BPOM Percepat Legalitas UMKM Pangan Melalui Program GASPOL SI JEMPOL
SURABAYA, DURASITIMES.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan rangkaian Bulan Keamanan Pangan 2026 sekaligus mempercepat proses legalitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Gerakan Sosialisasi dan Pendampingan Registrasi Produk dan Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan (GASPOL SI JEMPOL) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day/WFSD) 2026. “BPOM Percepat Legalitas UMKM Pangan Melalui Program GASPOL SI JEMPOL,”
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penguatan keamanan pangan harus menjadi agenda bersama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, produktivitas nasional, dan daya saing industri pangan Indonesia. Melalui pendekatan jemput bola, BPOM memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM agar proses registrasi produk dan sertifikasi sarana produksi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Pangan yang aman merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” kata Taruna Ikrar saat membuka kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu, BPOM menyerahkan secara simbolis enam Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan, satu Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMKM susu pasteurisasi pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta satu Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) proaktif bagi pelaku usaha pangan olahan non-risiko tinggi.
Selain mendukung pelaku usaha di dalam negeri, BPOM juga memperkuat akses produk pangan Indonesia ke pasar internasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan sertifikat bebas kontaminasi cesium-137 sebagai syarat ekspor rempah ke Amerika Serikat. Kewenangan tersebut diperoleh setelah BPOM ditunjuk oleh United States Food and Drug Administration (US FDA) sebagai Certifying Entity untuk rempah pada 31 Oktober 2025.
“Penunjukan tersebut menjadi pengakuan internasional atas kapasitas dan kredibilitas sistem pengawasan pangan Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap mutu dan keamanan produk pangan nasional di pasar global,” ujar Taruna Ikrar.
Dalam acara yang sama, BPOM menyerahkan tiga Shipment Specific Certificate (SSC) kepada perusahaan eksportir rempah. Penyerahan itu sekaligus menandai penerbitan SSC ke-500 sejak BPOM mendapatkan mandat sebagai lembaga sertifikasi ekspor rempah untuk pasar Amerika Serikat.
Tema WFSD 2026, yakni “From Burden to Solutions–Safe Food Everywhere” atau “Dari Beban Menjadi Solusi–Pangan Aman di Mana Saja”, menegaskan bahwa keamanan pangan masih menjadi tantangan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 600 juta orang di dunia jatuh sakit setiap tahun akibat pangan yang terkontaminasi, sementara sekitar 420 ribu orang meninggal karena penyakit bawaan pangan (foodborne diseases).
Di Indonesia, penguatan sistem keamanan pangan terus menjadi prioritas pemerintah. Sejak WFSD pertama kali diperingati secara global pada 2019 atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berbagai program edukasi, pengawasan, dan sertifikasi pangan terus diperluas guna meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk nasional.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku usaha, melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pangan, mulai dari produsen, distributor, akademisi, media, hingga masyarakat sebagai konsumen.
“Melalui kolaborasi yang kuat, penerapan praktik keamanan pangan yang baik, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mewujudkan pangan yang aman di setiap tahap rantai pangan,” katanya.
baca juga:
- Kemenkes Minta Sengketa RSUP Jayapura Diselesaikan Tanpa Mengganggu Pelayanan Pasien
- Bupati Buton Tengah Azhari Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Lebih Banyak Desa
Melalui Bulan Keamanan Pangan 2026 yang mengusung semangat “Pangan Berkualitas, Pasar Tanpa Batas”, BPOM berharap semakin banyak UMKM pangan olahan yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun global serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.
“Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem pangan yang aman, bermutu, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Taruna Ikrar.(*)
baca berita lainnya:
Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah
BUTON TENGAH – Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, mendorong agar program pelayanan kesehatan gratis diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Harapan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Sunatan Massal dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Sabtu (20/6/2026), yang diikuti ratusan warga. “Bupati Azhari Minta Program Sunatan Massal dan CKG Digelar Secara Berkala di Buton Tengah,”
Menurut Azhari, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran pemerintah akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui layanan yang mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh terhambat oleh hal-hal yang bersifat seremonial,” ujar Azhari dalam sambutannya di hadapan peserta kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengusulkan agar kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya dilaksanakan di satu desa, tetapi dapat dirancang melibatkan beberapa desa sekaligus. Langkah itu diyakini mampu memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus menghadirkan program-program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. “Kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah dijangkau, dan memberikan dampak nyata bagi warga,” katanya.
Kegiatan sosial tersebut menghadirkan berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, hingga sunatan massal tanpa dipungut biaya. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah peserta yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan panitia.
Bupati Azhari turut memberikan apresiasi kepada dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, dedikasi para tenaga medis menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Penghargaan juga disampaikan kepada TP-PKK, PMI, Yayasan Haji Kalla, serta seluruh panitia dan pihak yang telah bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. “Kolaborasi berbagai pihak seperti ini perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas,” ungkapnya.
Selain membahas pelayanan kesehatan, Azhari mengingatkan pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menilai data yang akurat menjadi syarat utama agar berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Validitas data harus terus dijaga sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Secara historis, penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Indonesia telah menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan dasar, terutama setelah reformasi sistem jaminan kesehatan nasional yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Berbagai daerah juga rutin menggelar bakti sosial kesehatan sebagai pelengkap layanan kesehatan formal untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan.
Dalam konteks internasional, organisasi kesehatan dunia selama bertahun-tahun mendorong negara-negara untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan preventif sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan layanan medis berbasis komunitas dinilai efektif dalam mendukung deteksi dini penyakit serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok rentan.
baca juga:
- Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Penggelembungan Anggaran Alkes RSUD Krui
- Penguatan SDM dan Sarana Laboratorium Jadi Fokus Kunjungan Kepala BB Labkesmas …
Kegiatan di Desa Wadiabero turut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari, staf ahli PKK Kartini Adam Basan, sejumlah anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala desa se-Kecamatan Gu, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan bersama terhadap penguatan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah.(*)
