SULTRA, BP – Dorongan pembentukan kawasan konservasi baru seluas sekitar 6.000 kilometer persegi di Sulawesi Tenggara kembali menguat setelah berbagai temuan ilmiah Wallacea Expeditions dipresentasikan dalam konferensi pers di Hotel Plaza Inn Kendari, Senin (5/1/2026). Forum tersebut menjadi momentum strategis yang mempertemukan ilmuwan, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah perlindungan lanskap Wallacea. “Wallacea Usulkan Kawasan Konservasi Baru 6.000 Km² di Sultra Menguat di Forum Wallacea Expeditions,”
Wallacea Usulkan Kawasan Konservasi Baru 6.000 Km² di Sultra Menguat di Forum Wallacea Expeditions
Kegiatan ini menghadirkan sederet tokoh penting, mulai dari Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI Silverius Oscar Unggul, perwakilan Rektor Universitas Halu Oleo, pimpinan OPD Pemprov Sultra, hingga peneliti dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung. Hadir pula Direktur Nature Volutio dan sejumlah akademisi lintas kampus.
Dalam forum tersebut, para peneliti Wallacea Expeditions menegaskan bahwa lanskap Tangkil, Mekongga, Matarombeo, Sambore, dan sekitarnya merupakan bentang alam dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan fungsi hidrologis yang kritis. Temuan mereka diperoleh melalui ekspedisi mandiri sejak beberapa tahun terakhir.
Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., yang membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan apresiasi besar terhadap riset yang dilakukan tanpa pendanaan dari pemerintah daerah. Ia menilai kerja keras para peneliti memberikan kontribusi signifikan bagi masa depan perencanaan konservasi di Sulawesi Tenggara.
Hugua menegaskan bahwa kerusakan kawasan hulu akan menimbulkan ancaman serius bagi wilayah hilir seperti Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur yang sangat bergantung pada kestabilan aliran sungai dan ekosistem rawa. Ia mengingatkan bahwa krisis lingkungan dapat terjadi sewaktu-waktu jika kawasan puncak gunung tidak dijaga.
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor kehutanan dan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, hal tersebut kerap menjadi hambatan dalam mengawal kebijakan perlindungan lingkungan di tingkat daerah.
Sementara itu, Silverius Oscar Unggul menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan di Indonesia membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Pengelolaan Hutan Berbasis Lanskap, di mana Sulawesi Tenggara menjadi salah satu pilot project nasional.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat sedang membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan NGO, perguruan tinggi, serta mitra internasional. Upaya ini dilakukan karena luasnya kawasan hutan Indonesia tidak sebanding dengan kapasitas pendanaan negara.
Selain pembiayaan konvensional, Silverius menyoroti peluang skema karbon kredit dan biodiversitas kredit yang kini menjadi perhatian global. Menurutnya, instrumen tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus memberikan manfaat ekologis bagi daerah.
Secara historis, kawasan Wallacea telah dikenal sejak abad ke-19 setelah naturalis Inggris Alfred Russel Wallace melakukan ekspedisi besar-besaran di wilayah Nusantara. Konsep “Garis Wallace” yang memisahkan flora-fauna Asia dan Australia menjadi tonggak penting dalam kajian biogeografi dunia. Sulawesi, termasuk wilayah Sultra, merupakan pusat dari temuan itu dan hingga kini menjadi fokus riset ilmiah internasional.
Karena nilai ekologinya yang tinggi, sejumlah kawasan di Sulawesi sebelumnya telah diusulkan menjadi Taman Nasional atau Geopark UNESCO. Namun, usulan baru seluas 6.000 km² ini menjadi salah satu yang paling komprehensif, karena didasarkan pada data ilmiah terbaru dan pendekatan lanskap terpadu.
Forum Wallacea Expeditions kali ini tidak hanya menjadi ajang publikasi hasil penelitian, tetapi juga diharapkan menjadi landasan awal terbentuknya komitmen kolektif lintas sektor. Para peserta sepakat bahwa keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bergantung pada kemampuan bersama menjaga ekosistem Wallacea.
Dengan menguatnya dukungan ilmiah dan politik, usulan pembentukan kawasan konservasi baru di Sulawesi Tenggara kini memasuki babak penting. Langkah selanjutnya menunggu respons pemerintah pusat serta proses koordinasi lanjutan dengan lembaga terkait.(*)
baca berita lainnya:
Mutasi Polri Maret 2025: Update Daftar Kapolda yang Dirombak, Tujuh Kapolres di Sultra Berganti, Ada Kapolres Baubau
JAKARTA, DT-Dalam rangka penyegaran organisasi dan pembinaan karir di Wilayah Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) tujuh Kapolres mengalami mutasi alias berganti. “Mutasi Polri Maret 2025: Update Daftar Kapolda yang Dirombak, Tujuh Kapolres di Sultra Berganti, Ada Kapolres Baubau,”
Kebijakan mutasi ini tertuang dalam enam surat telegram Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang diteken pada 12 Maret 2025. Dari total 1.255 perwira yang dimutasi, sebanyak 881 personel mendapatkan promosi jabatan. Mutasi Polri pada Maret 2025 tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/488/III/KEP./2025 hingga ST/493/III/KEP./2025.
Mutasi Polri Maret 2025: Update Daftar Kapolda yang Dirombak, Tujuh Kapolres di Sultra Berganti, Ada Kapolres Baubau
Mutasi ini merupakan bagian dari kebijakan rotasi yang lebih luas di tubuh Polri, yang melibatkan 1.255 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) di seluruh Indonesia.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari pembinaan karier dan strategi penguatan organisasi Polri.
Dalam Keterangan resminya, Kamis (13/3/2024), Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan mutasi itu merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, lanjutnya, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota
Berikut daftar Kapolres di Sulawsi Tenggara Yang Mengalami Rotasi
1. Kapolres Konawe
– AKBP Ahmad Setiadi, S.I.K. dimutasi menjadi Wadansatlat Brimob Korbrimob Polri.
– AKBP Noer Alam, S.I.K. ditunjuk sebagai Kapolres Konawe, sebelumnya menjabat Kanit II Subdit Sosial Kemasyarakatan Ditsosbud Baintelkam Polri
2. Kapolres Baubau
– AKBP Bungin Masokan Misalayuk, S.H., S.I.K., M.Si. dipindahkan menjadi Wadirpolairud Polda Metro Jaya.
– AKBP Mayestika Hidayat, S.I.K., M.H. menggantikannya, sebelumnya menjabat Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Sultra.
3. Kapolres Kolaka Timur
– AKBP Yudhi Palmi D. J., S.I.K., M.Si. dipindahkan menjadi Kabagkerma Roops Polda Riau.
– AKBP Tinton Yudha Riambodo, S.H., S.I.K., M.H. ditunjuk sebagai Kapolres Kolaka Timur, sebelumnya Kanit 4 Subdit IV Dittipidter Bareskrim Polri.
4. Kapolres Buton
– AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom. dimutasi menjadi Wakapolrestabes Medan Polda Sumut.
– AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K. menggantikannya, sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sultra.
5. Kapolres Kolaka Utara
-AKBP Ritman Todoan Agung Gultom, S.I.K. ditunjuk sebagai Kapolres Kolaka Utara, sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kep. Babel.
6. Kapolres Wakatobi
– AKBP I Gusti Putu Adi Wirawan, S.I.K. ditunjuk sebagai Kapolres Wakatobi, sebelumnya menjabat Kasubditregident Ditlantas Polda Sultra.
7. Kapolres Buton Utara
– AKBP Herman Setiadi, S.I.K. dipindahkan menjadi Wadirsamapta Polda Sultra.
– AKBP Totok Budi Sanjoyo, S.I.K., M.H. menggantikannya, sebelumnya menjabat Kanit 3 Subdit II Dittipidter Bareskrim Polri.
Mutasi Polri Maret 2025: Update Daftar Kapolda yang Dirombak
Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran pada Maret 2025. Mutasi juga memastikan pergantian 10 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
Mutasi dilakukan di jajaran perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Total mutasi dilakukan terhadap 1.255 personel. Selain 10 Kapolda yang berganti, mutasi juga memastikan 10 Polisi Wanita (Polwan) menjadi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
Sampai Kamis (13/3/2025) sudah diketahui beberapa Kapolda baru hasil mutasi Polri Maret 2025. Total ada 10 Kapolda baru dalam mutasi tersebut. Mereka akan mengisi kekosongan jabatan Kapolda, juga imbas dari mutasi.
Posisi Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dipegang Irjen Pol. Rusdi Hartono. Ia mengisi kekosongan Kapolda Sulsel, usai Irjen Pol Yudhiawan Wibisono dimutasi sebagai Pati Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri penugasan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Beli vitamin dan suplemen
Irjen Rusdi dipastikan akan meninggalkan posisinya sebagai Kapolda Jambi. Selanjutnya, Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar akan mengisi kekosongan Rusdi. Sebelum ini, Irjen Krisno merupakan Gubernur Akademi Polisi (Akpol).
Lalu posisi Kapolda Bengkulu akan diisi Brigjen Pol. Mardiyono, yang sebelumnya mengisi jabatan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kasespimma Lemdiklat) Polri. Sebelumnya Kapolda Bengkulu dijabat Irjen Pol. Anwar, yang kini menjadi Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri
Kemudian, Kapolda Jawa Timur (Jatim) akan diisi Irjen Pol. Nanang Avianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Nanang mengisi kekosongan usai Komjen Pol. Imam Sugianto dilantik sebagai Asisten Utama Bidang Operasi.
Posisi lain yang diisi nama baru ialah Kapolda Yogyakarta oleh Irjen Pol. Argo Yuwono, serta Kapolda Riau oleh Irjen Pol. Hery Herjawan. Sebelumnya, Argo mengisi posisi sebagai Asisten Logistik, sedangkan Hery sebelumnya ditugaskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dari mutasi ini, terdapat 10 polwan yang akan menjabat sebagai Kapolres. Beberapa nama yang sudah diketahui ialah AKBP Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana (Polda Bali), AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga (Polda Jawa Tengah), serta AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur (Polda Lampung).
Jika dirinci, mutasi Maret 2025 membuat 6 Irjen Pol dan 33 Brigjen Pol. mendapat promosi jabatan baru. Sebanyak 288 Kombes Pol. mengalami nivelering jabatan. Hingga 205 AKBP menjabat sebagai Kapolres di berbagai daerah.
Berikut ini Kapolda baru yang sudah diketahui hasil mutasi Polri pada Maret 2025:
