Bupati Buton Selatan H Muh Adios Pastikan Tak Ada Kebijakan Menolak Alumni IPDN Kepada Dirjen Kemendagri
JAKARTA, DURASITIMES.COM – Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang menolak alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penegasan tersebut disampaikan saat bertemu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, di Jakarta, Selasa (28/7/2026), guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Pastikan Tak Ada Kebijakan Menolak Alumni IPDN Kepada Dirjen Kemendagri,”
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Muhammad Adios menjelaskan bahwa kebijakan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton Selatan sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, isu yang menyebut pemerintah daerah menolak alumni IPDN tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Pemkab Buton Selatan tidak pernah memiliki kebijakan menolak alumni IPDN. Kami sangat menghargai seluruh putra-putri terbaik bangsa, termasuk alumni IPDN, yang memiliki kompetensi dan semangat pengabdian untuk membangun daerah,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan, terutama pada belanja pegawai. Karena itu, setiap kebijakan penambahan ASN harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengikuti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. “Penyesuaian formasi ASN harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus kemampuan keuangan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Selain mengklarifikasi isu yang berkembang, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas pengelolaan keuangan daerah dan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN pada masa mendatang. Agus Fatoni yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) menerima penjelasan langsung dari Bupati mengenai kondisi riil di Kabupaten Buton Selatan.
Muhammad Adios menambahkan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan terus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah pusat, termasuk kebijakan mengenai formasi ASN dan peluang pengabdian bagi alumni IPDN di daerah. “Kami akan menyesuaikan setiap kebijakan secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan fiskal daerah, sehingga seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
IPDN merupakan lembaga pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang sejak berdiri telah menjadi salah satu institusi pencetak kader pemerintahan di Indonesia. Alumni IPDN tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota sebagai aparatur yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Secara historis, pemerintah Indonesia selama beberapa dekade menerapkan sistem pengisian kebutuhan ASN yang mengacu pada analisis jabatan, analisis beban kerja, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan praktik manajemen kepegawaian di berbagai negara yang menerapkan rekrutmen aparatur sipil berdasarkan kebutuhan organisasi, kapasitas anggaran, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga efisiensi birokrasi tetap menjadi prioritas.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Siapkan Kadin sebagai Mitra Strategis Pengembangan Usaha, Diawali Pelantikan Ketua Kadin Busel Muh Sadly Nur Rachmadhan Pada Bulan Agustus
- HUT Ke-12 Buton Selatan, Bupati H Muh Adios Tegaskan Akselerasi Pembangunan Daerah …
Bupati berharap klarifikasi yang disampaikan secara langsung kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dapat mengakhiri kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif, mengedepankan informasi yang akurat, serta bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Buton Selatan secara objektif, positif, dan konstruktif.(*)
baca berita lainnya:
Operasi SAR Hari Kelima Belum Temukan Marfiah, ABK Remaja 14 Tahun Asal baubau yang Hilang di Perairan Lande Buton Selatan
BAUBAU, DURASITIMES.COM – Operasi pencarian terhadap Marfiah (14), seorang anak buah kapal (ABK) asal Kota Baubau yang diduga terjatuh ke laut di perairan Lande, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, masih belum membuahkan hasil. Hingga hari kelima pelaksanaan operasi SAR, korban belum ditemukan meski penyisiran terus dilakukan oleh Basarnas bersama unsur SAR gabungan. “Operasi SAR Hari Kelima Belum Temukan Marfiah, ABK Remaja 14 Tahun Asal baubau yang Hilang di Perairan Lande Buton Selatan,”
Tim Rescue Pos SAR Baubau yang dikerahkan Basarnas Kendari sejak menerima laporan dari keluarga korban pada Minggu (19/7/2026) dini hari terus memperluas area pencarian. Selain personel SAR, operasi juga melibatkan aparat terkait, nelayan setempat, serta komunitas pilot drone dari Kota Baubau yang melakukan pemantauan udara guna menjangkau area pencarian yang lebih luas.
“Seluruh unsur SAR gabungan masih mengoptimalkan pencarian sesuai prosedur dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan personel,” demikian disampaikan dalam informasi operasi pencarian yang diterima dari tim di lapangan.
Berdasarkan kronologi kejadian, insiden bermula pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 20.00 Wita ketika Marfiah selesai mengambil umpan di bagan. Korban kemudian diminta salah seorang ABK lainnya untuk beristirahat di kamar kapal. Namun sekitar pukul 20.30 Wita, korban masih sempat terlihat berada di area haluan kapal.
Sekitar pukul 21.00 Wita, rekan-rekan korban kembali memeriksa keberadaannya. Marfiah sudah tidak ditemukan di atas kapal sehingga diduga kuat terjatuh ke laut. Pencarian awal dilakukan oleh awak kapal sebelum kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak keluarga dan diteruskan ke Basarnas Kendari.
“Korban terakhir kali terlihat berada di bagian haluan kapal sebelum akhirnya dinyatakan hilang,” ungkap salah seorang rekan korban berdasarkan kronologi yang dihimpun dari tim pencarian.
Selama operasi berlangsung, kondisi cuaca di lokasi dilaporkan cukup menantang dengan kecepatan angin mencapai sekitar 12,2 knot. Meski demikian, penyisiran laut maupun pemantauan dari udara tetap dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan peluang menemukan korban.
Peristiwa orang jatuh dari kapal merupakan salah satu jenis kecelakaan laut yang kerap mendapat penanganan prioritas Basarnas. Secara nasional, operasi pencarian terhadap korban kecelakaan di perairan hampir setiap tahun dilakukan di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Di tingkat internasional, pedoman pencarian dan pertolongan korban di laut mengacu pada International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR Convention) 1979 yang menjadi acuan kerja sama operasi pencarian dan penyelamatan di berbagai negara.
baca juga:
- 72 Calon Paskibraka Buton Selatan Jalani Diklat, Bupati H Muh Adios Tekankan Nasionalisme, Fokus Bentuk Karakter Bangsa
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Resmi Buka Diklat Paskibraka, Pemusatan Diklat Dimula, Siapkan …
Di bibir Pantai Lande, keluarga korban masih setia menanti dengan penuh harap. Isak tangis mewarnai penantian mereka selama proses pencarian berlangsung. “Kami hanya berharap Marfiah segera ditemukan,” ujar salah seorang anggota keluarga, seraya berharap operasi SAR membuahkan hasil secepatnya.(*)
