PDIP Pertanyakan Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode yang Diusung PSI
DURASITIMES.COM — PDI Perjuangan (PDIP) mempertanyakan wacana yang diusung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai peluang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. PDIP menilai pembahasan mengenai kontestasi politik lima tahun mendatang masih terlalu dini ketika pemerintah sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius. “PDIP Pertanyakan Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode yang Diusung PSI,”
Tanggapan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6). Menurut Deddy, prioritas seluruh elemen politik saat ini seharusnya diarahkan pada penyelesaian berbagai masalah masyarakat, mulai dari isu ekonomi, kesejahteraan hingga aspirasi yang disampaikan kelompok mahasiswa.
“Jawab dulu persoalan-persoalan masyarakat. Apakah ada tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa itu? Jangan langsung bicara Pemilu 2029,” kata Deddy.
Ia menilai wacana pasangan Prabowo-Gibran dua periode yang terus digulirkan PSI lebih mencerminkan strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian publik. Menurut dia, pola tersebut bukan hal baru dalam dinamika politik nasional.
Deddy berpendapat PSI kerap memanfaatkan isu yang sedang menjadi sorotan agar tetap berada dalam ruang percakapan publik. Dalam sejumlah momentum politik sebelumnya, PSI juga dinilai sering mengambil posisi yang berseberangan dengan PDIP sehingga memperoleh eksposur yang lebih luas.
“PSI cenderung begitu. Mereka tidak membesarkan partainya sendiri, tetapi sering menumpang pada isu yang sedang ramai agar menjadi pembicaraan publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Deddy mempertanyakan asumsi bahwa Prabowo pasti bersedia kembali berpasangan dengan Gibran pada Pilpres mendatang. Menurut dia, keputusan politik semacam itu sepenuhnya berada di tangan Prabowo dan belum pernah diumumkan secara resmi.
“Pertanyaan saya, memang Pak Prabowo sudah pasti mau? Tanya dulu sebelum kampanye ke mana-mana,” katanya.
Pernyataan Deddy merupakan respons atas keyakinan yang disampaikan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Dalam sebuah siniar politik yang ditayangkan pada pekan lalu, Ahmad Ali menyebut PSI tetap mendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
Menurut Ahmad Ali, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda yang mengarah pada perpisahan politik antara Prabowo dan Gibran. Karena itu, PSI meyakini duet yang memenangkan Pilpres 2024 tersebut masih akan menjadi pilihan paling rasional pada pemilihan presiden berikutnya.
“Pilihan yang ada, kita mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Saya juga tidak yakin kalau Pak Prabowo tidak mengambil kembali Mas Gibran,” ujar Ahmad Ali.
Ia juga menilai Gibran merupakan figur yang memiliki daya saing tinggi dibandingkan sejumlah nama yang diperkirakan masuk dalam bursa calon wakil presiden pada 2029. Menurut PSI, belum ada kandidat lain yang dianggap lebih menonjol daripada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Secara historis, wacana pasangan presiden dan wakil presiden untuk dua periode bukan hal baru dalam politik Indonesia. Sejak era reformasi, pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2004, namun pada periode kedua tahun 2009 pasangan tersebut tidak kembali bersama. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengalami perubahan pasangan pada periode kedua setelah berduet dengan Jusuf Kalla pada 2014 dan Ma’ruf Amin pada 2019.
Fenomena perubahan maupun keberlanjutan pasangan pemimpin juga terjadi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, sejumlah presiden mempertahankan wakil presidennya untuk periode kedua guna menjaga stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan. Namun tidak sedikit pula yang memilih figur baru untuk menyesuaikan kebutuhan politik dan koalisi yang berkembang.
baca juga:
Pengamat menilai dinamika politik menjelang Pilpres biasanya mulai menghangat jauh sebelum tahapan resmi dimulai. Meski demikian, pembahasan mengenai konfigurasi pasangan calon umumnya baru mengerucut setelah partai-partai melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan perubahan peta kekuatan politik nasional.
Karena itu, perdebatan mengenai peluang Prabowo dan Gibran kembali berpasangan pada Pilpres 2029 diperkirakan masih akan terus berkembang. Di satu sisi, PSI menunjukkan dukungan penuh terhadap keberlanjutan duet tersebut. Di sisi lain, PDIP mengingatkan bahwa perhatian pemerintah dan partai politik saat ini seharusnya lebih difokuskan pada penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat daripada membicarakan kontestasi elektoral yang masih cukup jauh. (*)
baca berita lainnya:
Wakil Ketua DPRD Cirebon Minta Maaf usai Komentar di Medsos Soal Body Shaming Emak-emak pengkritik MBG Tuai Kecaman
DURASITIMES.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menyampaikan permohonan maaf kepada publik setelah komentarnya di media sosial yang dinilai mengandung unsur body shaming memicu polemik dan kecaman luas dari masyarakat. Permintaan maaf itu disampaikan menyusul viralnya tangkapan layar komentar pada unggahan terkait aksi demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Wakil Ketua DPRD Cirebon Minta Maaf usai Komentar di Medsos Soal Body Shaming Emak-emak pengkritik MBG Tuai Kecaman,”
Melalui akun media sosial pribadinya pada Selasa (16/6), Nana mengakui komentarnya tidak tepat dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. “Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial,” tulis Nana.
Polemik bermula dari video aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Cirebon di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6). Dalam aksi tersebut, seorang ibu menyampaikan penolakan terhadap program MBG. Video itu kemudian beredar luas di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari warganet, termasuk komentar dari akun Instagram @nanakencanawati yang berbunyi, “Lagian siapa yang mau ngasih lo makan???? Udah GEMBROT!!!!”
Komentar tersebut memicu kritik karena dinilai merendahkan bentuk tubuh seseorang dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. Sejumlah tokoh publik, termasuk aktivis dan musisi Melanie Subono, turut menyoroti unggahan tersebut. Di Indonesia, isu body shaming telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan kampanye literasi digital.
Nana menjelaskan bahwa saat komentar itu ditulis, akun Instagram pribadinya sedang digunakan oleh tim media yang membantu pengelolaan akun. “Ketua dan Wakil Ketua DPRD memiliki tim media masing-masing. Kebetulan saat membuka Instagram, tim media ibu menggunakan akun ibu dan saat itu komentar tersebut ditulis secara spontan,” ujar Nana. Ia juga mengaku baru mengetahui polemik tersebut setelah menerima banyak telepon pada malam hari karena keterbatasannya dalam menggunakan teknologi.
Menurut Nana, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital. “Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak, berhati-hati, dan menghormati setiap warga dalam berkomunikasi,” tulisnya. Setelah polemik mencuat, akun Instagram pribadinya diketahui telah diubah ke mode privat.
Fenomena pejabat publik tersandung unggahan media sosial bukan kali pertama terjadi, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Sejumlah pejabat di berbagai negara pernah menghadapi kritik hingga sanksi etik akibat pernyataan di ruang digital yang dinilai diskriminatif atau tidak sensitif. Di Indonesia, etika komunikasi digital pejabat publik semakin mendapat sorotan seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan perilaku pejabat melalui media sosial.
baca juga:
- Gerindra Tegaskan Hasil Diplomasi Prabowo Lebih Penting dari Frekuensi Lawatan
- Warga Kokalukuna Curhat Soal Bansos dan Infrastruktur SaaT Reses DPRD Baubau H Masri
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Subhan, memilih tidak memberikan tanggapan terkait polemik yang menyeret kader partainya tersebut. Saat dimintai komentar oleh awak media, ia hanya menjawab singkat, “No comment.”
Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial bagi pejabat publik. Sebagai representasi masyarakat, pejabat negara dituntut menjaga komunikasi yang santun, menghormati perbedaan pandangan, serta menghindari pernyataan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan perpecahan di ruang publik digital.(*)
