Tentara Israel meledakkan jembatan Jembatan Litani di Lebanon, Konflik Israel-Hizbullah Memanas
DURASITIMES.COM – Krisis kemanusiaan di Lebanon kian memburuk setelah serangan militer Israel menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk anak-anak dan tenaga medis, di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah selatan negara tersebut. “Tentara Israel meledakkan jembatan Jembatan Litani di Lebanon, Konflik Israel-Hizbullah Memanas,”
Data Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat korban tewas melampaui 1.000 jiwa, dengan sedikitnya 120 anak-anak dan 40 tenaga medis termasuk dalam daftar korban akibat operasi militer yang terus berlangsung sejak beberapa waktu terakhir.
Peneliti dari Human Rights Watch, Ramzi Kaiss, memperingatkan bahwa situasi dapat berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang lebih luas jika akses ke wilayah selatan terputus.
“Jika wilayah selatan terisolasi dari bagian lain Lebanon, dampaknya akan sangat besar bagi warga sipil, terutama terkait akses pangan dan layanan kesehatan,” ujar Kaiss.
Di tengah situasi tersebut, militer Israel Defense Forces (IDF) menghancurkan Jembatan Qasmiyeh di atas Sungai Litani pada Minggu (22/3/2026), yang merupakan jalur vital penghubung wilayah selatan dengan kawasan lainnya.
Penghancuran jembatan itu disebut sebagai bagian dari strategi untuk memutus jalur distribusi logistik kelompok Hizbullah, yang selama ini menjadi aktor utama dalam konflik dengan Israel.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan penghancuran seluruh jembatan di sepanjang Sungai Litani sebagai langkah taktis.
“Jalur-jalur tersebut digunakan untuk pergerakan milisi dan distribusi senjata. Kami akan menutup akses itu sepenuhnya,” kata Katz dalam pernyataan resminya.
Sementara itu, Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, menegaskan bahwa operasi militer ini bukanlah serangan terbatas, melainkan bagian dari rencana jangka panjang.
“Operasi terhadap Hizbullah baru saja dimulai. Ini akan menjadi operasi yang berkepanjangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pasukan Israel tengah mempersiapkan tahapan lanjutan, termasuk kemungkinan invasi darat dalam waktu dekat.
Selain infrastruktur, militer Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah warga di desa garis depan untuk menciptakan zona penyangga, strategi yang sebelumnya diterapkan di wilayah Gaza seperti Beit Hanoun dan Rafah.
Langkah tersebut menuai kecaman keras dari Presiden Lebanon, Joseph Aoun, yang menilai tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatan negaranya.
“Serangan ini menargetkan fasilitas vital dan merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam stabilitas nasional,” tegas Aoun dalam pernyataan resmi.
Ia juga menilai penghancuran Jembatan Qasmiyeh sebagai indikasi kuat dimulainya invasi darat oleh Israel ke wilayah Lebanon.
Di tingkat internasional, Prancis melalui Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi.
“Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan akar konflik. Dialog tetap menjadi satu-satunya jalan,” ujarnya.
Secara historis, kawasan Sungai Litani memiliki nilai strategis dalam konflik Israel–Lebanon sejak invasi Israel ke Lebanon pada 1978 dan 1982, serta perang besar antara Israel dan Hizbullah pada 2006.
Dalam konflik 2006, Israel juga menargetkan infrastruktur Lebanon, termasuk jembatan dan jalan utama, untuk melemahkan mobilitas Hizbullah—strategi yang kini kembali terlihat dalam operasi terbaru.
baca juga:
- Bapas Baubau Go International, Butonik jadi Souvenir pada ASEAN Regional Correctional Conference di Thailand Menarik Perhatian Delegasi ARCC 2026
- Taruhan Fantastis Warnai Dugaan Judi Sabung Ayam di Kampung Kadatua – Buton Selatan
Pengamat menilai pola serangan terhadap infrastruktur sipil ini berisiko memperparah dampak kemanusiaan, terutama di wilayah padat penduduk yang bergantung pada akses logistik terbatas.
Dengan meningkatnya intensitas serangan dan potensi invasi darat, situasi di Lebanon selatan kini menjadi salah satu titik konflik paling rawan di kawasan Timur Tengah.(*)
baca berita lainnya:
Jepang Pertimbangkan Sapu Ranjau Hormuz Demi Stabilitas Energi Global
DURASITIMES.COM — Eskalasi konflik di Timur Tengah semakin meluas setelah serangan rudal Iran menghantam wilayah selatan Israel, menyebabkan puluhan korban luka dan kerusakan bangunan, sekaligus menandai fase baru yang dinilai lebih berbahaya dalam perang kawasan. “Jepang Pertimbangkan Sapu Ranjau Hormuz Demi Stabilitas Energi Global,”
Militer Israel melaporkan bahwa sejumlah rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menghantam wilayah Dimona dan Arad, yang berada tidak jauh dari fasilitas strategis di gurun Negev.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut situasi tersebut sebagai kondisi yang sangat berat. “Ini adalah malam yang sangat sulit,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Iran. Presiden Donald Trump mengeluarkan ultimatum agar Teheran membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam.
“AS akan menghancurkan berbagai fasilitas energi Iran jika jalur tersebut tidak dibuka,” kata Trump dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui media sosialnya.
Ancaman tersebut segera dibalas oleh komando militer Iran, yang memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur energi mereka akan dibalas dengan penargetan fasilitas energi, teknologi informasi, dan desalinasi milik AS di kawasan.
Ketegangan ini berdampak langsung pada jalur pelayaran global, khususnya di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melintasi selat sempit tersebut.
Dalam konteks ini, Jepang mulai mempertimbangkan langkah strategis. Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menyatakan bahwa negaranya membuka kemungkinan melakukan penyapuan ranjau laut jika situasi memungkinkan.
“Jika terjadi gencatan senjata total, maka hal-hal seperti penyapuan ranjau dapat dipertimbangkan,” ujar Motegi.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut masih bersifat hipotetis dan hanya akan dilakukan jika ranjau laut benar-benar menjadi penghambat utama pelayaran internasional.
Pemerintah Jepang juga menegaskan belum memiliki rencana langsung untuk mengerahkan kapal militer guna mengawal kapal-kapalnya di kawasan tersebut.
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan bahwa setiap keputusan harus mengacu pada konstitusi pasifis Jepang serta undang-undang keamanan yang direvisi pada 2015.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Jepang terkait kemungkinan memberikan akses terbatas bagi kapal-kapal Jepang untuk melintasi selat tersebut.
Jepang sendiri sangat bergantung pada jalur ini, dengan sekitar 90 persen impor minyaknya berasal dari kawasan yang melewati Selat Hormuz.
Lonjakan harga minyak global akibat konflik ini memaksa Jepang dan sejumlah negara lain untuk mengeluarkan cadangan energi strategis guna menjaga stabilitas pasokan domestik.
Secara historis, Selat Hormuz telah lama menjadi titik rawan konflik. Pada era 1980-an, kawasan ini menjadi pusat ketegangan dalam “Perang Tanker” selama konflik Iran-Irak, di mana kapal-kapal minyak menjadi target serangan.
Selain itu, ketegangan serupa juga terjadi pada 2019 ketika Iran menyita sejumlah kapal tanker asing, memicu kekhawatiran global terhadap keamanan jalur energi.
Bagi Jepang, keterlibatan militer di luar negeri merupakan isu sensitif sejak berakhirnya Perang Dunia II, yang melahirkan konstitusi pasifis dan membatasi penggunaan kekuatan militer.
Namun, perubahan kebijakan keamanan pada 2015 memberikan ruang bagi Jepang untuk berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama jika kepentingan nasionalnya terancam.
baca juga:
- Kepala Bapas Baubau Nasirudin Paparkan Reformasi Hukum, Promosikan Sanksi Alternatif di Panggung Konferensi Internasional ARCC 2026 Thailand
- DPRD Baubau Terima Kunjungan Legislatif dan Mahasiswa Korea Selatan, Zahari Minta Negeri…
Situasi terkini menunjukkan bahwa konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga mengancam stabilitas energi global.
Jika gencatan senjata tercapai, keterlibatan Jepang dalam operasi penyapuan ranjau dapat menjadi bagian dari upaya internasional untuk memulihkan keamanan jalur pelayaran strategis tersebut.(*)
