Reses DPRD Baubau H Masri Janji Kawal Aspirasi Warga Kokalukuna Untuk Perbaikan Infrastruktur dan Validitas Data Bansos
BAUBAU, BP – Persoalan bantuan sosial dan kerusakan infrastruktur mendominasi aspirasi warga dalam kegiatan reses masa sidang II Tahun 2026 anggota DPRD Kota Baubau yang digelar di Aula Kantor Camat Kokalukuna, Jumat (22/5/2026). Warga berharap berbagai usulan yang selama ini disampaikan dapat diprioritaskan dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2027. “Reses DPRD Baubau H Masri Janji Kawal Aspirasi Warga Kokalukuna Untuk Perbaikan Infrastruktur dan Validitas Data Bansos,”
Camat Kokalukuna Muslidin mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya harapan warga terhadap percepatan realisasi program pembangunan maupun bantuan sosial di wilayah mereka. Menurut dia, masyarakat menilai jalur reses DPRD lebih memungkinkan aspirasi dikawal secara langsung dibanding proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang tahapannya cukup panjang.
“Antusias masyarakat luar biasa. Mereka berharap usulan yang selama ini disampaikan bisa diprioritaskan dan dikawal langsung oleh anggota DPRD,” ujar Muslidin.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Kota Baubau Drs H Masri menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas bersama pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2027. Ia menyebutkan sebagian besar usulan sebenarnya telah masuk dalam Musrenbang Februari lalu, namun melalui reses pihaknya dapat melihat langsung kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.
Masri menjelaskan, usulan pembangunan fisik masih menjadi perhatian utama masyarakat, terutama terkait fasilitas umum dan gedung yang mengalami kerusakan berat. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kalau ada gedung yang sudah rusak berat tentu lebih diprioritaskan,” katanya.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti sistem pendataan bantuan sosial berbasis desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Sejumlah keluarga disebut kehilangan bantuan hanya karena salah satu anggota keluarga telah bekerja, padahal pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah.
“Kasihan kalau hanya karena satu orang bekerja lalu bantuan keluarga lainnya terputus, apalagi kalau penghasilannya masih di bawah UMR,” ujar Masri.
baca juga:
- Jumhur Hidayat Resmi Jadi Menteri LH, Aktivis Buruh Masuk Kabinet
- Raperda Prioritas dan Pengawasan Publik Warnai Dua Masa Sidang DPRD Busel
Secara historis, persoalan validitas data bantuan sosial bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga menjadi tantangan nasional sejak pemerintah mulai menerapkan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) beberapa tahun terakhir. Di tingkat internasional, sejumlah negara berkembang seperti India dan Brasil juga menghadapi persoalan serupa dalam proses digitalisasi data penerima bantuan sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah Indonesia sendiri sejak masa pandemi Covid-19 terus melakukan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat untuk meminimalkan kesalahan distribusi bantuan.
Masri menambahkan, tugas anggota DPRD tidak hanya menyerap aspirasi melalui forum resmi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan di lapangan. Ia turut mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mulai menindaklanjuti sejumlah usulan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan melalui DPRD Kota Baubau.(*)
INFO GRAFIS
baca berita lainnya:
Terima Rekomendasi DPRD, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Tekankan Perbaikan Kinerja
BAUBAU, DURASITIMES.COM — Pemerintah Kota Baubau menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi. “Terima Rekomendasi DPRD, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Tekankan Perbaikan Kinerja,”
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE usai menerima secara resmi dokumen rekomendasi dalam sidang paripurna DPRD Kota Baubau, Kamis (30/4/2026), yang mengagendakan laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang mencakup evaluasi kinerja sektor ekonomi, sosial, hingga pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.
“Rekomendasi ini adalah wahana evaluasi menyeluruh. Semua yang disampaikan Pansus semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah,” ujar Yusran Fahim dalam pidatonya.
Ia menegaskan, masukan dari legislatif akan dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan ke depan, termasuk memperbaiki sektor-sektor yang dinilai masih belum optimal.
Di tengah evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Baubau mencatat sejumlah capaian positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mencapai 4,48 persen, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai pendorong utama yang tumbuh hingga 12,70 persen.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,40 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,83 persen pada akhir 2025, menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, DPRD turut menyoroti adanya kontraksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai minus 2,31 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Catatan terhadap sektor yang mengalami kontraksi akan menjadi fokus evaluasi kami ke depan,” kata Yusran.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp945,7 miliar pada 2024 menjadi Rp873,27 miliar pada 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang berkembang.
Meski demikian, pemerintah daerah optimistis terhadap pengelolaan keuangan, mengingat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah diraih selama 11 tahun berturut-turut.
“Kami optimistis tren positif ini dapat dipertahankan. Untuk 2025, kami masih menunggu hasil audit resmi dari BPK,” ujarnya.
Secara historis, mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah kepada DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.
Di tingkat nasional, praktik ini sejalan dengan prinsip good governance yang mulai diperkuat sejak era reformasi 1998, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, secara global, lembaga-lembaga seperti OECD dan Bank Dunia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja pemerintah berbasis laporan pertanggungjawaban sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik.
Yusran Fahim menilai, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
baca juga:
- Ribuan Kafilah Ramaikan Pembukaan MTQ XIV Baubau di Lembah Hijau
- Qori Cilik Internasional Tiba di Baubau, Kehadiran Zian Fahrezi Jadi Spirit Generasi Qurani Baubau
“Kami mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun masyarakat, untuk terus menjaga kemitraan yang harmonis demi kemajuan Baubau,” ujarnya.
Sidang paripurna tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses evaluasi LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil.
Dengan berbagai catatan dan capaian yang ada, Pemerintah Kota Baubau diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.(*)
