Akhirnya BKN RI Blokir Data Kepegawaian 94 ASN Buton Selatan Yang Dimutasi Mantan Pj Bupati Busel Ridwan Badallah, Ini Dia Daftar Nama-namanya
BUSEL, DT- Akhirnya Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) menepati ancamannya akan memblokir pegawai di Busel yang mengalami mutasi di Era Pj Bupati Busel Ridwan Badallah bila tidak segera dikembalikan ke posisinya semua. “Akhirnya BKN RI Blokir Data Kepegawaian 94 ASN Buton Selatan Yang Dimutasi Mantan Pj Bupati Busel Ridwan Badallah, Ini Dia Daftar Nama-namanya,”
Pemblokiran itu tertuang dalam surat BKN Nomor 2927/B-AK.02.02/SD/K/2025 perihal pemberitahuan pemblokiran data Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Perngawas di Kabupaten Buton Selatan tanggal 17 Maret 2025.
Imbasnya ada 94 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) yang data kepegawainnya terblokir.
Berikut Isi surat dari BKN:
Berkenaan dengan Surat kami sebelumnya Nomor: 2782/R-AK.02.02/SD/K/2025 tanggal 07 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Kabupaten Buton Selatan, yang telah dijawab
melalui Surat Bupati Buton Selatan Nomor: 800.1.3.3/52/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Surat Kepala BKN RI Nomor 2782/R-AK.02.02/SD/K/2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang ditetapkan melalui 4 (empat) Surat Keputusan Penjabat Bupati Buton Selatan tanggal 17 Februari 2025 dilakukan tanpa melalui Pertimbangan Teknis BKN;
2. Hingga batas waktu yang ditentukan pada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2782/R-AK.02.02/SD/K/2025 tanggal 07 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum melakukan pembatalan/pencabutan Surat Keputusan dan mengembalikan PNS ke dalam jabatan semula;
3. Untuk menjamin pelaksanaan Manajemen ASN harus sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara
akan melakukan tindakan administratif berupa pemblokiran data kepegawaian dan penghentian layanan kepegawaian. Adapun data PNS dimaksud sebagaimana terlampir;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian dapat dilakukan apabila PPK telah mematuhi NSPK Manajemen ASN.
baca juga:
- Isi Surat BKN Ancam Blokir Data Pegawai Yang Dimutasi Era Ridwan Badalla, Ini Isi Balasan Surat Bupati Busel Adios dan Beri Sinyal Rombak OPD
- Pj Sekda La Ode Darussalam Sebut Bupati Busel Muh Adios Dijadwalkan Bertemu Kepala BKN RI Usai Idul Fitri Untuk Selesaikan Masalah Penataan Reformasi Birokrasi
“Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan,” bunyi surat yang ditandatangani Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh.
DAFTAR NAMA-NAMA ASN BUTON SELATAN YANG DIBLOKIR DATA KEPEGAWAIANNYA OLEH BKN RI
SUMBER: BKN RI
Baca berita lainnya:
Bupati Busel H Muh Adios Akan Cari Figur Sekda Sesuai Disiplin Ilmunya dan Siap Bekerjasama Dengannya
BUSEL, DT-Bupati Busel H. Muhammad Adios kepada wartawan mengaku bakal melakukan evaluasi kinerja Sekda dan seluruh birokrasi di Busel untuk memastikan apakah bekerja atau sebaliknya dan memastikan merombak jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Bupati Busel H Muh Adios Akan Cari Figur Sekda Sesuai Disiplin Ilmunya dan Siap Bekerjasama Dengannya,”
“Untuk kepastian ini saya kan harus melihat kinerja masing-masing karena untuk Sekda ini sudah ada juga yang dikeluarkan oleh Ridwan Badallah tapi kan dengan kehadiran saya akan ada evaluasi kerja,” ujar Adios kepada awak media, kemarin.
Jendral ASN itu kata Adios sangat penting, karena akan membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan dan seluruh kebijakanya.
Karena itu, pihaknya mengharapkan Sekda yang memiliki kemampuan dan disiplin ilmu yang mumpuni. Ia juga memberi sinyal akan evaluasi Sekda dan jajaran birokrasi di Busel.
“Supaya juga bisa membantu memikirkan mendampingi saya supaya saya tidak salah melangkah. Karena menunjuk salah satu Sekda ini kepala pemerintahan yang betul-betul harus cepat tanggap. Semuanya sudah bagus tetapi artinya dia siap bekerjasama dengan saya,” harapnya.
Untuk menetapkan, lanjutnya, tidak serta merta harus ada audiensi dan tanya jawab Bupati dan itu semua dilakukan agar ada perubahan namun itu dilakukan dengan hati-hati kita dan juga sebagai bentuk menghargai usaha masing-masing pihak.
“Saya tidak melihat harus ada titipan ini ke saya, ini bukan tolak ukur saya tetapi kembali kepada hasil dialog sama saya baru saya mengambil sikap. Saya menghendaki yang mendampingi saya harus kembali pada disiplin ilmunya masing-masing,” tegasnya.
Kepada jurnalis juga, Adios memberi sinyal rencana perombakan jajaran kabinet di Pemda Busel. Menurutnya, hal itu merupakan hal proregatif Bupati definitif. Apa lagi, lanjut dia, rata-rata Kepala OPD sebelumnya dijabat oleh definitif.
“Perombakan kabinet itu kembali kepada hak saya kalau yang kemarin-kemarin itu kan pelaksana dan Pj, nah saya sebagai Bupati definitif ini punya hak untuk merubah itu, tunggu tanggal waktunya kapan,” pungkasnya.
“Semoga dibawah kepemimpinan saya sebagai Bupati Buton Selatan Insya Allah Buton Selatan diijabah oleh Allah SWT,” tutupnya.
baca juga:
- Kepala BKPSDM Busel La Ode Firman Hamzah Respon Positif DPRD Busel Dorong Penataan Reformasi Birokrasi Masuk 100 Hari Kerja Bupati
- Pj Sekda La Ode Darussalam Sebut Bupati Busel Muh Adios Dijadwalkan Bertemu Kepala BKN RI Usai Idul Fitri Untuk Selesaikan Masalah Penataan Reformasi Birokrasi
Sebelumnya, Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.
“Kita sangat sayangkan terjadi seperti ini. Kami tidak ingin Busel ini ada kegaduhan seperti ini terus. Kami akan rekomendasikan kepada Bapak Bupati (baru) agar mengevaluasi kembali pelantikan sebelumnya,” ujarnya saat menerima aspirasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa (Gema) Busel beberapa waktu lalu.
Dikatakan, pihaknya juga mendapatkan informasi persetujuan teknis (Pertek) dan izin yang diterbitkan Kemendagri terkait pelantikan pejabat di Busel hanya 13 orang. Tapi yang dilantik justru lebih dari jumlah itu.
“Ini jelas ada yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.(*)
