Tercatat ASN di Sultra Pernah Berada Posisi Pertama Melanggar Aturan Pada Pilkada 2020, Kini Pj Gubernur Sultra ABR Kembali Ingatkan ASN Jelang Pemilu 2024

KENDARI, DT- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Sultra agar menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. “Tercatat ASN di Sultra Pernah Berada Posisi Pertama Melanggar Aturan Pada Pilkada 2020, Kini Pj Gubernur Sultra ABR Kembali Ingatkan ASN Jelang Pemilu 2024.”
Ia menjelaskan Pemprov Sultra telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Pemprov dan Kabupaten/Kota di Sultra.
SE tersebut ditetapkan menyusul hasil evaluasi Bawaslu yang menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara berada pada posisi pertama jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020.

Sebelumnya, pada tahun 2018 Sultra berada pada posisi kedua pelanggaran netralitas dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Seluruh ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik. ASN tidak boleh terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk berpihak pada salah satu partai atau calon peserta Pemilu,” imbau Andap, Kamis (26/10/2023).

Ia menjelaskan SE memuat bentuk-bentuk pelanggaran netralitas yang harus dihindari oleh ASN.

Bentuk-bentuk pelanggaran netralitas di media sosial meliputi membuat posting, komentar, menyebarkan, menyukai, mengikuti akun, atau bergabung dalam grup pemenangan bakal calon Presiden, Wakil Presiden, anggota Legislatif, hingga Kepala Daerah.

“Hati-hati dengan jari kita. Karena hanya dengan satu klik untuk menyukai atau menyebarkan informasi, kita bisa melakukan pelanggaran netralitas,” ungkap Andap di ruang kerjanya.

Selain itu, ASN dilarang mengunggah foto bersama bakal calon peserta Pemilu, foto dengan atribut atau latar belakang partai politik atau bakal calon peserta, hingga foto bersama alat peraga partai politik atau bakal calon peserta.

“Hindari posting foto bersama calon peserta pemilu sekalipun itu kenalan kita. Perhatikan pula kebiasaan jari kita yang menunjukkan angka tertentu ketika berfoto di media sosial,” lanjutnya.

Pelanggaran netralitas, kata Andap, juga dapat terjadi secara luring. Bentuk pelanggaran ini meliputi pemasangan spanduk/baliho/alat peraga, sosialisasi atau kampanye, menghadiri deklarasi partai politik atau bakal calon peserta, menjadi anggota partai politik, menjadi tim pemenangan partai politik atau bakal calon peserta, hingga memberikan dukungan melalui pengumpulan foto copy KTP.

baca juga:

• KPU Busel Akan Tetapkan DCT yang telah Memenuhi Syarat dari 321 DCS Tanggal 3 November 2023, Ketua KPU Busel Hastun: Pemilu 2024 Busel Perebutkan 25 Kursi DPRD
• Polres Baubau Deklarasikan Pemilu di Tahun 2024 Damai dan Aman

Selain berisikan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas, SE tersebut juga memuat sanksi bagi pelanggaran netralitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sultra selalu mengawal ASN agar pemilu berjalan tanpa cela dan netral. Saya minta setiap Kepala Perangkat Daerah di Sultra menindak tegas apabila ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas,” pinta Andap. (*)

Berita Lainnya:

BAUBAU, DURASITIME.COM – Menjelang, Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Polres Baubau menginisiasi Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang di gelar di Pantai Kamali Kota Baubau, Kamis (12/10/2023). “KPUD Baubau Apresiasi Polres Baubau Gelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024.”

Dengan adanya kegiatan tersebut KPU Kota Baubau sangat mengapresiasi, sebab dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai dan kondusif ini, tidak hanya di butuhkan pihak kepolisian tetapi di butuhkan kolaborasi, sehingga mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

Pemilu di tahun 2024, pertama kali akan dilaksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024.
Tentu dalam penyelenggaraan pemilu ini dimana tidak hanya menguras tenaga tetapi juga dibutuhkan jaminan keamanan, agar terselenggara pemilu damai sesuai dengan azas-azas pemilu.

“Kami mengapresiasi kepada Polres Baubau yang telah melaksanakan kegiatan Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024,” ungkap Laode Supardi, Ketua KPU Kota Baubau

Lanjutnya, KPU di dalam berkomitmen dalam menjaga pemilu damai, kondusif dan lancar tetap berpegang teguh pada integritas dan profesionalitas.

“Saya yakin juga dari Bawaslu juga akan melaksanakan tugasnya dalam mengawal pemilu agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai,” jelasnya.

baca juga:

• Atisipasi Sengketa Penetapan DCT, Bawaslu Baubau Sosialisasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD
• 300 Porsenil Polres Baubau Ikut Simulasi Sispamkota untuk Amankan Pemilu 2024

Prinsip damai juga akan berjalan ketika pemerintah dan seluruh ASN dapat menjaga netralitas tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Kemudian, kampanye tidak hanya menyampaikan visi, misi dan program tetapi di dalamnya para caleg-caleg agar memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

“Saat ini sudah banyak alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye yang tersebar di sudut-sudut Kota Baubau, tentu ini menjadi perhatian kita semua untuk mengawali deklarasii damai tersebut agar kiranya apa yang kita himbau, apa yang Bawaslu himbau agar di tindak lanjuti oleh partai politik untuk memastikan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.(*)