Kabupaten Buton SelatanSULTRA

Pelantikan Sembilan JPT Jadi Langkah Bupati Buton Selatan H Muh Adios Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Ini Dia Nama-Namanya

BUTON SELATAN, DURASITIMES.COM- Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hasil Seleksi Terbuka Tahun 2026. Prosesi pelantikan yang dipusatkan di Gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga, Senin (20/7/2026). “Pelantikan Sembilan JPT Jadi Langkah Bupati Buton Selatan H Muh Adios Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Ini Dia Nama-Namanya,”

Pelantikan Sembilan JPT Jadi Langkah Bupati Buton Selatan H Muh Adios Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Ini Dia Nama-Namanya
Pelantikan Sembilan JPT Jadi Langkah Bupati Buton Selatan H Muh Adios Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Ini Dia Nama-Namanya

Pelantikan tersebut berlangsung secara khidmat dan menjadi bagian dari penguatan birokrasi berbasis sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, serta penyerahan dokumen pelantikan kepada masing-masing pejabat yang disaksikan oleh para undangan.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Dalam sambutan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios menegaskan bahwa, pelantikan bukan sekadar agenda seremonial ataupun mengisi kekosongan jabatan. Pelantikan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berbasis sistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelantikan dan pergantian pimpinan ini merupakan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas,” ujar Adios.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara objektif, transparan, kompetitif, dan profesional. Para peserta mengikuti proses mulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi berbasis komputer, penulisan makalah, wawancara, hingga penilaian rekam jejak oleh panitia seleksi.

Dari seluruh rangkaian tersebut, panitia menetapkan tiga peserta terbaik untuk setiap jabatan yang diperebutkan. Berdasarkan hasil penilaian objektif dan rekomendasi teknis, pemerintah kemudian menetapkan pejabat yang dinilai paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan strategis tersebut.

“Seleksi ini menghasilkan kader-kader terbaik yang dimiliki Kabupaten Buton Selatan. Mereka memiliki kemampuan yang mumpuni sesuai jabatan yang akan diemban. Penempatan pimpinan benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja,” katanya.

Bupati mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah bentuk penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang profesional, berprestasi, serta menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi di masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Pastikan pelayanan publik berjalan cepat, mudah, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Buton Selatan. Bangun budaya kerja yang kolaboratif, disiplin, dan tertib administrasi. Saya tidak menginginkan pejabat yang hanya pandai membuat laporan, tetapi minim aksi. Saya ingin saudara hadir di tengah masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Seleksi Terbuka JPT Pratama, termasuk mereka yang berhasil masuk tiga besar namun belum memperoleh kesempatan untuk dilantik.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, semangat, dan sportivitas seluruh peserta. Bagi yang belum terpilih, tetaplah memberikan pengabdian terbaik karena kompetensi saudara tetap dibutuhkan untuk membangun Kabupaten Buton Selatan,” ujarnya.

baca juga:

  1. Seleksi JPT Buton Selatan Masuk Tahap Akhir, Bupati H Muh Adios Uji Tiga Besar Kandidat
  2. Pansel Umumkan Tiga Besar Kandidat JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan, Ini Dia Nama-namanya

Prosesi pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara, pemberian ucapan selamat, dan sesi foto bersama. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menyusun program kerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta bersinergi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berikut Sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik:

1. La Ode Bariu – Kepala Dinas Pendidikan.

2. dr. La Ode Achmad Amanah Maulana – Kepala Dinas Kesehatan.

3. Iwan Mulyawan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. La Ode Muhammad Ilmayang Amli – Kepala Dinas Perhubungan.

5. Rusman Alam Purnama – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. Madina Hasmar – Kepala Dinas Perikanan.

7. La Ode Muhamad Hidayat – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

8. Hasmin Joko – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

9. Haida – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Baca Berita lainnya:

BPBD Buton Selatan Petakan Wilayah Rawan Karhutla dan Kekeringan, Siagakan Personel 24 Jam Hadapi Musim Kemarau 2026

BUTON SELATAN, BP – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat Sulawesi Tenggara pada 7 Juli 2026. “BPBD Buton Selatan Petakan Wilayah Rawan Karhutla dan Kekeringan, Siagakan Personel 24 Jam Hadapi Musim Kemarau 2026,”

BPBD Buton Selatan Petakan Wilayah Rawan Karhutla dan Kekeringan, Siagakan Personel 24 Jam Hadapi Musim Kemarau 2026
BPBD Buton Selatan Petakan Wilayah Rawan Karhutla dan Kekeringan, Siagakan Personel 24 Jam Hadapi Musim Kemarau 2026

Kepala BPBD Kabupaten Buton Selatan, Suharuddin Singka, mengatakan potensi musim kemarau mulai terlihat sejak dasarian kedua Juni dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga Oktober 2026. Karena itu, BPBD telah melakukan pemetaan wilayah rawan berdasarkan data kejadian tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Suharuddin, sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Desa Sandang Pangan di kawasan Rongi, Kecamatan Lapandewa, Pulau Siompu, dan Kecamatan Kadatua. Sementara itu, kawasan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan tersebar di beberapa kecamatan.

“Di Kecamatan Sampolawa, khususnya kawasan Bukit Lamando, hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan karena didominasi padang ilalang. Api dari satu titik kecil dapat dengan cepat menyebar hingga puluhan hektare. Selain itu, wilayah perbatasan Batauga dengan Kota Baubau, kawasan Waborobo, Lapandewa, Kadatua, Siompu, hingga Batuatas juga menjadi daerah yang harus diwaspadai,” ujar Suharuddin (21/7/2026).

Referensi Geografis

Ia menjelaskan, sebagai langkah antisipasi, BPBD telah berkoordinasi dengan berbagai instansi, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memperkuat penanganan bencana selama musim kemarau.

Selain koordinasi lintas sektor, BPBD juga menurunkan tim dari Bidang Pencegahan untuk melakukan pemetaan kawasan rawan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanganan awal kebakaran.

“Kami terus mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Kebakaran tidak hanya mengancam lahan kosong, tetapi dapat merambat hingga ke permukiman warga. Masyarakat juga kami bekali teknik penanganan awal agar api tidak semakin meluas sebelum petugas tiba di lokasi,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD memperkirakan jumlah wilayah terdampak akan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya karena telah tersedia pelayanan air bersih dari PDAM. Meski demikian, BPBD tetap menyiapkan langkah distribusi air bersih apabila terjadi penurunan debit sumber air di sejumlah desa.

“Jika terjadi kekurangan air bersih seperti tahun-tahun sebelumnya, BPBD siap mendistribusikan air bersih ke wilayah yang dapat dijangkau,” katanya.

Suharuddin menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terus dilakukan agar personel BPBD selalu siap menghadapi berbagai jenis bencana. Menurutnya, terdapat tujuh jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Buton Selatan, yakni banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, gelombang laut, angin kencang, dan abrasi.

Referensi Umum

Meski demikian, ia bersyukur sepanjang tahun 2026 intensitas kejadian bencana relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, hingga saat ini potensi bencana tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Namun kami tetap siaga dan terus melakukan pemantauan,” ujarnya.

BPBD Kabupaten Buton Selatan saat ini menyiagakan personel selama 24 jam penuh. Posko siaga bencana juga telah dibentuk di seluruh kecamatan dan terhubung dengan Posko Induk BPBD di Kabupaten Buton Selatan.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana di wilayahnya. BPBD siap memberikan pelayanan selama 1×24 jam,” tegas Suharuddin.

Dalam mendukung operasional penanggulangan bencana, BPBD memiliki dua unit mobil rescue, satu unit mobil L300 untuk mobilisasi peralatan, serta satu unit speed boat yang masih digunakan untuk kegiatan evakuasi. Selain itu, BPBD juga memiliki tenda pleton dan tenda pengungsian meski masih membutuhkan penambahan sejumlah peralatan pendukung lainnya.

baca juga:

  1. HUT Buton Selatan ke 12 Resmi Dimulai, Bupati Adios Targetkan Buton Selatan Makin Berdaya Saing
  2. Pansel Umumkan Tiga Besar Kandidat JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan, Ini Dia Nama-namanya

Di sektor rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD masih menunggu realisasi program dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa pembangunan talud di Kelurahan Majapahit dan Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, serta Desa Molona di Kecamatan Siompu.

Suharuddin menjelaskan, usulan tersebut telah diajukan sejak 2024 dan semula dijadwalkan terealisasi pada 2026. Namun pelaksanaannya mengalami penundaan karena pemerintah pusat memprioritaskan penanganan bencana di daerah lain.

“Kami berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Usulan yang telah disetujui tidak dibatalkan, hanya menunggu penyesuaian skala prioritas pemerintah pusat,” pungkasnya.(*)

Visited 57 times, 58 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *