Satgas TMMD Ke-129 Pastikan Rehabilitasi Jalan Labuandiri di Buton Tepat Sasaran
BUTON, DURASITIMES.COM – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 1413/Buton terus mempercepat rehabilitasi jalan di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton. Memasuki Minggu (26/7/2026), pekerjaan difokuskan pada pemerataan material menggunakan alat berat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas badan jalan agar lebih kokoh, aman, dan mampu menunjang mobilitas masyarakat dalam jangka panjang. “Satgas TMMD Ke-129 Pastikan Rehabilitasi Jalan Labuandiri di Buton Tepat Sasaran,”
Fokus pekerjaan pada tahap ini diarahkan untuk membentuk struktur dasar jalan yang stabil sebelum memasuki tahapan konstruksi berikutnya. Penggunaan alat berat dinilai mampu mempercepat proses penyebaran material sekaligus menjaga tingkat kepadatan dan pemerataan sesuai standar teknis yang telah direncanakan.
Seluruh proses pengerjaan mendapat pengawasan langsung dari personel Satgas TMMD Ke-129. Pengawasan dilakukan pada setiap titik pekerjaan untuk memastikan volume material, ketebalan lapisan, serta kualitas hasil rehabilitasi tetap sesuai dengan perencanaan sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan yang optimal.
“Pemerataan material ini merupakan tahapan penting dalam pembentukan badan jalan. Kami memastikan setiap proses dikerjakan dengan baik agar hasil rehabilitasi memiliki kualitas yang maksimal dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar salah seorang personel Satgas TMMD Ke-129 Kodim 1413/Buton di lokasi pekerjaan.
Ia menambahkan, setiap tahapan pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan terukur agar hasil akhir benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas jalan yang dibangun dapat digunakan dalam waktu yang lama,” katanya.
Program TMMD merupakan salah satu bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Sejak pertama kali digelar pada 1980 dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD), program ini telah menjadi instrumen pembangunan nasional yang menyasar daerah tertinggal, terisolasi, maupun kawasan yang membutuhkan percepatan infrastruktur. Pada 1999, program tersebut resmi berubah nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) seiring reformasi institusi TNI, dengan tetap mengedepankan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat.
Secara internasional, konsep pelibatan militer dalam pembangunan sipil juga diterapkan di berbagai negara, seperti melalui Army Corps of Engineers di Amerika Serikat yang berperan membangun infrastruktur publik, maupun keterlibatan militer dalam pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah negara Asia dan Eropa saat menghadapi keterbatasan akses wilayah. Meski memiliki karakteristik berbeda, seluruh program tersebut bertujuan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang memadai.
Melalui TMMD Ke-129, Kodim 1413/Buton terus menghadirkan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat Desa Labuandiri. Rehabilitasi jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses transportasi warga, mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong pertumbuhan aktivitas sosial maupun perekonomian masyarakat di Kecamatan Siotapina.
baca juga:
- Bupati Buton Alvin Akawijaya Resmikan Jembatan Sungai Loko Penopang Ekonomi Warga di Lawele
- Bupati Buton Alvin Akawijaya Resmikan TMMD ke-129, Percepat Pembangunan dari Desa
Pembangunan jalan desa yang berkualitas menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Dengan selesainya rehabilitasi ini, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga manfaat program TMMD dapat dirasakan secara berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Pemkab Buton Dorong ASN Miliki Rumah Layak Lewat Program FLPP Bersubsidi
BUTON, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., di Aula Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Senin (15/6/2026). “Pemkab Buton Dorong ASN Miliki Rumah Layak Lewat Program FLPP Bersubsidi,”
Program FLPP diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi ASN sekaligus mendukung pengembangan kawasan permukiman yang lebih tertata di Kabupaten Buton.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buton menegaskan bahwa penyediaan rumah layak merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita memiliki rencana pengembangan kawasan perumahan dengan dukungan lahan sekitar 25 hektare. Ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan sekaligus menjawab kebutuhan hunian masyarakat,” kata Alvin Akawijaya Putra.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga pada penyediaan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Rencana pengembangan kawasan perumahan tersebut disiapkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah Pasarwajo sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang terus berkembang. Ketersediaan lahan seluas sekitar 25 hektare menjadi modal awal untuk mewujudkan kawasan hunian baru yang terintegrasi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, La Joni, S.T., M.Si., mengungkapkan bahwa kebutuhan rumah layak di daerah tersebut masih tergolong tinggi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menemukan kondisi hunian yang dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga dalam satu rumah. Bahkan, terdapat rumah yang ditempati hingga lima kepala keluarga sekaligus.
“Di Kabupaten Buton ini ada rumah yang dihuni hingga lima kepala keluarga. Di sisi lain, rumah tidak layak huni juga masih cukup banyak. Karena itu, program rumah subsidi melalui FLPP ini menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar La Joni.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau. Karena itu, keberadaan program FLPP dinilai penting untuk membantu masyarakat maupun ASN memperoleh akses pembiayaan perumahan dengan skema yang lebih ringan.
Secara nasional, program FLPP telah menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah dalam mengurangi angka backlog perumahan. Sejak diluncurkan pada 2010, program ini telah membantu jutaan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dengan bunga yang terjangkau.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi. Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah melalui berbagai program subsidi, termasuk FLPP, guna menekan angka kekurangan rumah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional.
Di tingkat internasional, isu penyediaan hunian layak juga menjadi perhatian global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11, menekankan pentingnya pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Bupati Buton menilai pengembangan kawasan perumahan yang direncanakan pemerintah daerah sejalan dengan upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
baca juga:
“Pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah,” tegas Alvin.
Melalui sosialisasi dan edukasi FLPP tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton berharap ASN memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pembiayaan rumah subsidi. Pemerintah daerah juga berkomitmen menyediakan lahan yang siap dikembangkan agar program rumah subsidi yang direncanakan sebagai proyek percontohan (pilot project) dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi bagi tumbuhnya kawasan perkotaan baru di Pasarwajo. (*)
