BPS Buton Selatan Perkuat Kualitas Layanan Lewat Forum Diskusi Publik, Komitmen Hadirkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat
BUTON SELATAN, BP – Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “BPS Buton Selatan Perkuat Kualitas Layanan Lewat Forum Diskusi Publik, Komitmen Hadirkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat,”
Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor BPS Kabupaten Buton Selatan, Desa Lawela Selatan, Kecamatan, Batauga, Sulawesi Tenggara (Sultra), menghadirkan sejumlah perwakilan instansi pemerintah, akademisi, mahasiswa, media massa, hingga lembaga swadaya masyarakat. Hadir di antaranya perwakilan Bappeda Kabupaten Buton Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, LPM Kelurahan Laompo, Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid,SST., M.Si mengatakan pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat sehingga kualitas layanan harus terus ditingkatkan agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
“Standar pelayanan bukan hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar La Ode Ikhsanuddin Hamid saat membuka kegiatan FGD, Kamis, (7/5/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap pelayanan publik menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan mencapai angka 94,47 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 90,92. Selain itu, BPS Buton Selatan juga memperoleh predikat A- dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025.
La Ode Ikhsanuddin menegaskan hasil SKM tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, tetapi harus menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
baca juga:
- BPMD Busel Rampungkan Administrasi Pengisian Jabatan 15 Kades, Rencana Dilantik 6 Mei 2026
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tinjau Pelabuhan Lalole Memprihatinkan di Siompu dan…
“Penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan perlu selaras dengan masukan, harapan, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya.
Melalui FGD tersebut, ia berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan standar pelayanan agar lebih relevan, implementatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat budaya pelayanan prima di lingkungan kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan sehingga pelayanan yang diberikan semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
FGD Standar Pelayanan Publik tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan dengan harapan menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.(*)
baca berita lainnya:
Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Disiplin dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala Desa
BUTON SELATAN, BP – Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menegaskan pentingnya profesionalitas, integritas, serta pelayanan publik yang optimal saat melantik 15 Penjabat (Pj) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Buton Selatan. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Disiplin dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala Desa,”
Pelantikan 15 Pj Kepala Desa di pusatkan digedung Lamaindo dijalan Gajah Mada Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam arahannya, Bupati menyoroti pentingnya menjaga kebersihan desa sebagai salah satu indikator penilaian, terutama ketika menerima kunjungan tamu. Ia juga menekankan peran strategis camat dalam melakukan pengawasan dan membangun sinergi dengan pemerintah desa.
“Jangan sampai kita lengah. Kebersihan desa harus menjadi perhatian serius. Peran camat harus aktif mengontrol dan membangun kerja sama, karena denyut nadi kehidupan masyarakat ada di desa,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).
Selain itu, Bupati mengingatkan para penjabat kepala desa untuk bekerja secara profesional dan disiplin, serta tidak hanya menjalankan tugas administratif di balik meja. Ia meminta para kepala desa turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi masyarakat secara nyata.
“Tugas utama saudara adalah menjalankan roda pemerintahan desa, mendukung pembangunan, dan mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif. Bekerjalah dengan disiplin tinggi, pahami aturan, dan pastikan semua perangkat desa bekerja sesuai koridor hukum,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan anggaran desa. Ia menegaskan bahwa dana desa merupakan amanah rakyat yang harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Jangan bermain-main dengan anggaran desa. Saya tidak ingin ada penjabat kepala desa di Buton Selatan yang tersangkut masalah hukum karena penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Bupati juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan ramah. Ia meminta para kepala desa untuk tidak mempersulit urusan masyarakat, melainkan menjadi solusi bagi kebutuhan warga.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis kemanusiaan. Para kepala desa diminta aktif memantau kondisi masyarakat, termasuk memastikan tidak ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni tanpa perhatian pemerintah.
“Kalau ada warga yang rumahnya tidak layak, segera koordinasikan dengan camat agar bisa mendapatkan bantuan, seperti program bedah rumah. Ini bukan hanya tugas, tetapi juga nilai ibadah bagi kita semua,” ungkapnya.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah desa untuk solid dan kompak dalam membangun Buton Selatan ke arah yang lebih baik.
“Perjuangan kita belum berakhir. Saya minta dukungan penuh agar Buton Selatan ke depan bisa menjadi daerah yang lebih maju,” tambahnya.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Resmi Lepas 25 Jamaah Haji Busel 2026, Titip Doa untuk Daerah, Jaga Nama Baik Daerah di Tanah Suci
- La Amiru: Disdik Buton Selatan Genjot Literasi dan Transparansi Pendidikan di Momentum
Adapun 15 penjabat kepala desa yang dilantik di Kabupaten Buton Selatan, yakni:
1. La Ode Mastatar Mas’ud (Molona)
2. La Baharuddin (Mokobeau)
3. La Mbiga (Watuampara)
4. La Sayedi (Bahari Tiga)
5. Boys Santriawan Enti (Lontoi)
6. Ruslan Gande (Gaya Baru)
7. Ridha Fitri Albariu (Tolando Jaya)
8. Sabaria (Kamoali)
9. Imanuddin (Windu Makmur)
10. Wa Ode Muslimat Baidun Hazan (Banabungi Selatan)
11. Nur Wahyuli Kaman (Lapara)
12. Mulyani Duma (Bahari Dua)
13. Kasyafan (Waindawula)
14 Ali Zubaeda (Kaofe)
15. La Ode Ali Tasri (Batuatas Timur)
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan desa serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (*)
