HUT ke-62 Sultra Dorong Ekonomi, Bupati Buton Alvin Akawijaya Perkuat Sinergi
SULTRA, DURASITIMES.COM, – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Tugu Religi MTQ Kendari, Jumat malam (24/4/2026), menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. “HUT ke-62 Sultra Dorong Ekonomi, Bupati Buton Alvin Akawijaya Perkuat Sinergi,”
Kegiatan yang mengusung tema “Produktif untuk Sultra Sejahtera” tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang transaksi ekonomi yang signifikan dengan potensi perputaran hingga Rp3 miliar.
Ketua panitia, M. Ridwan Badallah, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 75.000 hingga 85.000 orang selama rangkaian kegiatan berlangsung. “Ini bukan sekadar panggung hiburan, tetapi juga menjadi ruang transaksi ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak 24 kegiatan diselenggarakan dengan melibatkan sekitar 6.000 peserta. Tingginya partisipasi ini mencerminkan kuatnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pembukaan kegiatan secara resmi dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi. Mari kita nikmati rangkaian kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan pembangunan,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra turut hadir dan menunjukkan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal.
Usai acara pembukaan, Bupati Buton mengunjungi stan pameran daerah untuk melihat langsung produk unggulan yang dipamerkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami ingin memastikan produk lokal mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alvin.
Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan ini juga menjadi simbol penguatan sinergi antar pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Secara historis, Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk pada tahun 1964 telah mengalami berbagai fase pembangunan. Momentum peringatan HUT setiap tahun menjadi refleksi atas capaian sekaligus tantangan ke depan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:
- Pemda Buton Apresiasi Edukasi OJK, Fokus Cegah SCAM dan Investasi
- Tradisi Lebaran, Bupati Buton Alvin Gelar Open House, Warga Antusias Bersilaturahmi
Dalam konteks nasional, perayaan hari jadi daerah sering dimanfaatkan sebagai sarana mendorong ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Sementara itu, secara global, konsep festival ekonomi lokal juga diterapkan di berbagai negara sebagai strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menggerakkan sektor informal dan kreatif.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-62 Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
Momentum ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.(*)
GALERI FOTO
baca berita lainnya:
Bantuan TJSL PT SMF Sasar 38 Rumah Tidak Layak di Kombeli- Buton Tahun 2026
BUTON, DURASITIMES.COM– Sebanyak 38 rumah tidak layak huni di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, akan mendapatkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi pada tahun 2026 melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Sarana Multi Griya Finance (SMF). “Bantuan TJSL PT SMF Sasar 38 Rumah Tidak Layak di Kombeli- Buton Tahun 2026,”
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buton, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, serta Satuan Kerja (Satker) Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Pelaksanaan program diawali dengan survei dan verifikasi lapangan yang dilakukan pada Rabu, 8 April 2026, oleh tim dari Kementerian PKP, PT SMF, dan Satker Sultra, yang turut didampingi langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra bersama jajaran DPRD dan pemerintah kelurahan setempat.
Department Head TJSL PT SMF, Arif Hidayat, menyampaikan bahwa program bantuan perumahan tersebut telah berjalan sejak 2018 dan telah menjangkau puluhan daerah di Indonesia.
“Program ini sudah berjalan sejak 2018 dan telah menyasar 37 kota. Kabupaten Buton menjadi salah satu target tahun 2026 setelah melalui berbagai pertimbangan,” ujar Arif saat ditemui di lokasi kegiatan.
Ia menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan, seluruh rumah calon penerima bantuan akan melalui proses verifikasi ketat guna memastikan kelayakan dan ketepatan sasaran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Buton, La Joni, mengungkapkan bahwa dari total 38 unit bantuan tersebut, sebanyak 17 rumah akan dibangun baru dan 21 rumah lainnya akan direhabilitasi.
“Komposisinya 17 unit pembangunan baru dan 21 unit peningkatan kualitas rumah,” kata La Joni.
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan BUMN dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan PT SMF yang telah merespons kebutuhan masyarakat kami, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni,” ujarnya.
Menurut Alvin, di tengah keterbatasan anggaran daerah, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, terutama di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Ia menambahkan, masih banyak rumah warga di wilayah Buton yang belum memenuhi standar kelayakan, sehingga program serupa diharapkan dapat terus diperluas di masa mendatang.
Di tingkat nasional, program perbaikan rumah tidak layak huni telah menjadi prioritas pemerintah sejak diluncurkannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada awal 2000-an, yang kemudian diperkuat dalam berbagai kebijakan perumahan rakyat.
Bahkan, pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong target pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari strategi pemenuhan backlog perumahan yang masih tinggi, yakni mencapai lebih dari 12 juta unit secara nasional berdasarkan data Kementerian PUPR beberapa tahun terakhir.
Kasubdit Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Deny Dwi Susanto, menilai kontribusi program TJSL dari BUMN menjadi elemen penting dalam mendukung target nasional tersebut.
“Program TJSL ini sangat membantu dalam penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendukung capaian pembangunan perumahan nasional,” ujarnya.
Secara global, upaya penyediaan hunian layak juga menjadi bagian dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Di berbagai negara berkembang, program kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta seperti TJSL atau corporate social responsibility (CSR) telah menjadi model penting dalam mengatasi persoalan permukiman kumuh dan keterbatasan akses perumahan.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Buton dapat menikmati hunian yang lebih sehat, aman, dan layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.(*)
