Roy Suryo dan Dokter Tifa Tolak Praperadilan, Fokus Hadapi Persidangan

DURASITIMES.COM — Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa memutuskan tidak mengajukan praperadilan terkait perkara yang berhubungan dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya memilih membawa perkara tersebut ke tahap persidangan agar substansi kasus dapat diperiksa secara menyeluruh oleh majelis hakim. “Roy Suryo dan Dokter Tifa Tolak Praperadilan, Fokus Hadapi Persidangan.”

Keputusan itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Ahmad Khozinudin, setelah proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selesai dilakukan pada Senin (22/6). Saat ini, tim kuasa hukum menyatakan fokus utama mereka adalah menghadapi agenda persidangan yang direncanakan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut Khozinudin, langkah tidak mengajukan praperadilan diambil karena pihaknya menginginkan perkara masuk ke pokok pemeriksaan dan tidak berhenti pada aspek prosedural semata. Dengan demikian, seluruh materi yang menjadi perdebatan dapat diuji secara terbuka di pengadilan.

“Kami tidak mengambil upaya itu karena kami sebenarnya berkepentingan untuk masuk ke pokok perkara,” kata Khozinudin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Ia menilai, apabila praperadilan diajukan dan dikabulkan, perkara berpotensi berakhir sebelum substansi persoalan diperiksa secara menyeluruh oleh majelis hakim. Oleh karena itu, pihaknya memilih menunggu proses persidangan dan menyampaikan seluruh argumentasi hukum dalam forum peradilan.

“Jika peradilan diajukan dan kemudian dikabulkan, akhirnya perkara ini gugur sebelum masuk ke pokok perkara,” ujar Khozinudin.

Di sisi lain, persoalan penahanan yang sebelumnya menjadi perhatian tim kuasa hukum kini dinilai telah selesai. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan penahanan kedua tersangka selama menunggu proses persidangan.

“Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan,” kata Marcelo.

Dengan tidak adanya penahanan, tim kuasa hukum menyatakan dapat lebih leluasa mempersiapkan pembelaan. Mereka juga menegaskan kesiapan menghadapi proses persidangan yang akan menjadi arena utama pengujian fakta dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak.

“Yang paling penting kami bisa berkonsentrasi menghadapi proses hukum di pengadilan,” ujar Khozinudin.

Secara historis, praperadilan merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 1981. Mekanisme tersebut dirancang untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, sejumlah perkara besar di Indonesia pernah menggunakan jalur praperadilan sebagai upaya hukum sebelum memasuki pokok perkara.

Beberapa kasus nasional yang sempat menyita perhatian publik melalui mekanisme praperadilan antara lain perkara mantan Komjen Pol Budi Gunawan pada 2015, yang menghasilkan putusan penting terkait status tersangka. Selain itu, sejumlah perkara korupsi dan tindak pidana umum juga kerap memanfaatkan jalur tersebut untuk menguji prosedur penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Dalam konteks internasional, sejumlah negara juga mengenal mekanisme serupa untuk menguji legalitas tindakan aparat sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat proses judicial review terhadap tindakan penegak hukum, sedangkan di beberapa negara Eropa dikenal mekanisme preliminary hearing yang berfungsi menyaring aspek prosedural sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.

Pengamat hukum menilai pilihan untuk tidak mengajukan praperadilan merupakan strategi yang sah dalam sistem peradilan pidana. Dengan strategi tersebut, para pihak dapat langsung mengarahkan energi dan sumber daya pada pembuktian materi perkara di hadapan majelis hakim.

baca juga:

1. PPATK Usulkan Tambahan Anggaran Rp516 Miliar untuk Perkuat Pemberantasan TPPU
2. Cegah Peredaran Narkoba, Lapas Kelas II A Baubau Gandeng BNN dan Gelar Tes Urin Hingga Antisipasi …

Perkembangan kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa kini memasuki fase baru setelah berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Publik menanti proses persidangan yang akan menentukan arah penyelesaian perkara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (*)

baca berita lainnya:

DURASITIMES.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa keputusan terkait penahanan atau penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) dalam kasus dugaan penyebaran informasi palsu mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan. Penegasan itu disampaikan setelah proses pelimpahan tahap II dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah selesai dilaksanakan. “Kapolri Tegaskan Nasib Penahanan Roy Suryo dan Tifa di Tangan Jaksa,”

Pernyataan Kapolri tersebut muncul menyusul keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka setelah menerima berkas perkara, barang bukti, dan tersangka dari penyidik pada Senin (22/6).

Menurut Sigit, seluruh kewajiban Polri dalam penanganan perkara telah dituntaskan melalui mekanisme tahap II sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana.

“Terkait penangguhan penahanan Roy Suryo yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2,” kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan, sejak berkas dan tersangka diserahkan kepada jaksa penuntut umum, kewenangan mengenai penahanan tidak lagi berada pada institusi kepolisian.

“Tentunya kewajiban kami sudah selesai, penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana,” ujar Kapolri.

Keputusan tidak dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa sebelumnya diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah. Ia menyatakan langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

“Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan,” kata Marcelo.

Marcelo menjelaskan, salah satu dasar pertimbangan jaksa adalah adanya surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga serta kuasa hukum kedua tersangka kepada jaksa penuntut umum.

Perkara yang kini memasuki tahap penuntutan tersebut bermula dari laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah dan penyebaran informasi palsu mengenai keaslian ijazah perguruan tingginya yang beredar melalui media sosial.

Dalam perkembangan penyidikan, Polda Metro Jaya sempat menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan penghasutan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Namun, status tersangka pada klaster pertama kemudian dihentikan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, proses hukum terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa pada klaster kedua tetap berlanjut hingga tahap pelimpahan ke kejaksaan.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dugaan manipulasi dokumen elektronik. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran nama baik.

Berdasarkan ketentuan yang disangkakan, Roy Suryo dan dr. Tifa menghadapi ancaman pidana maksimal enam tahun penjara apabila nantinya terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara historis, perkara yang melibatkan dugaan penyebaran informasi elektronik dan pencemaran nama baik menjadi salah satu jenis kasus yang cukup menonjol dalam penegakan hukum Indonesia sejak diberlakukannya UU ITE pada 2008. Sejumlah perkara serupa pernah menarik perhatian publik karena menyangkut tokoh politik, pejabat negara, maupun figur publik yang memiliki pengaruh besar di ruang digital.

baca juga:

1. Polres Baubau Tahan Dua Tersangka Kasus Pencurian Emas, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah
2. Polres Baubau Tegaskan Kasus Asmar Sebagai Korban Pembacokan dan Tersangka ….

 

Di tingkat internasional, berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa terkait penyebaran disinformasi dan konten yang dinilai merugikan reputasi seseorang melalui media elektronik. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga sejumlah negara Uni Eropa dalam satu dekade terakhir memperkuat regulasi digital guna menekan penyebaran informasi palsu dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan platform media sosial.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa kini memasuki fase penuntutan di bawah kewenangan kejaksaan. Publik menantikan perkembangan berikutnya, termasuk penyusunan surat dakwaan serta proses persidangan yang akan menentukan arah akhir perkara tersebut di pengadilan. (*)