas Pembangunan Pemkot Baubau 2026
- Bangunan SDN 2 Topa Alami Kerusakan Serius, Pemkot Baubau Susun Kajian Menyeluruh
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Topa juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi skala kecil, termasuk keberadaan toko bahan bangunan dan pedagang harian. Kondisi ini menunjukkan potensi wilayah sebagai pusat pertumbuhan baru.
Lurah Sulaa berharap pasar tersebut juga dapat menjadi solusi penataan pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang jalan poros. Aktivitas berdagang di badan jalan telah menimbulkan persoalan ketertiban, estetika, serta gangguan arus lalu lintas di jalur penghubung antarkawasan.
Pemerintah daerah menilai pembangunan Pasar Sulaa memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk mempermudah akses kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga untuk mendorong penataan kawasan pesisir dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.(*)
baca berita lainnya:
OJK Ungkap 25 Ribu Warga Baubau Terjerat Investasi Ilegal AMG, Kerugian Ditaksir Rp125 Miliar
BAUBAU, DT— Sekitar 25 ribu warga Kota Baubau terdata menjadi anggota investasi ilegal AMG Pantheon, dengan potensi kerugian mencapai Rp125 miliar. Temuan ini disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara setelah melakukan pendataan awal bersama Satgas PASTI. “OJK Ungkap 25 Ribu Warga Baubau Terjerat Investasi Ilegal AMG, Kerugian Ditaksir Rp125 Miliar,”
Fenomena ini kembali menegaskan maraknya praktik investasi bodong di Indonesia, yang sebelumnya pernah terjadi pada kasus First Travel pada 2017 dan Pandawa Group pada 2016, yang menyebabkan kerugian masyarakat hingga ratusan miliar rupiah. Secara global, kasus serupa pernah mengguncang dunia melalui skandal Bernard Madoff pada 2008 dengan kerugian lebih dari 60 miliar dolar AS.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menjelaskan bahwa jumlah anggota AMG secara nasional diperkirakan mencapai 200 ribu orang. “Proses pendataan masih berjalan. Temuan ini bisa terus bertambah karena jaringan AMG tersebar di berbagai daerah,” ujarnya.
Menurut Bismi, korban investasi AMG berasal dari berbagai profesi, mulai dari ASN, TNI-Polri, tenaga pendidik, akademisi, pelajar, hingga petani dan nelayan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat tertarik karena tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat. “Bahkan ada yang baru menerima pesangon PHK lalu tergiur untuk ikut,” kata dia.
Sementara itu, potensi kerugian Rp125 miliar dihitung berdasarkan estimasi rata-rata setoran Rp5,2 juta per anggota. Bismi menegaskan bahwa nominal tersebut masih perkiraan awal. “Kalau dihitung mendalam, nilainya bisa lebih besar karena ada anggota yang menyetor berkali-kali,” ujarnya menambahkan.
OJK bersama Satgas PASTI kini menempuh langkah investigasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Fokus utama ialah menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali utama jaringan AMG. Penelusuran dilakukan dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.
Selain investigasi perbankan, OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir situs dan tautan yang terkait aktivitas AMG. Langkah ini diambil karena platform digital menjadi medium utama penyebaran skema investasi tersebut.
Sejumlah rekening yang terindikasi digunakan untuk menampung dana masyarakat kini dalam tahap pelacakan. Menurut OJK, pihak yang beroperasi di daerah hanya bagian dari sistem berlapis yang dikoordinasikan oleh pelaku di tingkat atas. “Kami melihat ada struktur yang lebih besar dan masih harus diungkap,” tegas Bismi.
Mengenai kemungkinan pengembalian dana, OJK menyatakan belum dapat memastikan hasilnya. Keberhasilan Refund sangat bergantung pada penelusuran aset dan kemampuan aparat dalam menyita kekayaan pelaku. “Harapan itu masih ada, dan kami akan mengejar setiap aset yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian masyarakat,” kata Bismi.
Wali Kota H. Yusran Fahim ikut menyoroti maraknya investasi ilegal di daerahnya. Ia menilai bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab masyarakat rentan tertipu. “Bisnis ilegal seperti AMG sangat meresahkan dan tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
baca juga:
- Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Serukan Toleransi Warung Makan dan Jaga Lingkungan Selama Ramadan 1447 H
- Musrenbang Sorawolio 2026 Soroti Peran Adat dan Prioritas Pembangunan
Ia juga menginstruksikan camat, lurah, dan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sosialisasi mengenai investasi legal dan pengelolaan keuangan yang sehat. Menurutnya, ASN harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan.
Pemerintah Kota Baubau berharap melalui kegiatan edukasi keuangan yang rutin digelar, kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang. Langkah ini dianggap penting mengingat investasi ilegal telah menjadi pola yang berulang baik di Indonesia maupun di banyak negara lainnya.(*)
