Ketua TP PKK Baubau Hj Sitti Aryati Yusran Serukan Perangi Zero-Dose Melalui Imunisasi Demi Generasi Emas 2045
BAUBAU, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kota Baubau terus memperkuat upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Seminar Pekan Imunisasi Dunia (PID) Tahun 2026 yang digelar di Baruga Kecamatan Sorawolio, Kamis (07/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye global peningkatan cakupan imunisasi guna mencegah berbagai penyakit menular yang masih mengancam anak-anak dan kelompok rentan. “Ketua TP PKK Baubau Hj Sitti Aryati Yusran Serukan Perangi Zero-Dose Melalui Imunisasi Demi Generasi Emas 2045,”
Seminar bertema “Wujudkan Imunisasi Lengkap untuk Perlindungan Sepanjang Usia” itu secara resmi dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kota Baubau, Hj Sitti Aryati Yusran. Acara dihadiri kader PKK, kader Posyandu, tenaga kesehatan, unsur pemerintah kecamatan, serta masyarakat.
Dalam sambutannya, Hj Sitti Aryati Yusran menegaskan bahwa imunisasi bukan sekadar program rutin pelayanan kesehatan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurut dia, keberhasilan imunisasi akan menentukan kualitas generasi mendatang.
“Imunisasi adalah hak setiap anak dan investasi kesehatan jangka panjang agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan produktif,” ujar Hj Sitti Aryati Yusran di hadapan peserta seminar.
Ia menjelaskan, Pekan Imunisasi Dunia yang diperingati setiap April hingga Mei merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat vaksinasi bagi seluruh kelompok usia, mulai bayi, anak-anak, remaja, hingga lansia.
Dalam forum tersebut, Ketua TP PKK Kota Baubau juga mengingatkan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung program imunisasi nasional. Menurutnya, edukasi yang tepat dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap vaksin.
“Saya mengajak seluruh orang tua, jangan takut. Imunisasi itu aman dan sangat penting untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah adalah keberadaan anak berstatus Zero-Dose, yakni anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali. Karena itu, kader PKK dan Posyandu diminta menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Target utama kita adalah memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari layanan imunisasi dasar lengkap maupun lanjutan,” ujarnya.
Secara historis, program imunisasi telah menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat imunisasi mampu menyelamatkan sekitar 4 hingga 5 juta jiwa setiap tahun dari penyakit seperti difteri, tetanus, pertusis, influenza, dan campak.
Di Indonesia sendiri, program imunisasi nasional mulai diperkuat sejak pelaksanaan Program Pengembangan Imunisasi (PPI) pada tahun 1977. Program tersebut kemudian berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, termasuk keberhasilan Indonesia memperoleh sertifikat bebas polio dari WHO kawasan Asia Tenggara pada tahun 2014.
Namun demikian, pandemi Covid-19 sempat mempengaruhi cakupan imunisasi dasar di berbagai daerah. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan adanya penurunan layanan imunisasi selama masa pandemi yang berdampak pada meningkatnya risiko munculnya kembali kasus campak, rubella, dan polio di sejumlah wilayah.
Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah kini terus menggencarkan edukasi dan pelayanan imunisasi untuk mengejar ketertinggalan cakupan vaksinasi. Langkah tersebut juga sejalan dengan target pembangunan kesehatan menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
baca juga:
- Baubau Catat Prestasi dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, Wali Kota HYF Terima Penghargaan Peringkat Tiga Tingkat Sultra
- Lapas Kelas IIA Baubau Perkuat Komitmen Berantas Handphone Ilegal dan Narkoba
Sementara itu, penyakit yang menjadi fokus pencegahan melalui imunisasi meliputi campak dan rubella, polio, difteri, hepatitis B, pertusis, tuberkulosis, pneumonia, tetanus, hingga diare. Seluruh penyakit tersebut dapat dicegah melalui pemberian vaksin secara lengkap dan tepat waktu.
Melalui Seminar Pekan Imunisasi Dunia 2026, Pemerintah Kota Baubau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi semakin meningkat sehingga cakupan imunisasi di seluruh wilayah dapat lebih merata.
“Diharapkan kegiatan ini menjadi katalisator bagi Kota Baubau dalam mencapai cakupan imunisasi yang merata demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutur Hj Sitti Aryati Yusran.(*)
baca berita lainnya:
Implementasi Enam SPM di Baubau Diperkuat Lewat Advokasi Posyandu Modern
BAUBAU, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kota Baubau memperkuat strategi pelayanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Advokasi Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Posyandu dalam penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Zenith Premiere Baubau, Rabu (06/05/2026), itu menjadi langkah konsolidasi lintas sektor guna memastikan layanan dasar masyarakat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. “Implementasi Enam SPM di Baubau Diperkuat Lewat Advokasi Posyandu Modern,”
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Baubau, Hj Aryati Yusran, yang juga menjabat Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Baubau, menilai penguatan kapasitas pendamping Posyandu menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kegiatan ini adalah langkah strategis. Kita ingin tim pendamping mampu mengimplementasikan enam SPM secara efektif, sehingga Posyandu benar-benar menjadi solusi layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” ujar Hj Aryati Yusran.
Menurut Aryati, Posyandu saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan telah berkembang menjadi pusat layanan sosial dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Pelaksanaan advokasi dan bimtek tersebut dihadiri sekitar 60 peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, serta kader Posyandu se-Kota Baubau. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan bahwa penguatan layanan dasar membutuhkan kolaborasi antarlembaga.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Djainudin Ishak, menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program pelayanan dasar agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Urusan kesehatan dan pelayanan dasar bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Semua sektor harus bergerak bersama agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal,” kata Djainudin Ishak.
Ia menjelaskan, materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut mencakup transformasi Posyandu dalam regulasi terbaru, integrasi layanan antar-OPD, hingga strategi pendampingan kader di lapangan secara berkelanjutan.
Untuk memperkuat substansi kegiatan, panitia menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Para peserta dibekali pemahaman mengenai sinkronisasi program pelayanan dasar dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal.
Enam SPM tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Pemerintah daerah diwajibkan memastikan seluruh pelayanan minimal itu dapat diakses masyarakat secara merata.
Djainudin Ishak menambahkan, pemerintah menargetkan terciptanya tata kelola Posyandu yang lebih mandiri, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.
“Melalui kegiatan ini kami berharap koordinasi antar-lembaga semakin kuat sehingga pelayanan dasar masyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Secara historis, Posyandu mulai dikembangkan pemerintah Indonesia sejak awal 1980-an sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan masyarakat. Program itu kemudian menjadi salah satu model pelayanan kesehatan komunitas terbesar di Asia Tenggara karena melibatkan kader masyarakat secara langsung.
Kementerian Kesehatan RI dalam beberapa tahun terakhir juga terus mendorong transformasi Posyandu melalui integrasi layanan primer. Kebijakan tersebut diperkuat dengan upaya percepatan penurunan angka stunting yang menjadi program prioritas nasional sejak 2020.
baca juga:
- Lapas Kelas IIA Baubau Gelar Ikrar Bersih Narkoba dan Handphone Ilegal
- Tampil Perkasa di FLS3N Kota Baubau Tahun 2026, SMAN 2 Baubau Raih Juara Umum, Unggul…
Berdasarkan data nasional, Indonesia berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi sekitar 21 persen pada 2024. Penurunan itu salah satunya ditopang oleh penguatan layanan kesehatan dasar di tingkat Posyandu dan Puskesmas.
Di tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas sebagai strategi penting dalam memperluas akses kesehatan masyarakat. Sejumlah negara berkembang seperti Thailand dan Vietnam juga mengembangkan model pelayanan komunitas serupa untuk memperkuat layanan primer dan menekan angka kematian ibu serta anak.
Bagi Pemerintah Kota Baubau, penguatan Posyandu dinilai menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pelayanan dasar di masa depan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang cepat serta terintegrasi.(*)
