Dari Laut hingga Aspal, Buton Selatan Tawarkan Tata Kelola SDA Berkelanjutan
KENDARI, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menawarkan model pengelolaan sumber daya alam yang menggabungkan kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan nilai spiritual. Gagasan tersebut disampaikan dalam Forum Ekonomi Regional Sulawesi bertema “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekoteologi” di Kendari, Rabu (26/8/2026). “Dari Laut hingga Aspal, Buton Selatan Tawarkan Tata Kelola SDA Berkelanjutan,”
Gagasan itu disampaikan Tim Ahli Bupati Buton Selatan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Basiran, M.Si., yang mewakili Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. Adios sebelumnya diundang sebagai salah satu pembicara dalam forum yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M.Ling., dengan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pembicara utama secara daring.
Dalam paparannya, Basiran menawarkan konsep Eco-Agro-Marine Economy dengan menempatkan sektor kelautan, pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai bagian dari satu ekosistem ekonomi. Pendekatan itu dinilai sesuai dengan struktur ekonomi Buton Selatan yang masih memiliki keterkaitan kuat dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Basiran menekankan, kekayaan alam tidak semestinya dinilai semata dari volume produksi atau besarnya nilai ekonomi. Pemanfaatannya harus menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjaga sumber penghidupan agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. “Sumber daya alam bukan sekadar kekayaan. Ia adalah anugerah sekaligus amanah,” ujar Basiran.
Dalam konteks kelautan, Pemkab Buton Selatan mendorong perubahan orientasi dari sekadar meningkatkan jumlah tangkapan menuju penguatan nilai tambah. Rantai ekonomi perlu dibangun dari nelayan, tempat pelelangan ikan, fasilitas rantai dingin, industri pengolahan, pengemasan hingga pemasaran. Dengan demikian, pendapatan nelayan dapat ditingkatkan tanpa harus terus-menerus menambah tekanan terhadap sumber daya ikan. “Laut bukan halaman belakang Buton Selatan. Laut adalah halaman depan pembangunan Buton Selatan,” kata Basiran.
Gagasan serupa diterapkan pada pengelolaan Aspal Buton dan sumber daya mineral lainnya. Menurut Basiran, persoalan pertambangan tidak cukup dipandang dalam pilihan menambang atau tidak menambang, tetapi bagaimana pemanfaatannya menghasilkan hilirisasi, industri, lapangan kerja, nilai tambah, reklamasi, dan pemulihan lingkungan. “Kita tidak ingin bahan mentah keluar dari daerah, nilai tambah dinikmati di tempat lain, lapangan pekerjaan tercipta di tempat lain, sementara yang tertinggal di daerah justru persoalan lingkungan,” ujarnya.
Untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan lingkungan, pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat data dasar mengenai mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Basiran menilai inventarisasi dan pengukuran kondisi lingkungan merupakan fondasi penting sebelum pemerintah menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan lingkungan global sejak Konferensi Stockholm 1972, yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan internasional, hingga konsep pembangunan berkelanjutan yang mengemuka dalam KTT Bumi Rio de Janeiro 1992.
Pemkab Buton Selatan selanjutnya mendorong agar ekoteologi tidak berhenti sebagai gagasan dalam forum akademik atau diskusi pembangunan. Nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPD, APBD, tata ruang, kebijakan investasi, perizinan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Setiap keputusan pemanfaatan SDA setidaknya harus mempertimbangkan manfaat ekonomi, pihak yang menikmati manfaat, dampak ekologis, serta warisan bagi generasi mendatang. “Ketika pertanyaan-pertanyaan itu masuk dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan, maka ekoteologi tidak lagi berhenti sebagai nilai spiritual, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan,” jelas Basiran.
baca juga:
- Cegah Kebakaran dan Kekeringan, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga Turun Langsung Edukasi Warga dan Perkuat Pengawasan Sumber Api
- Bupati Adios- Wali Kota Yusran Perkuat Konektivitas Pulau Buton, Bandara dan Infrastruktur Jadi …
Pendekatan tersebut kemudian dikaitkan dengan falsafah masyarakat Buton yang menempatkan nilai kehidupan secara bertingkat: “Yinda Yindamo Arata Somanamo Karo; Yinda Yindamo Karo Somanamo Lipu; Yinda Yindamo Lipu Somanamo Sara; Yinda Yindamo Sara Somanamo Agama.” Falsafah yang menempatkan Arata (harta), Karo (diri), Lipu (negeri), Sara (tatanan pemerintahan/hukum), dan Agama dalam jenjang nilai itu menjadi landasan filosofis yang ditawarkan Buton Selatan untuk mempertemukan kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan tanggung jawab spiritual.(*)
baca berita lainnya:
Buton Selatan Perluas Jejaring Budaya dalam Rakernas JKPI XII di Ternate
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memanfaatkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2026 di Ternate, Maluku Utara, untuk memperkuat jejaring kerja sama antardaerah dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah. Forum yang berlangsung 26–30 Agustus 2026 itu mempertemukan kepala daerah dan delegasi dari berbagai wilayah Indonesia. “Buton Selatan Perluas Jejaring Budaya dalam Rakernas JKPI XII di Ternate,”
Keikutsertaan Buton Selatan ditandai dengan keterlibatan dalam rangkaian agenda Rakernas, termasuk Gala Dinner di Pendopo Wali Kota Ternate, Rabu (26/8/2026). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Pemerintah Kota Ternate melakukan pertukaran cenderamata sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah.
Bupati Buton Selatan diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, Amir Sarlito Womal, S.Pd., M.Eng., dalam agenda tersebut. Amir menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si. “Pertukaran cenderamata ini menjadi bagian dari silaturahmi dan penguatan hubungan antarpemerintah daerah,” demikian konteks kegiatan tersebut.
Rakernas XII JKPI 2026 mengusung tema “Ternate Episentrum Rempah Dunia”. Tema itu menempatkan sejarah Ternate sebagai salah satu simpul penting perdagangan rempah sekaligus membuka ruang bagi daerah peserta untuk melihat warisan sejarah sebagai bagian dari pembangunan dan identitas daerah. “Jejaring JKPI menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah,” demikian tujuan yang melekat pada keikutsertaan Buton Selatan.
Secara historis, Ternate memiliki posisi penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia, terutama karena komoditas cengkih dari Kepulauan Maluku menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional selama berabad-abad. Daya tarik rempah tersebut turut membawa bangsa-bangsa Eropa ke kawasan Maluku sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Jejak sejarah itu kini menjadi bagian penting dari upaya pelestarian pusaka dan penguatan identitas kawasan.
Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap kota dan kawasan pusaka berkembang seiring kebutuhan menjaga warisan sejarah di tengah perubahan perkotaan. JKPI kemudian menjadi wadah jejaring antardaerah untuk memperkuat komitmen tersebut melalui pertukaran pengalaman, gagasan, dan kerja sama pengelolaan pusaka. “Pelestarian warisan budaya membutuhkan kolaborasi, bukan hanya kerja satu daerah,” menjadi prinsip yang relevan dengan agenda Rakernas tersebut.
Bagi Buton Selatan, forum nasional itu sekaligus menjadi kesempatan memperluas hubungan dengan daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Pemerintah daerah memandang jejaring tersebut penting untuk mendukung pelestarian warisan budaya sekaligus mengembangkan potensi kota pusaka secara berkelanjutan.
baca juga:
- Bupati Adios dan Wali Kota Yusran Satukan Strategi Bangun Pulau Buton, Betoambari Jadi Titik Temu Baubau-Buton Selatan Perkuat Konektivitas Kawasan
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Sambut 29 Peserta Sail to Indonesia di Pantai Singku Buton Selatan, …
Rangkaian Rakernas yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 diharapkan menghasilkan penguatan kolaborasi antardaerah dalam menjaga warisan sejarah dan budaya Indonesia. Bagi Buton Selatan, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat posisi kebudayaan daerah dalam jaringan kota pusaka nasional. “Kolaborasi antardaerah diharapkan terus berkembang untuk menjaga warisan budaya dan sejarah Indonesia,” demikian arah yang hendak diperkuat melalui keikutsertaan tersebut. (*)
