JAKARTA, DURASITIMES.COM — Pemerintah melalui Kementerian  Kesehatan menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik sebagai strategi utama dalam meningkatkan cakupan imunisasi nasional di tengah maraknya disinformasi yang beredar di masyarakat. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan yang digelar dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2026 di Jakarta, Selasa (21/4). “Hoaks Vaksin Meningkat, Kemenkes Fokus Perbaiki Komunikasi Publik,”

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital Kemenkes, Maroli J. Indarto, menyampaikan bahwa fenomena infodemi membuat hoaks terkait vaksin menyebar lebih cepat dibandingkan informasi berbasis bukti medis. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang menyentuh masyarakat,” ujar Maroli dalam forum tersebut.

Ia menambahkan, meskipun cakupan imunisasi lengkap anak usia 12–23 bulan pada 2025 telah mencapai 76,9 persen, namun kualitas komunikasi di tingkat akar rumput masih memerlukan penguatan agar pesan  kesehatan dapat diterima secara efektif.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengungkapkan bahwa fenomena anak tanpa imunisasi atau zero dose masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, rendahnya partisipasi imunisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga paparan informasi keliru yang masif di ruang digital.

“Rekan-rekan humas harus menjadi garda terdepan dalam membersihkan hoaks kesehatan dan memperkuat pesan positif secara masif,” kata Aji.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa cakupan imunisasi bayi dan baduta lengkap hingga 2025 belum merata. Bahkan cakupan imunisasi anak sekolah masih berada di bawah 88 persen, sementara jumlah anak zero dose DPT-HB-Hib mencapai 991.022 pada 2025, meningkat dibandingkan 2024.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa tantangan terbesar program imunisasi saat ini bukan hanya pada aspek layanan, melainkan komunikasi publik yang efektif.

“Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin hingga narasi menyesatkan yang melemahkan kepercayaan masyarakat,” ujar Dante.

Ia menambahkan, transformasi sistem kesehatan nasional menempatkan komunikasi publik sebagai pilar strategis yang membutuhkan orkestrasi kuat dan kolaborasi lintas sektor.

Forum Bakohumas tahun ini mengusung tema “Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya”. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas komunikasi sekaligus memperluas jejaring antarinstansi pemerintah.

Diskusi panel dalam forum tersebut turut menghadirkan Direktur Imunisasi Indri Yogaswari, pakar big data Ismail Fahmi, serta influencer kesehatan Mohamad Hildan yang membahas situasi imunisasi hingga analisis media sosial terkait gerakan anti-vaksin.

Dalam konteks historis, program imunisasi telah terbukti menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mencatat imunisasi berhasil mencegah jutaan kematian setiap tahun sejak diperkenalkan secara luas pada dekade 1970-an melalui Expanded Programme on Immunization (EPI).

Di Indonesia, program imunisasi nasional telah berjalan sejak 1977 dan terus berkembang, termasuk dengan diperkenalkannya vaksin kombinasi DPT-HB-Hib untuk meningkatkan perlindungan anak terhadap berbagai penyakit menular berbahaya.

baca juga:

1. Dibawah Komando Hj Siti Norma Adios, PMI Buton Selatan Aktif Kembali Gelar Donor Darah Besar Libatkan TNI, Polri, dan Masyarakat
2. IDI Baubau Periode 2025-2028 Dilantik, Pemkot Dorong RSUD Naik Kelas dan Modern

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan global berupa keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy) meningkat, bahkan oleh World Health Organization pernah dimasukkan sebagai salah satu ancaman kesehatan global pada 2019.

Melalui forum ini, pemerintah mendorong pendekatan prebunking sebagai strategi komunikasi preventif, yaitu mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali dan menolak hoaks sebelum tersebar luas.

“Dengan lebih dari 10.000 pranata humas di seluruh Indonesia, ini merupakan kekuatan besar untuk melakukan kontra-narasi jika digerakkan secara serempak,” ujar Maroli menegaskan.

Sinergi lintas instansi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap imunisasi, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak kesehatan secara merata di tengah tantangan era digital yang kian kompleks.(*)