BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM  – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi memulai tahapan asesmen Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan melibatkan 54 aparatur sipil negara (ASN) untuk memperebutkan 10 jabatan strategis yang masih kosong. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., tersebut berlangsung di Aula Dhacara SDM Polda Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (24/6/2026). “Gandeng Polda Sultra, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Resmikan Asesmen JPT, 57 ASN Perebutkan 10 Jabatan Strategis,”

Pembukaan asesmen turut dihadiri Kepala Biro SDM Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Arief Fitrianto, S.H., S.I.K., M.M., mewakili Kapolda Sultra, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan yang juga Ketua Panitia Seleksi La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd., Ketua Tim Asesmen dari Mabes Polri, Plt. Kepala BKPSDM Buton Selatan, para asesor, serta seluruh peserta seleksi. Pelaksanaan asesmen dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 24–25 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan bahwa proses seleksi terbuka bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. “Seleksi terbuka ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi upaya menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang mampu membawa perubahan, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Adios, pemerintah daerah berkomitmen menerapkan sistem merit dalam setiap pengisian jabatan. “Setiap pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas pertimbangan lain di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan asesmen secara serius karena hasilnya akan menjadi dasar penempatan pejabat sekaligus pemetaan kompetensi ASN.

Sepuluh posisi yang dibuka dalam seleksi tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Biro SDM Polda Sultra Kombes Pol. Arief Fitrianto menyatakan Assessment Center Polri menjalankan seluruh proses secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel. “Melalui proses seleksi yang ketat dan objektif, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, mampu membangun kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Buton Selatan,” katanya.

Data panitia menunjukkan semula terdapat 57 peserta yang lolos seleksi administrasi. Namun, tiga orang tidak mengikuti asesmen karena telah menjalani asesmen JPT Pratama beberapa bulan sebelumnya dan hasil penilaiannya masih dapat digunakan dalam proses seleksi kali ini, sehingga jumlah peserta yang mengikuti asesmen menjadi 54 ASN.

baca juga:

1. Buton Selatan Buka Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk 10 OPD Strategis, Pendaftar Tembus 59 Orang, Minus Dukcapil dan Pol PP
2. Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar di Buton Selatan jadi Penyebab Peringkat Keempat …

Secara historis, mekanisme seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia semakin diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Di tingkat internasional, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara dengan tata kelola pemerintahan modern sebagai instrumen untuk memastikan promosi pejabat publik dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja sehingga mampu menciptakan birokrasi yang efektif dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan asesmen ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap memperoleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.(*)