Pemkab Buton Tengah Gandeng Bulog, Stabilkan Harga Beras dan Minyak
BUTON TENGAH, DURASITIMES.COM-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Perum Bulog Sulawesi Tenggara resmi mengoperasikan gudang transit di Kecamatan Lakudo sebagai langkah strategis menekan harga pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok di wilayah tersebut, Rabu (15/4/2026). “Pemkab Buton Tengah Gandeng Bulog, Stabilkan Harga Beras dan Minyak,”
Pengoperasian gudang tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan Bulog yang ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan bersama dengan para mitra pangan di Gudang Filial Buton Tengah.
Bupati Buton Tengah, Azhari, mengatakan langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya harga bahan pokok pasca Lebaran yang sempat membebani masyarakat.
“Hari ini kita wujudkan solusi konkret. Gudang transit ini menjadi langkah awal sebelum gudang permanen Bulog dibangun di Buton Tengah,” ujar Azhari dalam sambutannya.
Menurut Azhari, kehadiran gudang transit tersebut akan mempercepat distribusi bahan pangan, khususnya beras program SPHP, sehingga harga di tingkat konsumen dapat ditekan lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia menyebutkan harga beras SPHP di Buton Tengah kini dapat dijaga pada kisaran Rp60.000 hingga Rp61.000 per karung, lebih rendah dibanding HET Rp62.500. Untuk wilayah terluar seperti Kecamatan Talaga, harga maksimal dipatok Rp62.000.
Selain beras, pemerintah daerah juga melakukan intervensi terhadap harga minyak goreng dengan menetapkan kisaran harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter di tingkat pasar.
Perwakilan Bulog Sulawesi Tenggara, Nurhayati, menilai penyediaan gudang transit oleh pemerintah daerah menjadi langkah cepat dan efektif dalam mendukung operasional distribusi pangan sebelum gudang permanen tersedia.
“Terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungan fasilitas ini. Gudang sementara ini sangat membantu kelancaran distribusi sembako dengan harga terjangkau,” kata Nurhayati.
Ia menjelaskan bahwa mitra yang dilibatkan dalam program ini merupakan kios pangan binaan yang telah melalui proses verifikasi bersama, termasuk melibatkan Satgas Pangan, terutama karena adanya subsidi pemerintah pusat sebesar Rp1.600 per kilogram untuk beras SPHP.
Azhari menegaskan, pemerintah daerah akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi kios mitra resmi serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga.
“Kalau ada yang menjual di atas harga yang ditetapkan, kerja sama langsung kita putus. Tidak boleh ada permainan harga,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Buton Tengah juga berencana mengalokasikan subsidi tambahan melalui APBD Perubahan guna semakin menekan harga pangan, bahkan berpotensi menurunkan harga beras di bawah Rp60.000 per karung.
Dari sisi historis, peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya lembaga ini pada 1967, terutama dalam menjaga stok dan harga beras sebagai komoditas strategis nasional.
Secara global, intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga pangan juga dilakukan di berbagai negara melalui lembaga logistik dan cadangan pangan nasional, seperti Food Corporation di India maupun National Food Authority di Filipina, yang berfungsi menjaga ketahanan pangan dan melindungi daya beli masyarakat.
Kebijakan stabilisasi pangan ini menjadi semakin penting di tengah fluktuasi harga komoditas global akibat gangguan rantai pasok dan perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan dunia.
baca juga:
- Kolaborasi Pemda dan Kemensos Evakuasi Empat ODGJ Dipasung di Buton Tengah
- Investasi Pendidikan, Gubernur Sultra ASR Dorong Peningkatan SDM di Buton Tengah
Dengan beroperasinya gudang transit di Lakudo, distribusi pangan di Buton Tengah diharapkan menjadi lebih efisien dan merata, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pemerintah daerah pun optimistis pembangunan gudang permanen Bulog dapat segera terealisasi dengan target tender perencanaan dimulai pada Mei 2026 dan pembangunan fisik pada September 2026.
“Ini bukan akhir, tetapi awal dari sistem distribusi pangan yang lebih baik di Buton Tengah,” ujar Azhari.
Keberadaan gudang transit ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Lobi Pusat dan Provinsi, Bupati Buton Tengah Azhari Genjot Perbaikan Jalan
BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di tengah keterbatasan anggaran daerah yang belum mampu membiayai pembangunan secara maksimal. “Lobi Pusat dan Provinsi, Bupati Buton Tengah Azhari Genjot Perbaikan Jalan,”
Langkah strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan guna mempercepat realisasi pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurut Azhari, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya, sehingga dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci.
“Saat ini APBD kita belum memungkinkan untuk pembiayaan aspal jalan secara maksimal. Karena itu, kita terus berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Azhari.
Upaya tersebut semakin diperkuat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya terkait penanganan ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalur Labungkari–Lakudo, termasuk titik prioritas Lombe–Waara yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Dalam pertemuan bersama pihak provinsi, Bupati juga menyampaikan langsung kebutuhan penanganan tersebut, termasuk melalui Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Purnomo, sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan ini, karena dampaknya sangat besar bagi mobilitas masyarakat,” katanya.
Selain koordinasi di tingkat provinsi, Bupati Azhari juga melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kendari usai menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Selasa (31/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Azhari didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buton Tengah, Muh. Said, untuk memastikan progres usulan pembangunan jalan yang telah diajukan sebelumnya.
Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan di Buton Tengah telah masuk dalam sistem Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kini menunggu tahap realisasi pembangunan.
“Alhamdulillah, usulan kita sudah terinput di sistem Kementerian PU. Kita berharap tahun ini ada tambahan ruas jalan yang dapat dibangun,” ujar Azhari.
Ia menambahkan bahwa progres pembangunan ruas Labungkari–RSUD yang hampir rampung menjadi indikator positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur lainnya di Buton Tengah.
Secara historis, pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia telah menjadi prioritas nasional sejak era Orde Baru, terutama melalui program pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat juga terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai program strategis nasional, termasuk peningkatan jalan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
Secara global, Bank Dunia dan berbagai lembaga internasional menilai bahwa investasi di sektor infrastruktur jalan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan ekonomi lokal, terutama di wilayah kepulauan seperti Indonesia.
Azhari menilai bahwa Buton Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan konektivitas jalan yang memadai untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan akses pelayanan publik.
baca juga:
- Gubernur Sultra ASR Dorong Fasilitas Sekolah Layak dan Modern Dengan Genjot Pendidikan Lewat Infrastruktur dan Bantuan di Buton Tengah
- Dari Mawasangka, Bupati Buteng Dr Azhari Serukan Persatuan di Hari Raya Idulfitri 1447 H
“Konektivitas yang baik akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pun optimistis bahwa melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat segera terealisasi.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(*)
