Bupati Buton Selatan H Muh Adios Bersama Kepala Kantah Asnani Turun ke Lapangan, Ukur Lahan PLTS dan Pelabuhan di Batuatas

Pengukuran di dua lokasi itu dipimpin langsung Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, bersama Kepala Kantor Pertanahan Buton Selatan Asnani, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kantah Buton Selatan mengerahkan sekitar 15 personel untuk melakukan pengukuran dan memastikan titik koordinat serta batas-batas bidang tanah secara langsung di lapangan.

Bupati Adios mengatakan pembangunan PLTS dan pengembangan Pelabuhan Batuatas merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat kepulauan. Ketersediaan energi listrik yang andal dan konektivitas transportasi laut dinilai berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan antardaerah.

“Pembangunan PLTS dan pengembangan Pelabuhan Batuatas adalah prioritas strategis untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat kepulauan. Kami ingin memastikan akses energi yang andal sekaligus konektivitas laut yang lebih lancar demi mendongkrak perekonomian warga Batuatas,” terang Bupati Busel H Muh Adios.

Dari sisi pertanahan, Asnani menegaskan, keterlibatan Kantgor Pertanahan bertujuan memastikan aspek teknis pengukuran dan legalitas lahan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum ketika proyek memasuki tahap pembangunan. Menurut dia, kepastian batas dan status tanah menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengamanan aset yang akan digunakan untuk kepentingan publik.

“Kami hadir langsung untuk memastikan titik koordinat serta batas-batas bidang tanah terukur secara akurat serta tentu clean and clear. Kepastian legalitas aset ini sangat penting agar proses pembangunan fisik nantinya dapat berjalan lancar tanpa kendala sengketa lahan di kemudian hari,” jelas Kepala Kanta Buton Selatan Asnani.

Dalam kegiatan tersebut, tim Kantah melakukan pengukuran pada lokasi rencana pembangunan PLTS Kecamatan Batuatas dan kawasan Pelabuhan Batuatas. Asnani berharap, sinergi pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dapat menghasilkan kepastian hukum atas lahan yang dibutuhkan sehingga tahapan pembangunan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

baca juga:

1. Balai POM Baubau Perkuat Pengawasan Pangan di Buton Selatan, Masyarakat Didorong Biasakan Cek KLIK
2. Warga Tiga Desa Terima 408 Sertipikat PTSL dari Bupati Buton Selatan dan Kepala Kantor …

Pengukuran ini menjadi bagian dari langkah awal menyiapkan infrastruktur penunjang kebutuhan energi dan konektivitas masyarakat Batuatas. Hasil pengukuran serta pemeriksaan administrasi pertanahan selanjutnya menjadi dasar untuk memastikan kesiapan lahan sebelum pembangunan kedua fasilitas tersebut direalisasikan. (*)

baca berita lainnya:

BUTON SELATAN, BAUBAU POST.COM – Sebanyak 408 sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 diserahkan kepada masyarakat di tiga desa di Kabupaten Buton Selatan, Kamis (12/11/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan, Asnani, S.P., M.M. “Bupati Adios dan Kepala Kantor Pertanahan Busel Asnani Serahkan 408 Sertipikat PTSL untuk Tiga Desa di Buton Selatan,”

Liburan Pantai

Ketiga desa penerima sertipikat tersebut adalah Desa Wacuala, Desa Batu Atas Timur, dan Desa Taduasa. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan di wilayah Buton Selatan.

Kegiatan tersebut turut disaksikan sedikitnya 15 orang dari jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan. Kehadiran jajaran pertanahan itu menjadi bagian dari pelaksanaan dan pendampingan program legalisasi aset tanah masyarakat.

Program PTSL merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini memiliki landasan hukum antara lain Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menjadi salah satu instrumen percepatan sertifikasi tanah secara serentak.

Secara historis, persoalan kepastian hak atas tanah telah menjadi bagian penting dalam agenda reforma agraria Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Regulasi tersebut menjadi tonggak pembaruan hukum agraria nasional sekaligus dasar penataan hak dan penguasaan tanah.

baca juga:

1. Sinkronisasi Penyusuanan RTRW Buton Selatan Ditargetkan Rampung 2027, Kepala Pertanahan Busel Asnani Terus Bergerak untuk Kepastian dan Kualitas Layanan Pertanahan
2. Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Tekankan Aspek Pertanahan dalam Pembahasan KA-ANDAL …

 

Dengan penyerahan 408 sertipikat tersebut, masyarakat di tiga desa di Buton Selatan memperoleh dokumen legal atas bidang tanah yang telah didaftarkan melalui program PTSL 2026. Sinergi pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan diharapkan terus mendukung percepatan pendaftaran tanah serta memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum pertanahan.(*)