KUA-PPAS Buton Selatan 2027 Dibahas, Bupati H Muh Adios Tekankan Anggaran Berpihak pada Warga
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM — Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD mulai membahas arah kebijakan anggaran 2027 dengan menempatkan ketepatan waktu, kemampuan fiskal, dan manfaat bagi masyarakat sebagai perhatian utama. Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios meminta seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 berjalan sesuai jadwal. “KUA-PPAS Buton Selatan 2027 Dibahas, Bupati H Muh Adios Tekankan Anggaran Berpihak pada Warga,”
Penegasan tersebut disampaikan Adios dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 di Aula DPRD Busel, Senin (10/8/2026). Forum itu menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah tahun depan.
Adios mengatakan penganggaran tidak semestinya berhenti pada pemenuhan prosedur administrasi. Setiap program yang direncanakan harus memiliki sasaran dan dampak yang terukur sehingga APBD dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita berharap rancangan anggaran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2027 dapat disusun dan ditetapkan sesuai jadwal, sehingga penganggaran dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Adios.
Menurut dia, KUA dan PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi dasar pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun rancangan APBD. Karena itu, pembahasannya membutuhkan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, ketepatan waktu penyusunan APBD merupakan bagian dari siklus penganggaran tahunan agar pelaksanaan program pemerintah tidak terganggu pada awal tahun anggaran. Prinsip tersebut berkembang seiring penguatan tata kelola keuangan daerah setelah era desentralisasi dan otonomi daerah pada awal 2000-an.
Adios meminta sinergi antara eksekutif dan legislatif dipertahankan hingga seluruh tahapan KUA-PPAS selesai dan APBD 2027 ditetapkan. Ia menilai kerja sama kedua lembaga diperlukan agar prioritas anggaran tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.
“Dengan sinergi yang baik, kita berharap APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Buton Selatan,” tegasnya.
baca juga:
- Buya Yahya Disambut Antusias, Bupati Buton Selatan H Muh Adios: Kami Siap 100 Persen Dukung Pesantren Buya Yahya
- Bukan Karena Uang, Tetapi Karena Harapan Ibu, Doa, Tekad, dan Dukungan, Kisah Anak Petani dari …
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Buton Selatan, 17 anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkab Busel. Pembahasan KUA dan PPAS selanjutnya menjadi pijakan untuk menentukan program dan alokasi belanja dalam APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2027.(*)
baca berita lainnya:
Bupati Buton Selatan H Muh Adios Kukuhkan Sadidi Jadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tujuh ASN Purnabakti
BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperkuat struktur birokrasi dengan melantik Sadidi, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan dalam Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Apel Kantor Bupati Buton Selatan, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pensiun kepada tujuh ASN serta surat perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Kukuhkan Sadidi Jadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tujuh ASN Purnabakti,”
Pelantikan Sadidi merupakan bagian dari pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hasil seleksi terbuka yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Ia menggantikan LM. Idris, SP., MM., yang telah memasuki masa purnabakti setelah menyelesaikan pengabdian sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., yang memimpin langsung apel tersebut mengatakan, rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan penyegaran organisasi agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan program pembangunan dapat terlaksana secara optimal.
“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Karena itu, pejabat yang baru dilantik harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Muhammad Adios.
Selain pelantikan pejabat, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga memberikan penghargaan kepada tujuh ASN yang memasuki masa purnabakti. Bupati menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi para aparatur yang selama bertahun-tahun telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ASN yang memasuki masa purnabakti. Pengabdian mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan daerah,” katanya.
Dalam rangka memperkuat kapasitas aparatur, Pemkab Buton Selatan turut menyerahkan surat perjanjian kerja kepada PPPK dengan periode Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Maret dan April. Para PPPK diharapkan mampu menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Bupati berpesan agar PPPK yang menerima amanah tersebut menjaga disiplin, memegang teguh etika sebagai aparatur negara, serta bekerja dengan orientasi pelayanan. “Saya berharap seluruh PPPK mampu menunjukkan kinerja terbaik, bekerja cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan,” tegasnya.
Penguatan birokrasi melalui penataan jabatan ASN sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang mulai diperkuat pemerintah Indonesia sejak era reformasi 1998. Secara historis, penataan aparatur negara menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pelayanan. Di tingkat global, penguatan kapasitas birokrasi juga menjadi perhatian berbagai negara sejak berkembangnya konsep good governance pada dekade 1990-an yang menekankan akuntabilitas, profesionalisme, dan kualitas layanan publik.
baca juga:
- Kasuami, Air Mata, dan Doa, Ketika Harapan Seorang Ibu Bertemu Kepedulian Bupati H Muh Adios, Anak Petani Desa Bola di Buton Selatan Akhirnya Menjemput Mimpi Menjadi Prajurit TNI
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Lepas Kontingen Pramuka ke Jamnas XII 2026, Titip Pesan Jaga …
Melalui pelantikan pejabat, penghargaan kepada ASN purnabakti, serta penguatan tenaga PPPK, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas demi mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)
