Dasco Klaim Pemadaman Listrik Tak Terjadi Lagi, Pemerintah Perkuat Stabilitas Energi dan Ekonomi

DURASITIMES.COM – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Kepastian tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan pada Senin (22/6). “Dasco Klaim Pemadaman Listrik Tak Terjadi Lagi, Pemerintah Perkuat Stabilitas Energi dan Ekonomi,”

Menurut Dasco, hasil koordinasi lintas lembaga tersebut menghasilkan sejumlah langkah penyelesaian yang diyakini mampu mencegah terjadinya gangguan pasokan listrik dalam beberapa pekan mendatang. Ia menyebut berbagai persoalan yang menjadi pemicu gangguan listrik telah dibahas secara menyeluruh.

“Kita urai satu per satu sehingga insyaallah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan,” kata Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keandalan pasokan listrik nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya memperkuat sistem kelistrikan melalui pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, serta peningkatan kapasitas cadangan energi di berbagai wilayah.

Selain membahas persoalan listrik, Dasco juga menyoroti tantangan ekonomi yang muncul akibat dinamika geopolitik global. Menurut dia, konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berupaya menjaga stabilitas sektor energi, tetapi juga memastikan iklim investasi tetap kondusif agar aktivitas ekonomi nasional tidak terganggu.

“Perang terhadap PHK yang karena efek dari perang global kemudian merambah ke negara kita. Perang bagaimana kita kemudian sama-sama menjaga supaya kepercayaan investor luar tetap terjaga,” ujarnya.

Dasco menilai tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepercayaan tersebut dinilai penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut juga menyoroti munculnya berbagai narasi yang menggambarkan kondisi Indonesia seolah-olah sedang berada dalam situasi krisis. Menurut dia, pandangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nasional yang sebenarnya.

“Tapi kemudian digoreng seolah-olah bahwa kita ini adalah negara yang sedang mengalami saat-saat keruntuhan, padahal tidak demikian,” tegasnya.

Ia menambahkan, berbagai indikator ekonomi menunjukkan fundamental Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional menghadapi tekanan eksternal.

Secara historis, Indonesia pernah menghadapi berbagai tantangan besar di sektor energi dan ekonomi. Pada krisis moneter 1997-1998, misalnya, gejolak nilai tukar rupiah berdampak luas terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan. Namun, perekonomian nasional secara bertahap mampu pulih melalui berbagai reformasi kebijakan.

Di sektor kelistrikan, salah satu peristiwa yang paling banyak mendapat perhatian publik terjadi pada Agustus 2019 ketika pemadaman listrik berskala besar melanda sebagian wilayah Pulau Jawa. Gangguan tersebut mendorong pemerintah dan PLN memperkuat sistem transmisi serta meningkatkan keandalan jaringan listrik nasional.

Sementara itu, secara internasional, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah selama beberapa dekade kerap memengaruhi harga energi global. Ketegangan yang melibatkan negara-negara produsen minyak sering kali berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan memicu ketidakpastian ekonomi di berbagai negara.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas energi, ketahanan ekonomi, dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Langkah koordinasi lintas lembaga yang dilakukan saat ini dinilai menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari gejolak global.

Pada akhir sambutannya, Dasco mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan buruh, untuk memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan ekonomi dunia.

baca juga:

1. Qodari Tegaskan Dialog Jadi Pilar Utama Demokrasi Indonesia
2. Dinkes Baubau Periksa 445 WBP dan Pegawai Lapas Secara Massal Untuk Cegah Penyakit Menular

“Saya minta kepada teman-teman buruh sekalian kita harus bersatu, kita harus kompak menjaga pemerintahan, menjaga rakyat kita bersama-sama, menjaga kekompakan buruh untuk kesejahteraan kita semuanya,” ujarnya.

Pemerintah berharap sinergi antara negara, pelaku usaha, dan pekerja dapat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis pasokan listrik tetap terjaga dan perekonomian Indonesia mampu menghadapi tekanan global yang terus berkembang.(*)

baca berita lainnya:

DURASITIMES.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah, sementara Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog dan menerima kritik publik. “Gibran Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Pemerintah Terbuka,”

Pertemuan yang diunggah melalui akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden itu berlangsung beberapa hari setelah aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aspirasi yang disampaikan mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan kebijakan.

Dalam dialog tersebut, Gibran mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kritik dan evaluasi dari masyarakat, khususnya mahasiswa, merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujar Gibran saat menerima perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden.

Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan publik. “Saya sadar bahwa masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, dan ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran. Ia pun menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan mahasiswa.

Salah seorang perwakilan mahasiswa mengungkapkan apresiasinya terhadap sikap terbuka Wapres. Menurutnya, seluruh tuntutan dicatat dan dijanjikan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka,” ujar mahasiswa tersebut.

Secara historis, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik telah menjadi bagian penting perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan mahasiswa 1966 berperan dalam transisi politik Orde Lama, sementara aksi Reformasi 1998 menjadi tonggak perubahan politik nasional yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Tradisi kritik mahasiswa juga terus hadir dalam berbagai isu kebangsaan hingga saat ini.

baca juga:

Prabowo Pimpin Upacara Harla Pancasila 2026, Jokowi Tidak Tampak di Gedung Pancasila, Megawati dan JK Hadir

Bupati Buton Alvin Akakwijaya Perkuat Mitigasi Kemarau Lewat Rakornas Kementan

Di tingkat internasional, gerakan mahasiswa memiliki catatan panjang dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Demonstrasi mahasiswa di Paris pada 1968, gerakan pro-demokrasi di Korea Selatan pada 1980-an, hingga aksi mahasiswa Hong Kong beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kampus kerap menjadi ruang lahirnya kritik dan partisipasi warga negara dalam demokrasi.

Pertemuan antara Wapres dan mahasiswa ini mencerminkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil. Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, ruang komunikasi yang terbuka dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai aspirasi masyarakat.(*)