KESEHATANKOTA BAUBAUSULTRA

Prestasi Kesehatan Baubau Meningkat, Wawali Dorong Pelayanan Publik Lebih Prima

BAUBAU, DURASITIMES.COM — Pemerintah Kota Baubau menyiapkan penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan melalui pembangunan dua puskesmas dengan total anggaran Rp10 miliar. Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., menyampaikan rencana tersebut saat memimpin apel pagi jajaran pemerintah daerah, Senin (16/11/2026), sekaligus mengapresiasi prestasi tenaga kesehatan yang berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. “Prestasi Kesehatan Baubau Meningkat, Wawali Dorong Pelayanan Publik Lebih Prima,”

Prestasi Kesehatan Baubau Meningkat, Wawali Dorong Pelayanan Publik Lebih Prima
Prestasi Kesehatan Baubau Meningkat, Wawali Dorong Pelayanan Publik Lebih Prima

Dua fasilitas yang segera diresmikan tersebut adalah Puskesmas Waborobo dan Puskesmas Lakologou. Puskesmas Waborobo dibangun menggunakan dana APBN sebesar Rp8 miliar dengan desain modern dan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan pasien. Sementara itu, pembangunan Puskesmas Lakologou dibiayai APBD Kota Baubau sebesar Rp2 miliar.

Hamsinah menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak semata-mata berorientasi pada kemegahan bangunan, tetapi harus diikuti peningkatan mutu pelayanan. “Meski memiliki tampilan dan sumber pembiayaan yang berbeda, esensi utamanya tetap pada fungsi pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Pemkot Baubau memberikan perhatian terhadap capaian sumber daya manusia sektor kesehatan. Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Hamsinah bersama Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya menyaksikan keberhasilan Dinas Kesehatan, RSUD, serta puskesmas Baubau meraih sejumlah penghargaan tingkat provinsi.

Menurut dia, prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif tenaga medis dan jajaran pelayanan kesehatan yang perlu dipertahankan melalui inovasi dan peningkatan profesionalisme.

Penguatan layanan primer sendiri memiliki landasan historis panjang. Di Indonesia, pengembangan puskesmas dimulai pada 1968 untuk memperluas akses kesehatan masyarakat. Secara internasional, Deklarasi Alma-Ata yang disepakati WHO dan UNICEF pada 12 September 1978 menegaskan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi pemerataan kesehatan dunia.

Di tengah keterbatasan APBD, Pemkot Baubau juga merencanakan renovasi fasilitas pelayanan publik secara bertahap. Prioritas diarahkan pada kantor kelurahan yang kondisinya paling membutuhkan perbaikan. Puskesmas dan kantor kelurahan dinilai menjadi garda terdepan pelayanan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menjelang penutupan tahun anggaran, Hamsinah meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyelesaikan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan secara tertib, transparan, serta akuntabel. Kinerja pengelolaan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat peluang memperoleh tambahan alokasi anggaran pada 2027.

baca juga:

  1. Salurkan Bantuan Hampir Rp4 Miliar, Pemkot Baubau Dorong Produktivitas Petani
  2. Cegah Kanker Serviks dan Payudara, Ketua TP-PKK Baubau Sitti Aryati Ajak Perempuan …

Ia juga mengingatkan jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama mengantisipasi potensi banjir. Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan langkah pencegahan lebih dini agar aktivitas masyarakat dan pelayanan publik tidak terganggu.(*)

baca berita lainnya:

Pemkot dan DPRD Baubau Matangkan Ranperda Perkuat Iklim Investasi Daerah

BAUBAU, DURASITIMES.COM  – Pemerintah Kota Baubau mulai mematangkan landasan hukum untuk memperkuat daya tarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal kini memasuki tahap akhir pembahasan bersama DPRD Kota Baubau. “Pemkot dan DPRD Baubau Matangkan Ranperda Perkuat Iklim Investasi Daerah,”

Pemkot dan DPRD Baubau Matangkan Ranperda Perkuat Iklim Investasi Daerah
Pemkot dan DPRD Baubau Matangkan Ranperda Perkuat Iklim Investasi Daerah

Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, menyampaikan pandangan akhir Wali Kota terhadap ranperda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Baubau, Senin (16/11/2026). Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, menyederhanakan pelayanan perizinan, sekaligus memberikan perlindungan kepada investor.

Menurut Hamsinah, Baubau memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, mulai dari perdagangan dan jasa, perikanan dan kelautan, pariwisata, transportasi, kepelabuhanan, industri pengolahan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Letak geografis Baubau sebagai salah satu pusat konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan Kepulauan Buton juga menjadi keunggulan strategis. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, pelayanan profesional, serta iklim usaha yang kondusif agar mampu menarik penanaman modal.

“Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan bagian penting dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Hamsinah di hadapan anggota DPRD.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah arah kebijakan. Di antaranya memperkuat pelayanan perizinan yang transparan, cepat, mudah, dan akuntabel serta memetakan sektor unggulan untuk menyediakan informasi peluang investasi secara lebih terarah.

Hamsinah menegaskan, investasi yang masuk tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pemilik modal. Kehadirannya harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan usaha bagi pelaku UMKM.

“Kita harus mampu mengubah potensi daerah menjadi peluang ekonomi yang produktif, sehingga Kota Baubau tidak hanya menjadi daerah persinggahan, tetapi juga menjadi daerah tujuan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton,” ujarnya.

Secara historis, kebijakan investasi Indonesia telah berkembang sejak penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keduanya kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menekankan kepastian hukum, daya saing, dan perlindungan UMKM.

Dalam perkembangan internasional, kepastian aturan dan iklim usaha juga menjadi perhatian dalam tata kelola investasi lintas negara. Kerangka kebijakan investasi global terus berkembang seiring meningkatnya keterhubungan ekonomi antarnegara. Karena itu, regulasi daerah perlu mampu menjawab kebutuhan investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Wa Ode Hamsinah mengapresiasi DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas kontribusi dalam pembahasan dan penyempurnaan ranperda. Pemerintah Kota Baubau berharap regulasi tersebut menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan manfaat investasi dirasakan masyarakat luas.

baca juga:

  1. Bertahan Sejak Era Kolonial, Sumur Oe Be’au Jadi Identitas dan Warisan Budaya Masyarakat Katobengke
  2. Cegah Kanker Serviks dan Payudara, Ketua TP-PKK Baubau Sitti Aryati Ajak Perempuan …

 

Salah satu tonggak penting adalah berlakunya Persetujuan WTO tentang Trade-Related Investment Measures (TRIMs) pada 1 Januari 1995. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya internasional mengatur hubungan investasi dan perdagangan lintas negara. Prinsipnya menegaskan pentingnya aturan investasi yang tidak mendistorsi perdagangan.(*)

 

Visited 5 times, 5 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *