TPID Kendari Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi Melalui Rakor Nasional
KENDARI, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kota Kendari melalui Tim Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (22/6/2026). “TPID Kendari Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi Melalui Rakor Nasional,”
Rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi pengendalian inflasi di tengah dinamika harga kebutuhan pokok yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dari Kota Kendari, rakor diikuti jajaran TPID di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga dan memastikan ketersediaan pasokan tetap aman di pasaran.
“Pemerintah daerah harus terus melakukan pemantauan terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga serta memastikan pasokan tetap tersedia untuk masyarakat,” kata Tomsi Tohir dalam rakor tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga ditentukan oleh kecepatan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah antisipatif di lapangan.
Dalam forum tersebut, berbagai perkembangan kondisi inflasi nasional dan daerah dibahas secara komprehensif. Pemerintah pusat juga mengevaluasi efektivitas berbagai program yang telah dijalankan daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan strategis.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan berbagai program intervensi yang memiliki dampak langsung terhadap harga pasar, termasuk operasi pasar murah, pengawasan distribusi barang, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
TPID Kota Kendari menyatakan siap mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga pasar secara rutin serta penguatan komunikasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait.
“Pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” demikian komitmen yang disampaikan TPID Kota Kendari dalam rakor tersebut.
Keikutsertaan TPID Kendari dalam rakor nasional ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi berbagai momentum yang berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, termasuk perayaan hari besar keagamaan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar langkah pengendalian inflasi berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Tomsi Tohir.
Secara historis, pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia sejak dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 2008. Program ini terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di tingkat daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah.
Data nasional menunjukkan inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif terkendali dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), operasi pasar, serta penguatan distribusi komoditas strategis.
Di tingkat global, pengendalian inflasi juga menjadi tantangan besar pascapandemi Covid-19 dan gejolak geopolitik dunia. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa sempat mengalami lonjakan inflasi tertinggi dalam beberapa dekade akibat terganggunya rantai pasok dan kenaikan harga energi.
baca juga:
- HKN 2026 Jadi Momentum Penguatan Integritas dan Kesadaran ASN Provinsi Sultra
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Konawe Bangun Kerja Sama Ketahanan Pangan
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas moneter, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat. Karena itu, forum koordinasi seperti rakor pengendalian inflasi dinilai strategis untuk memperkuat respons pemerintah terhadap potensi gejolak ekonomi di daerah.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Kendari berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, inflasi daerah dapat dikendalikan, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat seiring terjaganya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. (*)
baca berita lainnya:
Konsultasi ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Gubernur Sultra ASR Pastikan Proyek Strategis Sesuai Aturan
JAKARTA, DURASITIMES.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus di Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian dari penguatan pertahanan nasional di kawasan timur Indonesia. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Jakarta, Senin (11/5/2026). “Konsultasi ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Gubernur Sultra ASR Pastikan Proyek Strategis Sesuai Aturan,”
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas status dan pemanfaatan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas Indah Indonesia yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan markas pasukan elite TNI AD tersebut.
Dalam pertemuan itu, rombongan Pemerintah Provinsi Sultra turut didampingi Wakil Panglima Kopassus, Ferdial Lubis. Kehadiran unsur TNI dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan markas baru itu menjadi bagian dari agenda strategis nasional di bidang pertahanan dan keamanan.
Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh tahapan pemanfaatan lahan dilakukan sesuai koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Salah satu agenda pembahasan terkait dengan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus yang akan dibangun di lahan bekas HGU PT Kapas Indah Indonesia,” ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya.
Menurut ASR, langkah konsultasi ke Kementerian ATR/BPN dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga proyek strategis tersebut dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun sengketa hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak, terutama menyangkut pemanfaatan aset negara yang memiliki implikasi sosial dan hukum bagi masyarakat sekitar.
“Pak Menteri memberikan beberapa masukan terkait pemanfaatan lahan tersebut agar semuanya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya beliau siap mendukung,” kata ASR.
Lahan yang dibahas dalam pertemuan itu diketahui merupakan eks HGU milik PT Kapas Indah Indonesia, anak perusahaan PT Berdikari, salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 31 Desember 2019.
Total luas lahan eks HGU itu mencapai sekitar 2.393 hektare. Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi strategis untuk pengembangan kawasan pertahanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Konawe Selatan.
Secara historis, pembangunan markas militer di kawasan timur Indonesia bukanlah hal baru. Pemerintah pusat sejak era reformasi terus memperkuat distribusi kekuatan pertahanan di luar Pulau Jawa sebagai bagian dari strategi pemerataan keamanan nasional.
Dalam sejarah pertahanan Indonesia, Kopassus memiliki peran penting dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan. Satuan elite TNI AD itu resmi dibentuk pada 16 April 1952 dan berkembang menjadi salah satu pasukan khusus yang disegani di kawasan Asia Tenggara.
Di tingkat internasional, penguatan basis pertahanan di kawasan timur juga sejalan dengan dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang dalam satu dekade terakhir menjadi perhatian banyak negara. Kawasan Asia Tenggara dipandang strategis karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan pentingnya modernisasi pertahanan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur militer dan penguatan postur keamanan di daerah-daerah strategis Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai keberadaan Markas Grup 5 Kopassus nantinya tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur penunjang, peningkatan investasi, dan pembukaan lapangan kerja baru.
Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menyebut pemerintah kabupaten siap mendukung langkah-langkah yang dibutuhkan agar rencana pembangunan tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Kami tentu mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan provinsi selama seluruh prosesnya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku,” ujar Irham.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kesempatan itu turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses pengalihan dan pemanfaatan lahan eks HGU agar tidak bertentangan dengan ketentuan agraria nasional.
baca juga:
- Lapas Baubau Perketat Pengawasan, Tes Urin hingga Antisipasi Penyelundupan Narkoba via Drone
- Walikota Baubau HYF dan Wawali Wa Ode Hamsinah Hadiri Rakor KPK dan ATR/BPN Dorong …
Menurut ASR, Menteri ATR/BPN juga meminta agar seluruh tahapan administrasi dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip kepastian hukum.
ASR menambahkan, pemerintah daerah saat ini terus menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh langkah yang ditempuh tetap mengedepankan keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat,” tegas ASR.
Rencana pembangunan Markas Grup 5 Kopassus di Sulawesi Tenggara diproyeksikan menjadi salah satu proyek strategis nasional di kawasan timur Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat sistem pertahanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.(*)
