KARTINI BUTON SELATAN : ANTARA CAPAIAN DAN TANTANGAN DATA PEREMPUAN
KARTINI BUTON SELATAN : ANTARA CAPAIAN DAN TANTANGAN DATA PEREMPUAN
Penulis: Wiwi Siu Kaimudin, SE., M.Si
Statistisi Ahli Muda
TANGGAL 21 April selalu mengingatkan kita pada perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membuka ruang bagi perempuan untuk maju. Namun, di balik semangat itu, ada satu hal yang tak boleh diabaikan: sejauh mana perempuan di Kabupaten Buton Selatan benar-benar telah bergerak maju, bukan sekadar dalam narasi, tetapi dalam angka dan realitas.
Data terbaru menunjukkan bahwa perempuan bukan lagi kelompok pinggiran. Dari total 104.538 penduduk, sebanyak 53.119 adalah perempuan, melampaui jumlah laki-laki yang mencapai 51.419 jiwa. Ini bukan sekadar statistik, melainkan penanda bahwa perempuan adalah kekuatan demografis yang strategis dalam pembangunan daerah. Data ini bersumber dari publikasi Kabupaten Buton Selatan dalam Angka 2026.
Di bidang pendidikan, capaian perempuan patut diapresiasi. Angka melek aksara perempuan usia 15–24 tahun telah mencapai 100 persen, setara dengan laki-laki. Ini menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan dasar telah terbuka lebar. Bahkan dalam struktur aparatur sipil negara, perempuan menunjukkan kehadiran yang kuat, jumlahnya melampaui laki-laki. Sebuah indikasi bahwa ruang formal pemerintahan mulai inklusif.
Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen, seorang ekonom asal India yang meraih Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1998 dan dikenal dengan teori pembangunan berbasis kebebasan. Ia menekankan bahwa pembangunan sejatinya adalah perluasan kebebasan manusia, termasuk kebebasan perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Namun demikian, tantangan kesetaraan masih nyata, terutama dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang belum sepenuhnya setara.
Hal ini juga tercermin di Buton Selatan. Kemajuan di bidang pendidikan dan birokrasi belum sepenuhnya linear dengan kondisi di sektor ekonomi. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja masih lebih sedikit dibanding laki-laki, sementara jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga jauh lebih tinggi. Fakta ini menegaskan bahwa peran domestik masih menjadi beban utama yang melekat pada perempuan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini terlihat nyata. Tidak sedikit perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah bahkan perguruan tinggi, namun setelah menikah lebih banyak berada di rumah untuk mengurus anak dan keluarga. Di sisi lain, banyak perempuan yang sebenarnya aktif secara ekonomi, seperti berdagang kecil di pasar, membantu usaha keluarga, atau mengolah hasil kebun dan laut, namun aktivitas tersebut sering kali berada dalam skala informal atau tidak berorientasi pasar secara langsung. Dalam kerangka statistik ketenagakerjaan, sebagian aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tidak dibayar atau kegiatan rumah tangga, sehingga kontribusi ekonomi perempuan belum sepenuhnya tercermin dalam indikator formal, padahal perannya sangat signifikan dalam menopang ekonomi keluarga.
Kondisi ini mengingatkan pada gagasan Simone de Beauvoir, seorang filsuf dan pemikir feminis asal Prancis, yang menyatakan bahwa perempuan kerap dikonstruksikan dalam peran domestik oleh sistem sosial, sehingga akses mereka terhadap ruang publik menjadi terbatas. Artinya, persoalan yang dihadapi perempuan bukan semata pilihan individu, tetapi juga hasil dari struktur sosial yang perlu diubah.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Kesenjangan yang terjadi hari ini bukan lagi soal akses pendidikan, tetapi soal akses kesempatan. Perempuan Buton Selatan telah memiliki kapasitas, namun belum seluruhnya memperoleh ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan aktivitas produktif.
Untuk mendorong kemajuan perempuan di Buton Selatan, diperlukan langkah konkret yang terarah. Pemerintah daerah perlu memperluas akses perempuan terhadap pekerjaan melalui pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil perikanan, pertanian, dan UMKM. Dukungan terhadap perempuan pelaku usaha juga perlu diperkuat melalui akses permodalan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital.
Di sisi lain, penting untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung keseimbangan peran domestik dan publik, seperti penyediaan layanan penitipan anak, penguatan peran keluarga dalam berbagi tanggung jawab rumah tangga, serta kampanye perubahan pola pikir masyarakat terkait peran perempuan. Bayangkan seorang ibu muda di Buton Selatan yang memiliki keterampilan mengolah hasil laut, namun harus menunda usahanya karena tidak ada tempat aman untuk menitipkan anaknya. Jika tersedia layanan penitipan anak di tingkat desa atau komunitas, ia tidak hanya dapat bekerja dengan tenang, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga.
Di sisi lain, perubahan juga perlu dimulai dari dalam rumah. Ketika pekerjaan rumah tangga tidak lagi dipandang semata sebagai tanggung jawab perempuan, tetapi dibagi secara adil dalam keluarga, maka perempuan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang di sektor ekonomi maupun sosial.
Selain itu, data yang telah tersedia perlu dimanfaatkan secara lebih optimal untuk melihat peran perempuan secara utuh dalam pembangunan. Data yang membedakan kondisi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dan peran perempuan di masyarakat.
Melalui pemanfaatan data tersebut, kita tidak hanya memahami berapa banyak perempuan yang bekerja, tetapi juga bagaimana mereka berperan, baik di sektor formal maupun dalam mendukung ekonomi keluarga. Dengan pemahaman yang lebih utuh ini, kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan di lapangan.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi, maka daerah berisiko kehilangan potensi besar. Sebaliknya, jika perempuan diberi ruang dan dukungan yang memadai, mereka dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
Semangat Kartini hari ini menuntut lebih dari sekadar penghormatan simbolik. Ia menuntut keberanian untuk membuka ruang yang lebih luas, dalam pekerjaan, usaha, dan kepemimpinan. Perempuan perlu memiliki pilihan, suara, dan kendali atas hidupnya. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih tangguh, dan pembangunan menjadi lebih adil.
Perempuan Buton Selatan telah membuktikan bahwa mereka mampu, dalam pendidikan, birokrasi, dan kehidupan sosial. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kemampuan tersebut tidak berhenti sebagai potensi, tetapi benar-benar menjelma menjadi kekuatan pembangunan.
Kartini telah membuka jalan. Kini, tugas kita adalah memastikan perempuan tidak hanya berjalan di jalan itu, tetapi juga memimpin arah perjalanan pembangunan ke depan.
