BPOM Perkuat Pencegahan Penyalahgunaan OOT Lewat Festival Musik dan Edukasi Digital

JAKARTA, DURASITIMES.COM  – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) di kalangan remaja melalui penyelenggaraan Safe Sound Fest 2026, sebuah festival musik pelajar tingkat SMA/SMK se-Jabodetabek yang digelar di SMAN 70 Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi puncak Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, organisasi profesi, serta kalangan pendidikan. “BPOM Perkuat Pencegahan Penyalahgunaan OOT Lewat Festival Musik dan Edukasi Digital,”

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan OOT yang dinilai dapat merusak kesehatan generasi muda sekaligus menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan kreatif berbasis musik dan teknologi digital, BPOM berupaya menghadirkan metode edukasi yang lebih dekat dengan kehidupan remaja.

Pada kesempatan itu, BPOM juga meluncurkan Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan (SIGAP OM), sebuah platform digital yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat. Platform tersebut ditujukan bagi pelajar, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat umum.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan tantangan penyalahgunaan OOT perlu menjadi perhatian serius karena kelompok usia muda merupakan sasaran yang paling rentan. Menurut dia, akses yang relatif mudah dan harga yang terjangkau membuat OOT kerap disalahgunakan untuk memperoleh efek tertentu.

“Saat ini terdapat tantangan serius berupa penyalahgunaan OOT, yaitu obat yang seharusnya digunakan untuk pengobatan namun disalahgunakan untuk mendapatkan efek tertentu,” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.

Taruna menjelaskan bahwa Generasi Z yang jumlahnya mencapai sekitar 71 juta jiwa atau 24,9 persen dari total penduduk Indonesia merupakan modal utama bangsa dalam menghadapi bonus demografi hingga tahun 2035. Karena itu, kualitas kesehatan fisik dan mental generasi muda harus dijaga sejak dini.

Menurut BPOM, penyalahgunaan OOT dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Secara farmakologis, obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat, memicu ketergantungan, menyebabkan gangguan mental berat, kerusakan otak, hingga meningkatkan risiko kematian akibat overdosis.

“Dampak jangka panjangnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan melemahkan ketahanan bangsa,” kata Taruna Ikrar.

Selain memperkuat edukasi, BPOM juga terus meningkatkan pengawasan dan penindakan. Bersama aparat penegak hukum, BPOM berhasil mengungkap sejumlah pabrik ilegal di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memproduksi OOT tanpa izin edar.

Dari operasi tersebut, petugas menyita lebih dari 1 miliar tablet OOT ilegal, termasuk tramadol, triheksifenidil, dan dekstrometorfan. Nilai keekonomian barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai sekitar Rp398 miliar.

BPOM menilai penyitaan tersebut memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonominya. Jumlah obat yang diamankan berpotensi mencegah paparan penyalahgunaan terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang, terutama di kalangan remaja dan usia produktif.

“Bagi BPOM, keberhasilan tersebut tidak diukur dari nilai ekonomi barang bukti, melainkan dari berapa banyak nyawa dan masa depan generasi muda yang berhasil kita selamatkan. Penegakan hukum penting, namun pencegahan dari hulu menjadi prioritas utama,” tegas Taruna.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh sembilan pemangku kepentingan, yakni BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

Melalui komitmen tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat koordinasi pengawasan peredaran OOT, meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan penegakan hukum secara terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan melalui musik dipilih karena dinilai efektif menjangkau kalangan remaja. BPOM akan memanfaatkan karya-karya terbaik dari Safe Sound Fest 2026 sebagai materi kampanye digital yang disebarluaskan secara berkelanjutan melalui berbagai kanal komunikasi resmi lembaga tersebut.

Secara historis, penyalahgunaan obat-obatan yang memengaruhi sistem saraf telah menjadi persoalan global selama puluhan tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam berbagai laporan menyebutkan bahwa penyalahgunaan zat adiktif terus menjadi ancaman kesehatan masyarakat dunia, terutama bagi kelompok usia muda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan media sosial.

Di Indonesia, pemerintah telah memperkuat pengawasan obat dan narkotika sejak beberapa dekade terakhir melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk BPOM, Kementerian Kesehatan, dan BNN. Berbagai operasi nasional yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengungkap jaringan produksi dan distribusi obat ilegal yang menyasar pelajar serta masyarakat usia produktif.

baca juga:

1. Menkes Dorong Buruh Rutin Periksa Kesehatan untuk Tekan Risiko Penyakit Kronis
2. Penguatan SDM dan Sarana Laboratorium Jadi Fokus Kunjungan Kepala BB Labkesmas …

Taruna Ikrar menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata. Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat.

“Kami mengajak masyarakat dan pelajar untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan obat serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing,” ujar Taruna menutup kegiatan tersebut.(*)

baca berita lainnya:

JAKARTA , DURASiTIMES.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendukung peluncuran The Lancet Regional Health – Western Pacific Commission on Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045 di Auditorium J. Leimena, Jakarta, sebagai langkah strategis menyusun arah transformasi kesehatan nasional berbasis bukti ilmiah menuju satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Komisi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan jangka panjang guna menjawab tantangan kesehatan nasional di masa mendatang. “Kemenkes dan Lancet Susun Arah Baru Sistem Kesehatan Indonesia Menuju 2045,”

Peluncuran ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya sebuah komisi di bawah naungan The Lancet, salah satu jurnal medis paling berpengaruh di dunia yang terbit sejak 1823, dipimpin bersama (co-chaired) oleh ilmuwan dan pakar kesehatan asal Indonesia. Kehadiran komisi tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan riset kesehatan global.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan kesehatan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Menurutnya, bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncak pada 2030–2035 harus dimanfaatkan melalui kebijakan yang tepat dan berbasis data.

“Kita patut bangga bahwa Indonesia kini melahirkan komisi jurnal Lancet pertama yang dipimpin putra-putri bangsa. Ini menunjukkan kematangan ekosistem riset kita,” ujar Budi. Ia menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan para peneliti untuk menyediakan bukti ilmiah dalam mengevaluasi berbagai program kesehatan yang sedang dijalankan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup menjadi 76 tahun dan harapan hidup sehat menjadi 65 tahun. Sasaran tersebut akan dicapai melalui penguatan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini menjadi agenda utama Kemenkes.

Founding Co-Chair Komisi Lancet Regional Health–Western Pacific, Dr. Sandersan Onie, menegaskan bahwa komisi ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan kelompok rentan dapat terdokumentasi dalam kajian ilmiah yang diakui dunia. “Komisi ini pada akhirnya tentang satu hal, memastikan masyarakat termiskin, terpencil, dan paling terpinggirkan dapat menjangkau layanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat pada 2045,” katanya.

Dukungan juga disampaikan Editor-in-Chief The Lancet Regional Health – Western Pacific, Dr. Jie Cai. Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang memperoleh pengakuan internasional karena mampu memimpin langsung komisi Lancet. “Komisi ini akan menggabungkan keahlian nasional dan internasional untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang melahirkan kebijakan berkeadilan,” ujar Jie Cai.

baca juga:

1. BPOM Percepat Legalitas UMKM Pangan Melalui Program GASPOL SI JEMPOL
2. BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua …

Secara historis, Indonesia telah menjalankan berbagai reformasi kesehatan sejak penguatan sistem pelayanan primer melalui Puskesmas pada era 1970-an hingga peluncuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang kini menjadi salah satu program asuransi kesehatan terbesar di dunia. Di tingkat global, kolaborasi antara pemerintah dan jurnal ilmiah internasional seperti The Lancet telah banyak digunakan untuk merumuskan kebijakan kesehatan di berbagai negara, termasuk Inggris, Australia, dan Tiongkok.

Kemenkes berharap rekomendasi yang dihasilkan komisi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan sistem kesehatan masa depan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan hingga menjangkau wilayah terluar Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas internasional itu diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (*)