Kabupaten Buton UtaraPERISTIWASULTRA

Publik Minta Penjelasan Video Kebocoran RSUD Buton Utara Usai Hujan Yang Viral, Kualitas Konstruksi Dipertanyakan

BUTON UTARA, DURASITIMES.COM – Kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara menjadi sorotan publik setelah sejumlah bagian gedung dilaporkan mengalami kebocoran dan rembesan air meski baru diguyur hujan. Peristiwa yang terekam dalam video dan viral di media sosial Facebook, Selasa (3/11/2026), itu memunculkan pertanyaan mengenai kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan, hingga tanggung jawab pemerintah terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. “Publik Minta Penjelasan Video Kebocoran RSUD Buton Utara Usai Hujan Yang Viral, Kualitas Konstruksi Dipertanyakan,”

Publik Minta Penjelasan Video Kebocoran RSUD Buton Utara Usai Hujan Yang Viral, Kualitas Konstruksi Dipertanyakan
Publik Minta Penjelasan Video Kebocoran RSUD Buton Utara Usai Hujan Yang Viral, Kualitas Konstruksi Dipertanyakan

Video kondisi gedung rumah sakit itu diunggah akun Facebook Sorotan Butur melalui grup Butur Perubahan. Pemilik akun mempertanyakan kondisi bangunan yang sudah mengalami kebocoran meskipun hujan disebut baru turun dalam waktu singkat. “Baru satu hari hujan. RS Buton Utara sudah keliatanmi bocornya. Apa ini tanggapannya untuk pemerintahan Buton Utara,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Persoalan itu kemudian mendapat perhatian sejumlah pengguna media sosial, termasuk Sujono yang diketahui menjabat Wakil Ketua DPRD Buton Utara dari Partai Golkar. Ia menyampaikan keheranannya terhadap kondisi bangunan rumah sakit tersebut. “Allah.. kenapa bisa begitu,” tulis Sujono. Akun Sorotan Butur kemudian kembali mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah terhadap kualitas bangunan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Kritik lebih keras disampaikan akun Facebook Herkules yang menyoroti kualitas pekerjaan kontraktor dan proses pemeriksaan bangunan sebelum diresmikan maupun difungsikan. “Booo parah itu kerja bagaimana itu kontraktornya, seharusnya pemerintah jangan dulu langsung resmikan bangunan seperti itu. Terlebih dahulu diperiksa semuanya dengan teliti di semua ruangan, atas bawah,” tulisnya. Ia menduga pemeriksaan sebelumnya belum sepenuhnya memperhatikan kualitas konstruksi secara menyeluruh.

Sorotan terhadap kondisi RSUD Buton Utara tersebut mengingatkan kembali pentingnya standar keandalan bangunan publik di Indonesia. Sejak 16 Desember 2002, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur persyaratan penyelenggaraan bangunan sesuai fungsi dan kelayakannya. Ketentuan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bangunan gedung harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya.

Dalam konteks internasional, perhatian terhadap keandalan fasilitas kesehatan juga semakin menguat setelah berbagai bencana besar memperlihatkan pentingnya rumah sakit tetap aman dan berfungsi dalam kondisi darurat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2006 menerbitkan pedoman evaluasi kerentanan fasilitas kesehatan terhadap gempa bumi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa rumah sakit tidak hanya dituntut memiliki bangunan fisik, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan dan ketahanan untuk melindungi pasien, tenaga medis, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Meski demikian, kebocoran yang terlihat dalam video tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kegagalan konstruksi. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebab rembesan, termasuk kemungkinan kerusakan lapisan atap, sambungan bangunan, sistem drainase, maupun faktor pemeliharaan. Sementara itu, media ini telah menghubungi Direktur RSUD Buton Utara, dr. Forta Nita, untuk meminta klarifikasi mengenai penyebab kejadian dan langkah penanganan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas pesan konfirmasi yang dikirimkan.

baca juga:

  1. Persami KKRI Resmi Ditutup Bupati Buton Utara Afirudin Mathara, 80 Pelajar Dibina Jadi Generasi Tangguh
  2. Bupati Butur Afirudin Luncurkan Cetak Sawah Rakyat, Tiga Hand Tractor Dibagikan

Pemerintah daerah dan manajemen RSUD Buton Utara diharapkan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bagian gedung yang mengalami kebocoran serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kelayakan bangunan, mengetahui pihak yang bertanggung jawab, dan menentukan tindakan perbaikan agar persoalan serupa tidak mengganggu pelayanan maupun keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. (*)

baca berita lainnya:

Kadis Kominfo Sartono Serahkan Usulan Tower Buton Utara Didukung DPRD, Komdigi Mulai Proses

BUTON UTATA, DT– Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam mengatasi wilayah blankspot memasuki tahapan penting. Pada Rabu, 11 Februari 2026, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Butur Sartono menyerahkan surat resmi usulan pembangunan tower jaringan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. “Kadis Kominfo Sartono Serahkan Usulan Tower Buton Utara Didukung DPRD, Komdigi Mulai Proses,”

Kadis Kominfo Sartono Serahkan Usulan Tower Buton Utara Didukung DPRD, Komdigi Mulai Proses
Kadis Kominfo Sartono Serahkan Usulan Tower Buton Utara Didukung DPRD, Komdigi Mulai Proses

Langkah itu dilakukan setelah proses panjang yang sebelumnya melibatkan konsultasi dengan PT Telkom Indonesia Witel Baubau hingga penyampaian berkas lanjutan ke PT Telkom Indonesia Witel Kendari dan PT Telkom Indonesia Regional V. Pemerintah daerah menegaskan bahwa usulan ini menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses telekomunikasi bagi masyarakat.

Sartono membawa langsung dokumen yang ditandatangani Bupati Butur, Afirudin Mathara, dan menyerahkannya kepada Suleman Umbu Nengi, staf Komdigi yang mengoordinasikan fasilitator pemerintahan serta tim percepatan pembangunan infrastruktur mobile broadband.

Menurut informasi dari pihak Komdigi, surat usulan tersebut telah diteruskan kepada Menteri Komunikasi dan Digital untuk proses verifikasi tahap berikutnya. Pemerintah daerah juga diminta melakukan penginputan data pendukung melalui aplikasi resmi milik kementerian guna memudahkan pemetaan wilayah prioritas pembangunan tower.

Sartono menjelaskan bahwa permintaan data oleh Komdigi sejalan dengan kebutuhan yang sebelumnya disampaikan Telkom. “Pada prinsipnya, data yang diminta sama, terutama jumlah penduduk dan fasilitas layanan publik di wilayah blankspot,” ujarnya saat diwawancarai.

Ia menegaskan bahwa seluruh data pendukung telah disiapkan oleh Kominfo Butur. “Kalau soal data, tidak ada kendala. Tinggal penginputan ke aplikasi kementerian,” kata Sartono, memastikan bahwa proses administratif dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat.

Meskipun kementerian dan Telkom telah menunjukkan sinyal positif, pembangunan tower tidak akan berjalan instan. Menurut Sartono, penentuan lokasi, kekuatan sinyal, dan kondisi geografis setiap wilayah merupakan faktor krusial yang sering menghambat percepatan pembangunan. Ia meminta masyarakat bersabar dan tidak serta-merta menagih realisasi.

Kominfo Butur tetap optimis karena kebutuhan layanan jaringan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya ini juga mendukung visi-misi kepemimpinan Bupati Afirudin Mathara dan Wakil Bupati Rahman dalam memperkuat akses informasi serta pelayanan publik.

Sejak dulu, ketersediaan jaringan telekomunikasi telah menjadi indikator kemajuan suatu daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 1990-an, Indonesia mulai menggencarkan pembangunan jaringan seluler berbasis GSM, sementara dunia telah memasuki era digital global dengan percepatan pembangunan jaringan 3G dan 4G pada awal 2000-an. Hingga kini, pembangunan tower masih menjadi solusi utama untuk mengatasi kesenjangan akses internet, khususnya di wilayah kepulauan seperti Buton Utara.

Sartono menilai perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan blankspot sangat besar. Bupati Afirudin Mathara yang juga Ketua Partai Gerindra tingkat daerah, disebut selalu menekankan pentingnya layanan telekomunikasi bagi masyarakat. “Bupati menegaskan agar kami bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tuturnya.

baca juga:

  1. Kominfo Buton Utara Intensif Konsultasi dengan Telkom Terkait Pembangunan Tower
  2. Nursaban Beberkan PAD Buton Utara Tembus di Atas Target, Kinerja Nursaban Berbuah Prestasi

Selain dukungan pemerintah daerah, pengusulan pembangunan tower ini juga mendapat dorongan dari anggota DPRD Kabupaten Buton Utara, terutama legislator Sairman S. dan rekan-rekan sekomisi yang membidangi urusan komunikasi.

Dengan sinergi lintas lembaga tersebut, Pemkab Butur menaruh harapan besar agar Kementerian Komdigi dapat mengakomodasi usulan pembangunan tower demi tercapainya pemerataan akses digital bagi seluruh masyarakat.(*)

 

Visited 32 times, 1 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *